BAKTERI PICU PRODUKSI SEL KEKEBALAN

Alergi dan penyakit autoimun seperti artritis reumatoid, pada masa mendatang akan dapat dicegah dengan mengkonsumsi sejenis bakteri, seperti probiotik yang diambil dalam yoghurt, menurut penelitian yang diterbitkan pada Jumat.

Para peneliti memberi makan tikus percobaan dengan satu famili bakteria dan menemukan bahwa hal tersebut memicu produksi sel darah putih tertentu, yang disebut sel "regulatory T".

"Dengan meningkatkan sel regulatory T, mereka akan membantu menekan banyak alergi dan penyakit autoimun," ujar profesor imunologi di Universitas Tokyo, Kenya Honda.

Sel regulatory T merupakan sel darah putih yang meregulasi sistem kekebalan tubuh dan mencegahnya bereaksi secara berlebihan. Sistem kekebalan tubuh yang melebihi batas dapat menyebabkan alergi.

Hal itu dapat merusak sel dan jaringan sehat serta menyebabkan penyakit autoimun seperti artritis reumatoid, kulit bersisik atau 'psoriasis', dan penyakit sindrom Crohn, yang menyebabkan inflamasi pada saluran pencernaan.

Honda beserta koleganya, yang menerbitkan penemuan tersebut di jurnal Science, menggunakan antibiotik untuk membersihkan seluruh bakteri dari perut sekelompok tikus.Mereka kemudian memberi makan 46 binatang pengerat tersebut dengan bakteri tak berbahaya Clostridium dan menemukan bahwa sel regulatory T dengan cepat mengembalikan kondisi kolon mereka.

"Strain itu terisolasi pada 46 tikus yang sehat dan umumnya jinak," kata Honda melalui telepon kepada Reuters.

"Strain tersebut cukup untuk menginduksi sel regulatory T dalam kolon mereka," lanjutnya.

Para peneliti kemudian memberi makan bakteri itu kepada tikus normal dan menemukan tingkat produksi sel regulatory T telah meningkat dalam kolon mereka.

Tikus normal juga dapat menghalau beberapa alergi dan radang usus besar atau kolitis, penyakit autoimun, kata Honda.

"Kami memberi makan bakteri jenis Clostridium kepada tikus normal dan jinak... mereka memiliki sel regulatory T lebih banyak dalam kolonnya dan mereka lebih tahan terhadap kolitis dan beberapa alergi lainnya," jelas Honda.

Melihat ke depan, Honda mengatakan para pakar dapat mempelajari kemungkinan mencampur bakteri Clostridium dalam makanan terfermentasi.

"Kami dapat menggunakan bakteri jenis clostridium dalam probiotik, seperti yoghurt. Bila Anda meminum bakteri Clostridium, kemungkinan dapat meningkatkan sel regulatory T dalam saluran pencernaan dan reaksi alergi akan berkurang," katanya.

Probiotik adalah mikro-organisme yang dipercaya baik untuk tubuh.

Masih ada strain selain Clostridium dan beberapa diantaranya berbahaya, termasuk satu yang dapat menyebabkan tetanus.

Tetapi bakteri tersebut tidak pernah diberikan kepada tikus percobaan.

.

PERBUDAKAN ERA MODERN MASIH MARAK

Ibarat fenomena gunung es, banyak kasus penganiayaan di luar batas kemanusiaan menimpa TKW (tenaga kerja wanita) di Arab Saudi. Derita Sumiati binti Salam Mustapa (23), asal Dompu, Bima, NTB adalah puncaknya.

Kasus itu adalah puncak akumulasi atau cerminan buram tentang buruknya perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), masalah serius dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang terampil, bobrok perusahaan jasa tenaga kerja, serta kelemahan pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara tujuan TKI/TKW.

Sepertinya, dalam berbagai kasus, para TKW/TKI Indonesia diperlakukan tidak lebih dari budak, tidak mendapat gaji, dianiaya dan diperkosa seenaknya tanpa perlindungan hukum.

Pada beberapa kasus, terkesan Pemerintah Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk "menegur" pemerintah di negara tempat kasus TKI terjadi, ini mencerminkan bahwa lemahnya diplomasi Indonesia di kancah dunia internasional.

Kenyataannya, kasus penganiayaan berat seperti menimpa Sumiati tidak saja melanggar UU di Indonesia, juga melanggar hukum di negara manapun serta melanggar konvensi Hak Azazi Manusia (HAM) PBB.

Dalam Piagam PBB, terdapat mekanisme pemantauan yang bersifat lebih umum,yaitu mekanisme yang dibentuk untuk bekerja di dalam bidang yang luas dari hukum internasional publik dan tidak hanya hukum hak asasi manusia internasional.

Pasal 7 ayat (2) dari Piagam PBB membolehkan pembentukan suborgan. Dalam bidang hak asasi manusia, adalah khususnya Sub-Komisi tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (1947/1999).

Kemudian ada Komisi tentang Status Perempuan (1946) dan lebih baru Komisi tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (1992) yang ada sangkut pautnya dengan bekas Komisi Hak Asasi Manusia (yang dibentuk pada 1946).

Kemudian belakangan ini telah diberikan status sebagai badan utama ( pada 19 Juni 2006) (dengan nama Dewan Hak Asasi Manusia dengan perubahan mandat dan keanggotaannya).

Adanya konvensi HAM internasional itu sebenarnya bisa menjadi alasan kuat pemerintah RI dalam menekan negara lain yang kurang perduli dengan keselamatan pekerja, khususnya di negara-negara Timur Tengah dan Malaysia yang selama ini dikenal sebagai tempat kasus TKI terbanyak.Perdagangan Manusia

Direktur Migrant Care, Anis Hidayah mengakui bahwa ada beberapa negara yang masuk "zona merah" pengiriman dan penempatan TKW atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yakni Arab Saudi dan Malaysia.

"Negara harus menetapkan garis merah untuk Arab Saudi dan negara tetangga kita Malaysia," katanya menegaskan dalam acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/11/2010).

Data Depnakertrans pada 2009 menunjukan bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara tempat TKI terbesar di luar negeri setelah negara jiran Malaysia. Data Depnakertrans mencatat bahwa jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi 927.500 orang.

Menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2009, Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak didapati TKI bermasalah (22.035 kasus). Selain kasus penyiksaan, TKI di Arab Saudi mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, serta lari dari majikan hingga meninggal dunia akibat kekerasan dan eksploitasi.

Bukti masih maraknya praktik perbudakan era modern itu tidak terlepas dengan tingginya kasus perdagangan manusia (trafficking human).

Mirip dengan kasus Sumiati, maka hilangnya seorang pelajar putri kelas I SMK Samarinda belum lama ini menjadi puncak fenomena gunung es tentang maraknya perdagangan manusia yang akan dijadikan budak di negara lain.

Polda Kaltim yang berkoordinasi dengan Petugas Konjen RI di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Timur berhasil menyelamatkan gadis belia itu yang semula tidak sadar bahwa dirinya akan diperdagangkan di negara jiran tersebut. Pelaku asal Pulau Sulawesi yang baru dikenal korban itu berhasil diamankan.

Tingginya minat untuk bekerja di luar negeri membuka peluang besar pada potensi perdagangan manusia serta perbudakan era modern.

Pemerintah bisa saja memberikan efek jera dengan memberikan hukuman berat dalam kasus perdagangan manusia karena sudah ada UU NO. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(PTPPO).

Perdagangan manusia ini di tanah air menunjukkan kecenderungan meningkat, misalnya data Mabes Polri dalam lima tahun terakhir (2004 hingga 2008) jumlah kasus yang ditangani aparat kepolisian kian bertambah.

Berdasarkan itu, pada 2004, kasus trafficking yang disidik kepolisian mencapai 76 kasus, kemudian pada 2005, sedikit ada penurunan kejadian, yakni hanya 71 kasus namun pada 2006, kasus perdagangan manusia kembali merangkak naik jadi 84 kasus.

Pada 2007, melonjak menjadi 177 kasus dan pada 2008 kasus trafficking berjumlah 199 kasus. Pada 2007, tercatat 88 kasus telah diproses di pengadilan. Para pelaku diganjar hukuman rata-rata hanya empat sampai lima tahun. Sedangkan pada 2008, 74 kasus telah selesai divonis hakim.

Data International Organization for Migration (IOM) menunjukkan bahwa pada 2005 dan 2007 (Data rilis April 2008), IOM telah memulangkan 3.127 orang korban trafficking di dalam maupun luar negeri, antara lain Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, Japan, Kuwait, Syria, Taiwan dan Jordan.

Dari 3.127 korban tersebut, lima orang adalah bayi, 801 anak, 2.321 dewasa dan sebagian besar korban (88,9 persen) adalah perempuan. Jumlah korban tersebar pada lima lokasi besar, yakni Provinsi Kalimantan Barat (707 korban), Jawa barat (650), Jawa Timur (384), Jawa Tengah (340) dan Nusa Tenggara Barat (217).

Berdasarkan pernyataan pihak Organisasi Buruh Internasional (ILO) perdagangan manusia di Indonesia sejak 2009 meningkat. Direktur ILO Indonesia, Alan Bouton menyampaikan bahwa krisis global yang kian memburuk akan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Pihak International Organisation for Migration (IOM) yang memperkirakan bahwa Indonesia termasuk negara tertinggi dalam perdagangan manusia.

IOM memperkirakan bahwa meskipun belum ada data valid namun kenyataannya laporan kasus trafficking dari WNI di sejumlah negara cenderung terus meningkat.

Lihat saja berdasarkan data IOM menunjukan bahwa selama Maret 2005 hingga Juli 2006 tercatat sebanyak 1.231 WNI telah menjadi korban bisnis perdagangan orang.

Ketika para elit bangsa itu serta politisi sibuk dengan berbagai aksi baik manuver, lobi maupun memperbaiki citra diri, ternyata ribuan WNI telah menjadi korban perbudakan era modern, bahkan sebagian di antaranya tewas karena disiksa majikannya, seperti beberapa kasus PRT di Malaysia, seharusnya hal ini yang harus mendapat penanganan serius.

Tampaknya, selama sistem penyiapan TKW/TKI masih "amburadul", pengelolaan perusahaan jasa TKI belum dibenahi serta kemampuan diplomasi luar negeri masih lemah maka diperkirakan kasus perbudakan modern ini akan terus marak terjadi.

.

TANTANGAN PROGRAM KB DALAM OTONOMI DAERAH

Pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional pada era Otonomi daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penduduk karena kurang mendapat dukungan secara politis.
Akibatnya program KB setelah desentralisasi menjadi terabaikan dan terjadi pegeseran.

Wakil Bupati Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu, Khairul Huda mengemukakan, program KB Nasional dipandang sebelah mata oleh pemerintah di daerah sehingga perbaikan kependudukan belum menunjukkan kualitas yang menjadi pilar pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Ketika menyambut tim Road Show Penerangan KB Nasional di daerah itu baru ini, ia mengatakan, harus disadari KB tidak hanya mengatur jarak kelahiran akan tetapi lebih menitikberatkan kepada pembangunan keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga baik kesehatan, ekonomi dan pendidikan.

Hambatan itu juga datang dari beberapa kalangan dan komunitas dengan tidak lagi mempunyai kesamaan persepsi tentang program kependudukan, kondisi sekarang ini amat jauh berbeda ketika era sentralisasi yang mempunyai pandangan yang sama untuk meningkatkan kualitas penduduk dengan menekan angka kelahiran.

Pejabat politis, merasa enggan secara penuh memperhatikan program kependudukan karena tidak mendatangkan sumber pendapatan bagi daerah dengan melupakan penduduk yang berkualitas merupakan investasi besar dalam pembangunan.

Ia mengatakan, Pemerintah daerah Kabupaten Muko Muko akan secara serius memperhatikan program kependudukan sebab KB tidak hanya membatasi angka kelahiran tetapi lebih jauh lagi dapat meningkatkan kualitas penduduk dengan ketahanan keluarga, ujarnya.Akibat dari hal itu pemerintah daerah di Bengkulu mengenyampingkan peran penting tenaga penyuluh KB dan kader di setiap desa, sejak bergulirnya kebijakan OTDA partisipasi para kader tidak lagi diberi apresiasi sebagai penghargaan untuk memotivasi kinerja sebagai pendukung pelaksanaan program tersebut.

Hal itu berbeda dengan kondisi penyelenggara KB di Kota Bengkulu, badan KB setempat kesulitan mengatur jadwal kegiatan operasional pelaksanaan.

Pemerintah Kota Bengkulu pada 2010 sudah dua kali merevisi anggaran pelaksanaan program KB di daerah itu, dengan memangkas biaya secara drastis.

Anggaran biaya untuk pelaksanaan program KB di Kota Bengkulu pada 2010 turun hingga 50 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp63 juta.

"Tahun ini anggaran kita hanya sebesar Rp38 juta nilai itu jauh turun dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp63 juta, kata Kepala Bidang Keluarga Berencana Kota Bengkulu Ikhwan Nova.

Minimnya anggaran yang ada untuk badan penyelenggara program KB di Kota Bengkulu akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk di daerah ini akan meningkatnya angka kelahiran di masa datang.

Menjelang triwulan ke tiga tahun ini kembali pemerintah setempat memangkas anggaran hingga tersisa hanya senilai Rp13 juta rupiah selama setahun itu.

Sejak dua tahun terakhir ini anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah sangat kecil membuat badan yang di bawah BPMPKB tak dapat bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan program KB di Kota Bengkulu.

Ancaman terhadap ledakan pertumbuhan penduduk ( Baby Boom ) akan terjadi di daerah ini jika beberapa kepala daerah tingkat Kabupaten Kota masih memandang sepele terhadap program Keluarga Berencana ( KB ) dengan menetapkan anggaran yang minim.

Pandangan semacam itu akan mewariskan mudharat bagi negeri dengan tak terelakannya ledakan pertumbuhan penduduk di masa mendatang.

Pelaksanaan program KB harus dilaksanakan karena tidak hanya menyebabkan tingginya angka kelahiran tetapi akan mempengaruhi pembangunan yang berwawasan kependudukan.
Menurut dia program tersebut selain mengatur jarak kehamilan juga terdapat pengaturan usia perkawinan, peningkatan kesehatan keluarga serta terdapat program peningkatan ekonomi keluarga.

Tetapi bila dilihat anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah terhadap bidang KB yang masih minim, hal itu tentunya akan membuat sulit berkembangnya pelaksanaan program.

Bidang KB Kota Bengkulu yang berada di bawah payung BPMPKB Kota beberapa tahun ini kesulitan mengatur anggaran yang minim itu, pada 2009 pemerintah Kota mengalokasikan anggaran sebesar 63 juta rupiah per tahun untuk pelaksanaan program KB, anggaran sebesar itu terkecil dari anggaran badan KB di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.

Dalam menyikapi hal itu pihaknya telah melakukan pembicaraan tentang hal tersebut terhadap DPRD setempat namun hingga tahun kedua ini belum ada penambahan melalui APBD Perubahan.

Pemerintah daerah akan mempertimbangkan apa yang yang harus dilakukan untuk menggerakkan pelaksanaan program KB ke depan. Apalagi pada 2010 ini anggaran yang ada di bidang itu turun drastis dari Rp63 juta menjadi Rp38 juta per tahun bahkan hingga Rp13 juta, kondisi itu akan berpengaruh pada pencapaian target pelaksanaan program KB di Kota Bengkulu.


Perlu dukungan politis
Program Keluarga Berencana perlu dukungan secara politis baik kepala daerah maupun DPRD dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.

"Program KB di daerah tidak akan berjalan tanpa dukungan kepala daerah," kata Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu Hilalddin Nasir.

Ia menjelaskan kerja sama berkelanjutan tersebut harus ditingkatkan sehingga kepala daerah dapat mendukung sepenuhnya dalam kegiatan KB.

Program KB di daerah perlu advokasi yang berkelanjutan melalui kepala daerah untuk mendapatkan dukungan, melalui hal itu pelaksanaan program tersebut dapat tumbuh kembali.

Program KB di daerah memerlukan perhatian pemerintah daerah setempat sehingga terbentuk kelembagaan, wadah, anggaran serta personel.

Melalui langkah tersebut dapat juga meningkatkan prestasi kerja petugas penyelenggara KB dengan memberikan penghargaan.

Peran penting program tersebut tidak hanya mengatur jarak kehamilan namun mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat mengantarkan keserasian dalam berbagai sektor pembangunan serta mendorong pengembangan inovasi dengan memanfaatkan keunggulan daerah.

program Keluarga Berencana ke depan harus berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk menghindari ledakan penduduk (Baby Boom) ke dua, sehingga penyelenggara KB di daerah dituntut melakukan langkah nyata dengan meningkatkan sosialisasi program tersebut.

Wakil Presiden RI, Boediono dalam peringatan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 17 di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 20 Juli 2010 mengatakan, penyelenggara KB di daerah harus merevitalisasi program tersebut untuk mencapai keberhasilan untuk menekan angka kelahiran.

Untuk mencapai hal tersebut selain dukungan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran pelaksanaan juga memerlukan dukungan dengan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas KB Nasional di daerah.

Badan penyelenggara program Keluarga Berencana (KB) di Bengkulu masih memerlukan ratusan tenaga penyuluh untuk mempercepat tumbuhnya peserta KB di daerah ini.

Badan KB di Bengkulu masih memerlukan tenaga PLKB sekitar 500-600 orang penyuluh lagi, normalnya BKKBN Bengkulu memiliki sekitar 600-700 orang PLKB, karena memilki wilayah sebanyak 1.392 desa/kelurahan.

Sementara lembaga penyelenggara KB di provinsi Bengkulu baru memiliki 170 orang PLKB tersebar di desa/kelurahan 1.392 itu di 10 daerah kabupaten/kota.

PLKB sebanyak itu terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah 34 orang, Bengkulu Selatan 16 orang, Rejang lebong 18 orang, Kota Bengkulu 32 oranga, Muko-muko 12 orang, Kaur 13 orang dan Lebong 13 orang.

Kemudian Bengkulu Tengah 18 orang, sementara masih terdapat beberapa daerah yang di nilai minim di Kabupaten Kepahiang yang hanya 2 orang tenaga penyuluh, dan Kabupaten Seluma 12 orang tenaga PLKB.

Terhadap wilayah yang di layani tenaga penyuluh sebanyak itu dari 1.392 desa/kelurahan terdapat di daerah Kabupaten Bengkulu utara sebanyak 210 desa, di Bengkulu Selatan 158 desa, Rejang Lebong 156 desa, Kota Bengkulu 67 desa/kelurahan, Muko-Muko terdapat 137 desa/kelurahan, Kaur 158 desa, Seluma 170 desa, Kepahiang 104 desa, Lebong 113.

Penyuluh sebanyak itu tergolong minim dibandingkan dengan jumlah daerah layanan sebanyak 1.392 desa/kelurahan, hal itu masih belum idealnya di bandingkan jumlah desa yang ada di daerah ini, lebih lagi jarak antar desa/kelurahan cukup jauh.

Ia menyebutkan, idealnya tiap dua desa/kelurahan harus mendapat pelayanan satu orang tenaga PLKB, dengan kondisi saat ini lembaga penyelenggara KB masih memerlukan tenaga penyuluh sebanyak 500-600 orang agar pengetahuan masyarakat tentang program KB tumbuh.

Peserta KB baru pada semester tahun ini mencapai 50 persen masih dominan menggunakan alat kontrasepsi hormonal, melalui peran PLKB dapat meningkatkan kualitas KB ke depan dengan alat kontrasepsi non hormonal dan dapat meningkatkan pemahaman terhadap program KB pria dengan medis operatif pria (MOP) atau vasektomi.

Menurut Hilaluddin, tenaga PLKB dapat di katakan ideal sesuai kebutuhan pelayanan di desa/ kelurahan satu tenaga PLKB dengan wilayah pelayanan dua desa/kelurahan, kendati minimnya tenaga PLKB namun hingga semester awal tahun ini peserta KB baru mencapai 50 persen lebih dari perkiraan permintaan masyarakat.

Pencapaian itu kerja sama dengan berbagai mitra, tak hanya itu menurut kepala BKKBN, pencapaian peningkatan terhadap peserta KB ahkir-ahkir ini terdapatnya PPKBD sebanyak 1.462 serta sebanyak1.535 pos tempat pelayanan, hal itu merupakan kontribusi nyata dari berbagai pihak.

Untuk menjawab tantangan ke depan dalam upaya pencapaian target nasional yang digariskan melalui RPJMN 2009-2014 perlu meningkatkan kerja sama dengan pola kemitraan.

Jika hal itu dilakukan maka sasaran program kependudukan jumlah penduduk akan tumbuh seimbang pada 2015.

Melihat respon pemerintah di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dalam kegiatan Pertunjukan Keliling "Road Show KB Nasional menjelang akhir tahun ini, sejumlah kepala daerah sepakat untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan program KB.

Kepala Bidang Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga BKKBN Provinsi Bengkulu Iskandar sekaligus ketua tim kegiatan mengatakan, tujuan "Road Show" pertunjukan keliling untuk percepatan pecapaian pelaksanaan program KB Nasional di Bengkulu.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama empat hari mulai 16 hingga 20 Desember 2010 dengan melintasi seluruh daerah kabupaten/kota, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong di wilayah barat Bengkulu dengan menggelar penyuluhan dan penerangan KB.

Kegiatan tersebut pihaknya menurunkan sejumlah kendaraan mobil unit penerangan KB di kabupaten/kota sebanyak sembilan unit kendaraan, katanya.

Sehingga pertunjukan keliling itu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas KB Nasional di daerah ini, ia menambahkan kegiatan tersebut dapat dijadikan ajang koordinasi terhadap sejumlah kepala daerah di Provinsi Bengkulu.

Melalui koordinasi dengan menggelar pertunjukan itu kepala daerah kabupaten menyepakati akan mengoptimalkan pemberdayaan para kader dan tenaga penyuluh KB di masing-masing daerah dengan menyediakan anggaran operasional bagi tenaga tersebut.

Kabupaten Kepahiang, Lebong, Kaur dan Bengkulu Selatan bersepakat meningkatkan perhatian terhadap kader dan tenaga penyuluh KB dengan memberikan biaya operasional.

Sedangkan Kabupaten Kaur memerlukan tenaga penyuluh lapangan sebanyak 38 orang lagi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas program KB.
Sementara daerah kabupaten lainnya seperti Kepahiang dan Lebong dan Seluma sepakat pada 2011 menyediakan beberapa sarana penyelenggaraan program KB melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
"Mulai tahun 2011 sejumlah kepala daerah merespon pelaksanaan program kependudukan di daerah ini dengan mengalokasikan anggaran untuk membantu operasional penyelenggaraan KB sehingga diharapkan kualitas dan kuantitas program tersebut dapat mencapai tujuan dengan penduduk tumbuh seimbang serta berkualitas," katanya.

.

JANGAN BIARKAN WARGA 'MINUM' AIR LAUT

Kualitas air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Selagan di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sungguh memprihatinkan.

Karena bertahun-tahun air PDAM yang dikonsumsi warga setempat untuk kebutuhan mandi, masak, mencuci, bahkan minum
rasanya sangat asin, karena berasal dari air laut yang berbatasan langsung dengan sungai selagan.

Sebagai daerah yang berada sepanjang pesisir pantai, sulit bagi warga di daerah ini mendapatkan sumber air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena bukan hanya sungai selagan yang bercampur dengan air laut tetapi beberapa sumur warga terasa asin.

"Untuk minum kami terpaksa menggunakan air galon, sedangkan mandi dan mencuci masih menggunakan air PDAM meski rasanya asin," kata seorang warga Kelurahan Bandar Ratu Yanto, Sabtu.Ia mengatakan, mandi menggunakan air asin menjadi tidak bersih karena Sabun yang tidak berbusa bahkan pakaian yang dicuci menjadi tidak bersih karena masih tercium aroma kurang sedap.
"Tidak ada pilihan lain selain menggunakan air asin karena tidak ada sumber air bersih lainnya yang bisa digunakan untuk kebutuhan hidup kami sehari-hari," ungkapnya.

Pernah warga mencoba untuk menggali sumur tetapi hasilnya kualitas air tidak jauh berbeda dengan kualitas air yang bersumber dari PDAM.

"Air sumur juga hasilnya kurang bagus, karena terasa bau besi sehingga kami tidak sanggup untuk menggunakan air itu," ujarnya.

Warga lainnya Bambang, mengeluh tidak bagusnya kualitas air yang bersumber dari PDAM, padahal kewajiban sebagai pelanggan tetap dipenuhi setiap bulan, tetapi tidak ada upaya dari perusahaan itu untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

"Sebagai pelanggan kami merasa sangat dirugikan, karena harus mengkonsumsi air asin yang berasal dari pantai, padahal kami sangat membutuhkan air untuk keperluan rumah tangga setiap hari," urainya.

Bila pihak PDAM tidak segera memberikan air bersih kepada pelanggan maka ke depan banyak pelanggan yang minta berhenti karena tidak sanggup lagi.

"Kami hanya ingin mendapatkan air bersih dari PDAM bukan air asin, jadi kami minta supaya ke depan mereka bisa memberikan air bersih," ujarnya.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Yusmardi, mengatakan, PDAM harus segera mencarikan solusi untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah ini.

"Jangan biarkan masyarakat mengkonsumsi air laut, karena akan berdampak kurang baik bagi kesehatan masyarakat," ujarnya.

Pihak PDAM, kata dia, harus mencarikan sungai yang berada jauh dari air laut, sehingga saat pasang air laut tidak masuk ke sungai.

Ia mengatakan, secara geografis daerah ini berada dekat dengan laut, sehingga kualitas air menjadi tidak bagus, termasuk sumur, menyusul lahan di daerah ini gambut sehingga kualitas air juga menjadi kurang bagus.

"Kita harap maklum dengan kondisi daerah ini yang berada dekat dengan laut tetapi jangan mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat apalagi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun sampai sekarang belum ada laporan terkait pelayanan yang tidak maksimal dari PDAM, tetapi berdasarkan pengecekan di lapangan terjadi keluhan dari masyarakat tentang air asin.

Direktur PDAM Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko Abu Halim, mengatakan, air yang disuplai perusahaan itu menjadi asin pada saat tidak turun hujan tiga sampai empat hari, karena sungai selagan menjadi dangkal sehingga saat pasang naik air laut langsung bercampur dengan sungai.

"Jika turun hujan air sungai menjadi besar, sehingga pelanggan PDAM tidak akan mengkonsumsi air asin tetapi sebaliknya saat tidak turun hujan air PDAM menjadi asin," urainya.
Ia mengatakan, penanganan yang bisa dilakukan oleh PDAM saat ini saat air laut pasang petugas teknis perusahaan akan berhenti operasi selama tiga sampai empat jam, setelah itu pompa diaktifkan kembali.

"Ini kami lakukan supaya pelanggan tidak menerima air yang bersumber dari laut, jika tidak kami matikan otomatis air laut akan masuk ke rumah pelanggan di daerah ini," ujarnya.

Sebanyak 700 rumah tercatat menjadi pelanggan PDAM di Kecamatan Kota Mukomuko dan menerima air yang bersumber dari sungai selagan.

Abu menjelaskan, jarak antara pipa penyedot PDAM dengan air laut di daerah ini sekitar satu kilometer sehingga degan jarak itu potensi air laut masuk ke sungai selagan dan disedot oleh pipa sangat besar.

"Sungai selagan bagian atas masih air tawar, karena pipa penyedot PDAM berada di bawah sungai sehingga air laut yang tercampur dengan air sungai selagan masuk melalui pipa dari bagian bawah," katanya.

Sebelumnya jarak antara air laut dengan pipa penyedot PDAM sekitar 8 kilometer, tetapi sekarang jaraknya hanya sekitar 1 kilometer.

"Mulai 1982 sampai 1995 jarak antara pipa penyedot PDAM dengan air laut sekitar 8 kilometer sehingga saat hujan tidak turun dalam waktu lama air laut tetap tidak masuk ke sungai," urainya.

Tetapi setelah terjadi banjir yang merusak tanggul pembatas antara sungai selagan dengan muara sehingga jaraknya menjadi semakin dekat.


tenaga gravitasi

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Husni Thamrin, mengatakan, pihak PDAM harus memanfaatkan tenaga gravitasi yang berada di Kecamatan Selagan Raya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah ini.

"PDAM tidak bisa lagi menggunakan sungai selagan untuk kebutuhan air bersih masyarakat di daerah ini, karena bisa berdampak masyarakat akan menerima air yang bersumber dari laut," urainya.

Menurut dia, air laut tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat di daerah ini apalagi untuk memasak dan untuk minum.

"Tenaga gravitasi telah dibangun di Kecamatan Selagan Raya tetapi belum bisa menjangkau Kecamatan Kota Mukomuko, untuk itu perusahaan harus berusaha mengusulkan pipa dengan ukuran panjang supaya air bersih dari gravitasi bisa diterima masyarakat," urainya.
Ia menjelaskan, bahwa kebutuhan air bersih merupakan prioritas yang harus diutamakan, untuk itu pemerintah setempat harus memperjuangkan supaya masyarakat bisa menerima kebutuhan hidup setiap hari itu.

"Pemerintah harus mengakomodir kebutuhan air bersih masyarakat, supaya tidak ada lagi masyarakat di daerah ini yang mengeluh karena mengkonsumsi air yang tidak layak," ujarnya.

Pihak PDAM belum sepenuhnya memberikan pelayanan kepada pelanggan di daerah ini karena sejak lama air yang dikonsumsi masyarakat terasa asin tetapi belum ada solusi.

"Seharusnya sejak lama PDAM memindahkan pipa penyedotnya ke tempat yang lebih tinggi berada di hulu sungai supaya berada jauh dari pantai," kata anggota komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko Eri.

Ia mengatakan sudah sejak lama masyarakat di daerah ini harus mengonsumsi kualitas air yang tidak baik, padahal dampak dari air yang tidak berkualitas bisa mengganggu kesehatan.

"Saya sangat setuju pemerintah harus mengupayakan air yang bersumber dari tenaga gravitasi bisa diterima masyarakat di daerah ini," ungkapnya.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Iskandar, mengatakan, dinas itu telah mengusulkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembelian pipa menghubungkan dari kecamatan kota Mukomuko menuju tenaga gravitasi.

"Jarak antara pipa tenaga gravitasi dengan pipa di daerah ini berkisar 20 kilometer, dengan jarak sejauh itu maka dibutuhkan dana besar dan anggaran untuk itu telah disampaikan kepada kementerian pekerjaan umum pada 2011," urainya.

Ia mengatakan, jika usulan pembelian pipa disetujui, maka sumber air bersih dari tenaga gravitasi bisa diterima oleh masyarakat di daerah ini.

"Tenaga air bersih yang bersumber dari tenaga gravitasi saat ini hanya bisa dinikmati oleh masyarakat di Kecamatan Selagan Raya, karena keterbatasan panjang pipa yang telah dibangun pada tahun ini," ujarnya.

Menurut dia, tekanan yang dihasilkan dari tenaga gravitasi sangat kuat sehingga potensi besar bisa sampai ke daerah ini.

"Air dari sungai ditampung di dalam sebuah wadah besar selanjutnya air langsung dialirkan ke rumah masyarakat," urainya.

Ia menjelaskan, setelah tenaga gravitasi selesai dikerjakan belum ada intruksi untuk serah terima kegiatan itu kepada pihak PDAM.

"Kegiatan sudah selesai 100 persen, sedangkan untuk serah terima masih menunggu bupati daerah ini," urainya.

Menurut dia, meskipun belum diserahkan, namun dinas tetap memperjuangkan supaya ada penambahan pipa untuk kegiatan tenaga gravitasi pada 2011.

"Sehingga ke depan PDAM bisa menyuplai air bersih dari sungai Kecamatan Selagan melalui tenaga gravitasi," ujarnya.

.

TIMBUNAN PASIR DAN PEREKONOMIAN BENGKULU

Bengkulu, 22/12 (ANTARA) - Pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai akibat sedimentasi pasir menjadi masalah yang menahun yang berdampak nyata pada perkembangan ekonomi Provinsi Bengkulu.

Meskipun saat ini PT Pathaway International bertanggung jawab melakukan pengerukan untuk mengatasi pendangkalan, tapi belum menunjukkan adanya perubahan nyata.

"Kenyataannya alur masih dangkal dan setiap bulan tidak kurang dari 30 kapal yang kandas di pintu alur masuk," kata Pandu Pelabuhan Pulau Baai, Indra Gunawan.

Ia mengatakan pengerukan yang dilakukan perusahaan yang mengikat kerjasama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 2008 itu belum mampu mengatasi pendangkalan tersebut.

Sedimentasi pasir yang diperkirakan mencapai ratusan ribu meter kubik mengakibatkan lebar alur menyempit dari 400 meter menjadi hanya 25 meter.

Dengan kedalaman hanya 4 meter, kapal yang bisa masuk ke dalam kolam pelabuhan menjadi terbatas, yaitu dengan draft 4,5 Low Water Spring (LWS) dan bobot tidak lebih dari 1.500 ton."Kalau hanya kandas dan terdampar masih bisa ditarik, tapi kalau pecah lalu tenggelam sangat besar risikonya " katanya.

Setiap kapal yang dipandu untuk masuk dan keluar pelabuhan berisiko kandas atau terdampar ke bebatuan yang berada di pintu masuk pelabuhan.

"Hingga hari ini kapal yang masuk ke kolam pelabuhan harus dipandu saat air laut pasang, bisa pagi hari atau sore hari," katanya.

Menurut dia, pengerukan selama dua tahun yang diserahkan kepada PT Pathaway sudah cukup membuktikan kinerja perusahaan itu dan sudah saatnya pemerintah daerah mengevaluasi dan mencari alternatif solusi untuk mengatasi pendangkalan tersebut.

Namun, menurut Asisten II Sekretaris Provinsi Bengkulu Fauzan Rahim, pemerintah masih optimistis dengan kinerja PT Pathaway untuk menuntaskan pengerukan hingga alur berfungsi dengan baik.

"Pengerukan alur sempat terhenti pada awal November karena ada kendala teknis yang dialami perusahaan itu, tapi sudah beroperasi kembali untuk mengatasi pendangkalan alur," katanya.

Ia mengatakan pengerukan alur yang dilakukan PT Pathaway dilaksanakan sesuai izin yang diterbitkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Izin tersebut berlaku hingga akhir Januari 2011 dengan tanggung jawab mengeruk alur hingga kedalaman enam sampai 10 meter. PT Pathaway melakukan pengerukan dengan dua kapal keruk yakni Inai Kekwa dan Inai Kantan.

"Kami harapkan mereka bisa menuntaskan pengerukan hingga batas akhir izin dari Kementerian Perhubungan, setelah itu akan dievaluasi apakah dilanjutkan atau tidak," katanya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pelayaran Indonesia atau "Indonesian National Shipowner's Asociation" (INSA) Bengkulu, Suharto mengatakan pendangkalan alur sangat berbahaya bagi kapal dan rawan membuat lambung kapal pecah jika terbanting ke sisi kiri pintu masuk yang dipenuhi batu besar.

"Sisi kanan ada gundukan pasir, akibat sedimentasi sedangkan sisi kirinya ada batu-batu besar, kalau terdampar ke sisi kiri mengalami kandas kalau ke sisi kanan bisa membuat lambung kapal pecah," ujarnya.

Ia mengharapkan pemerintah segera menangani persoalan pendangkalan tersebut karena sangat berisiko terhadap kapal yang beroperasi di Pelabuhan Pulau Baai.
"Kami tidak masalah siapa pun yang akan mengeruk, asalkan pengerukan dilakukan serius dan pelabuhan bisa beroperasi dengan baik," katanya.


Ekspor Terhambat
Pendangkalan alur tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekspor komoditas unggulan Provinsi Bengkulu seperti minyak sawit, kopi dan karet.

Sekretaris Manager PT Agro Muko, Daud Ginting mengatakan pendangkalan alur membuat pengiriman CPO dari Pelabuhan Pulau Baai tidak bisa dilakukan.

"Padahal kami punya lahan disana untuk membangun tangki timbun minyak tapi karena alur yang dangkal tidak bisa digunakan," katanya.

Ia mengatakan PT Agro Muko dan sejumlah perusahaan pengolah sawit di Bengkulu memilih pelabuhan Teluk Bayur Sumatra Barat dan Pelabuhan Belawan Sumatra Utara sebagai tempat tanki timbun dan memasarkan hasil CPO ke negara konsumen.

Menurut Ginting, jika kondisi pelabuhan memungkinkan bagi kapal-kapal yang memuat CPO maka perusahaannya siap membangun tanki timbun di Pulau Baai meskipun biaya angkut dari lokasi perkebunan di Kabupaten Muko Muko menuju Kota Bengkulu tidak berbeda jauh dengan Muko Muko-Padang.

"Pasti kami kirim lewat Pulau Baai kalau kondisi pelabuhan memungkinkan," katanya
Hingga saat ini, lahan yang disewakan PT Pelindo untuk PT Agro Muko belum bisa dimanfaatkan hingga pelabuhan bisa dimasuki kapal berbobot puluhan ribu ton.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan aktivitas ekspor di Pelabuhan Pulauu Baai hanya terjadi pada komoditas tambang batu bara.

"Selain batu bara, komoditas ekspor lain dari Provinsi Bengkulu tidak tercatat karena tidak dikirim lewat Pelabuhan Pulau Baai," kata Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Carsadi.

Pengusaha batu bara juga mengeluhkan kondisi alur masuk Pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pasir sebab menambah biaya pengapalan.

"Dengan kondisi alur dangkal seperti sekarang ini, kami harus mengelurkan biaya 7 Dolar AS per ton untuk mengangkut batu bara dari conveyor ke tongkang, kemudian menuju vessel di tengah laut," kata Direktur Utama PT Bara Indah Lestari Sutarman.

Menurut dia, ongkos tersebut bisa dipangkas jika pelabuhan bisa dimasuki kapal berbobot hingga puluhan ribu ton.

Sementara kondisi alur saat ini hanya mampu dimasuki kapal dengan draft 4 meter dengan muatan 1.7000 ton dan hanya bisa beroperasi saat air laut pasang.

"Pengapalan batu bara tergantung pada pasang surut air laut dan sering terkena demorit atau target pengiriman kepada negara tujuan pemasaran," ujarnya.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Batubara Bengkulu (APBB) Junaidi Alijahar mengatakan jika dalam kondisi alur normal produksi batu bara Bengkulu bisa mencapai 3 juta ton, dari saat ini hanya 1,5 juta ton.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Lukman mengatakan pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai menurunkan pendapatan daerah khususnya dari sumbangan pihak ketiga komoditas batu bara.

"Kalangan pengusaha batu bara menolak kenaikan sumbangan pihak ketiga dari Rp500 menjadi Rp5.000 per ton karena pendangkalan alur pelabuhan," katanya.

Ia mengatakan, nilai sumbangan pihak ketiga atau SP3 saat ini masih terlalu rendah dan tidak sebanding dengan pengeluaran daerah untuk perbaikan jalan umum yang digunakan truk pengangkut komoditas tersebut.

Namun, akibat pendangkalan alur, rencana kenaikan sumbangan pihak ketiga atau SP3 batu bara belum mendapat kesepakatan antara pemerintah dan pengusaha batu bara.

"Para pengusaha mengeluhkan pendangkalan alur yang mengakibatkan pengapalan batu bara menuju negara tujuan ekspor tidak bisa optimal," katanya.

Tidak seperti lazimnya kawasan pelabuhan laut, Pelabuhan Pulau Baai yang terletak di pantai bagian barat Pulau Sumatra, berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, tanpa terlindung oleh pulau atau teluk.

Karena itu, alur masuk dan kolam pelabuhan tempat kapal merapat dari waktu ke waktu selalu tertimbun pasir yang terdorong oleh gelombang laut.

Akibatnya, pengerukan alur pelabuhan pun menjadi "PR" yang tak akan pernah berhenti, yang bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan.

.