TANTANGAN PROGRAM KB DALAM OTONOMI DAERAH

Pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional pada era Otonomi daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penduduk karena kurang mendapat dukungan secara politis.
Akibatnya program KB setelah desentralisasi menjadi terabaikan dan terjadi pegeseran.

Wakil Bupati Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu, Khairul Huda mengemukakan, program KB Nasional dipandang sebelah mata oleh pemerintah di daerah sehingga perbaikan kependudukan belum menunjukkan kualitas yang menjadi pilar pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Ketika menyambut tim Road Show Penerangan KB Nasional di daerah itu baru ini, ia mengatakan, harus disadari KB tidak hanya mengatur jarak kelahiran akan tetapi lebih menitikberatkan kepada pembangunan keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga baik kesehatan, ekonomi dan pendidikan.

Hambatan itu juga datang dari beberapa kalangan dan komunitas dengan tidak lagi mempunyai kesamaan persepsi tentang program kependudukan, kondisi sekarang ini amat jauh berbeda ketika era sentralisasi yang mempunyai pandangan yang sama untuk meningkatkan kualitas penduduk dengan menekan angka kelahiran.

Pejabat politis, merasa enggan secara penuh memperhatikan program kependudukan karena tidak mendatangkan sumber pendapatan bagi daerah dengan melupakan penduduk yang berkualitas merupakan investasi besar dalam pembangunan.

Ia mengatakan, Pemerintah daerah Kabupaten Muko Muko akan secara serius memperhatikan program kependudukan sebab KB tidak hanya membatasi angka kelahiran tetapi lebih jauh lagi dapat meningkatkan kualitas penduduk dengan ketahanan keluarga, ujarnya.Akibat dari hal itu pemerintah daerah di Bengkulu mengenyampingkan peran penting tenaga penyuluh KB dan kader di setiap desa, sejak bergulirnya kebijakan OTDA partisipasi para kader tidak lagi diberi apresiasi sebagai penghargaan untuk memotivasi kinerja sebagai pendukung pelaksanaan program tersebut.

Hal itu berbeda dengan kondisi penyelenggara KB di Kota Bengkulu, badan KB setempat kesulitan mengatur jadwal kegiatan operasional pelaksanaan.

Pemerintah Kota Bengkulu pada 2010 sudah dua kali merevisi anggaran pelaksanaan program KB di daerah itu, dengan memangkas biaya secara drastis.

Anggaran biaya untuk pelaksanaan program KB di Kota Bengkulu pada 2010 turun hingga 50 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp63 juta.

"Tahun ini anggaran kita hanya sebesar Rp38 juta nilai itu jauh turun dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp63 juta, kata Kepala Bidang Keluarga Berencana Kota Bengkulu Ikhwan Nova.

Minimnya anggaran yang ada untuk badan penyelenggara program KB di Kota Bengkulu akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk di daerah ini akan meningkatnya angka kelahiran di masa datang.

Menjelang triwulan ke tiga tahun ini kembali pemerintah setempat memangkas anggaran hingga tersisa hanya senilai Rp13 juta rupiah selama setahun itu.

Sejak dua tahun terakhir ini anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah sangat kecil membuat badan yang di bawah BPMPKB tak dapat bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan program KB di Kota Bengkulu.

Ancaman terhadap ledakan pertumbuhan penduduk ( Baby Boom ) akan terjadi di daerah ini jika beberapa kepala daerah tingkat Kabupaten Kota masih memandang sepele terhadap program Keluarga Berencana ( KB ) dengan menetapkan anggaran yang minim.

Pandangan semacam itu akan mewariskan mudharat bagi negeri dengan tak terelakannya ledakan pertumbuhan penduduk di masa mendatang.

Pelaksanaan program KB harus dilaksanakan karena tidak hanya menyebabkan tingginya angka kelahiran tetapi akan mempengaruhi pembangunan yang berwawasan kependudukan.
Menurut dia program tersebut selain mengatur jarak kehamilan juga terdapat pengaturan usia perkawinan, peningkatan kesehatan keluarga serta terdapat program peningkatan ekonomi keluarga.

Tetapi bila dilihat anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah terhadap bidang KB yang masih minim, hal itu tentunya akan membuat sulit berkembangnya pelaksanaan program.

Bidang KB Kota Bengkulu yang berada di bawah payung BPMPKB Kota beberapa tahun ini kesulitan mengatur anggaran yang minim itu, pada 2009 pemerintah Kota mengalokasikan anggaran sebesar 63 juta rupiah per tahun untuk pelaksanaan program KB, anggaran sebesar itu terkecil dari anggaran badan KB di beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.

Dalam menyikapi hal itu pihaknya telah melakukan pembicaraan tentang hal tersebut terhadap DPRD setempat namun hingga tahun kedua ini belum ada penambahan melalui APBD Perubahan.

Pemerintah daerah akan mempertimbangkan apa yang yang harus dilakukan untuk menggerakkan pelaksanaan program KB ke depan. Apalagi pada 2010 ini anggaran yang ada di bidang itu turun drastis dari Rp63 juta menjadi Rp38 juta per tahun bahkan hingga Rp13 juta, kondisi itu akan berpengaruh pada pencapaian target pelaksanaan program KB di Kota Bengkulu.


Perlu dukungan politis
Program Keluarga Berencana perlu dukungan secara politis baik kepala daerah maupun DPRD dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.

"Program KB di daerah tidak akan berjalan tanpa dukungan kepala daerah," kata Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu Hilalddin Nasir.

Ia menjelaskan kerja sama berkelanjutan tersebut harus ditingkatkan sehingga kepala daerah dapat mendukung sepenuhnya dalam kegiatan KB.

Program KB di daerah perlu advokasi yang berkelanjutan melalui kepala daerah untuk mendapatkan dukungan, melalui hal itu pelaksanaan program tersebut dapat tumbuh kembali.

Program KB di daerah memerlukan perhatian pemerintah daerah setempat sehingga terbentuk kelembagaan, wadah, anggaran serta personel.

Melalui langkah tersebut dapat juga meningkatkan prestasi kerja petugas penyelenggara KB dengan memberikan penghargaan.

Peran penting program tersebut tidak hanya mengatur jarak kehamilan namun mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat mengantarkan keserasian dalam berbagai sektor pembangunan serta mendorong pengembangan inovasi dengan memanfaatkan keunggulan daerah.

program Keluarga Berencana ke depan harus berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk menghindari ledakan penduduk (Baby Boom) ke dua, sehingga penyelenggara KB di daerah dituntut melakukan langkah nyata dengan meningkatkan sosialisasi program tersebut.

Wakil Presiden RI, Boediono dalam peringatan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 17 di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 20 Juli 2010 mengatakan, penyelenggara KB di daerah harus merevitalisasi program tersebut untuk mencapai keberhasilan untuk menekan angka kelahiran.

Untuk mencapai hal tersebut selain dukungan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran pelaksanaan juga memerlukan dukungan dengan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas KB Nasional di daerah.

Badan penyelenggara program Keluarga Berencana (KB) di Bengkulu masih memerlukan ratusan tenaga penyuluh untuk mempercepat tumbuhnya peserta KB di daerah ini.

Badan KB di Bengkulu masih memerlukan tenaga PLKB sekitar 500-600 orang penyuluh lagi, normalnya BKKBN Bengkulu memiliki sekitar 600-700 orang PLKB, karena memilki wilayah sebanyak 1.392 desa/kelurahan.

Sementara lembaga penyelenggara KB di provinsi Bengkulu baru memiliki 170 orang PLKB tersebar di desa/kelurahan 1.392 itu di 10 daerah kabupaten/kota.

PLKB sebanyak itu terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah 34 orang, Bengkulu Selatan 16 orang, Rejang lebong 18 orang, Kota Bengkulu 32 oranga, Muko-muko 12 orang, Kaur 13 orang dan Lebong 13 orang.

Kemudian Bengkulu Tengah 18 orang, sementara masih terdapat beberapa daerah yang di nilai minim di Kabupaten Kepahiang yang hanya 2 orang tenaga penyuluh, dan Kabupaten Seluma 12 orang tenaga PLKB.

Terhadap wilayah yang di layani tenaga penyuluh sebanyak itu dari 1.392 desa/kelurahan terdapat di daerah Kabupaten Bengkulu utara sebanyak 210 desa, di Bengkulu Selatan 158 desa, Rejang Lebong 156 desa, Kota Bengkulu 67 desa/kelurahan, Muko-Muko terdapat 137 desa/kelurahan, Kaur 158 desa, Seluma 170 desa, Kepahiang 104 desa, Lebong 113.

Penyuluh sebanyak itu tergolong minim dibandingkan dengan jumlah daerah layanan sebanyak 1.392 desa/kelurahan, hal itu masih belum idealnya di bandingkan jumlah desa yang ada di daerah ini, lebih lagi jarak antar desa/kelurahan cukup jauh.

Ia menyebutkan, idealnya tiap dua desa/kelurahan harus mendapat pelayanan satu orang tenaga PLKB, dengan kondisi saat ini lembaga penyelenggara KB masih memerlukan tenaga penyuluh sebanyak 500-600 orang agar pengetahuan masyarakat tentang program KB tumbuh.

Peserta KB baru pada semester tahun ini mencapai 50 persen masih dominan menggunakan alat kontrasepsi hormonal, melalui peran PLKB dapat meningkatkan kualitas KB ke depan dengan alat kontrasepsi non hormonal dan dapat meningkatkan pemahaman terhadap program KB pria dengan medis operatif pria (MOP) atau vasektomi.

Menurut Hilaluddin, tenaga PLKB dapat di katakan ideal sesuai kebutuhan pelayanan di desa/ kelurahan satu tenaga PLKB dengan wilayah pelayanan dua desa/kelurahan, kendati minimnya tenaga PLKB namun hingga semester awal tahun ini peserta KB baru mencapai 50 persen lebih dari perkiraan permintaan masyarakat.

Pencapaian itu kerja sama dengan berbagai mitra, tak hanya itu menurut kepala BKKBN, pencapaian peningkatan terhadap peserta KB ahkir-ahkir ini terdapatnya PPKBD sebanyak 1.462 serta sebanyak1.535 pos tempat pelayanan, hal itu merupakan kontribusi nyata dari berbagai pihak.

Untuk menjawab tantangan ke depan dalam upaya pencapaian target nasional yang digariskan melalui RPJMN 2009-2014 perlu meningkatkan kerja sama dengan pola kemitraan.

Jika hal itu dilakukan maka sasaran program kependudukan jumlah penduduk akan tumbuh seimbang pada 2015.

Melihat respon pemerintah di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dalam kegiatan Pertunjukan Keliling "Road Show KB Nasional menjelang akhir tahun ini, sejumlah kepala daerah sepakat untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan program KB.

Kepala Bidang Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga BKKBN Provinsi Bengkulu Iskandar sekaligus ketua tim kegiatan mengatakan, tujuan "Road Show" pertunjukan keliling untuk percepatan pecapaian pelaksanaan program KB Nasional di Bengkulu.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama empat hari mulai 16 hingga 20 Desember 2010 dengan melintasi seluruh daerah kabupaten/kota, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong di wilayah barat Bengkulu dengan menggelar penyuluhan dan penerangan KB.

Kegiatan tersebut pihaknya menurunkan sejumlah kendaraan mobil unit penerangan KB di kabupaten/kota sebanyak sembilan unit kendaraan, katanya.

Sehingga pertunjukan keliling itu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas KB Nasional di daerah ini, ia menambahkan kegiatan tersebut dapat dijadikan ajang koordinasi terhadap sejumlah kepala daerah di Provinsi Bengkulu.

Melalui koordinasi dengan menggelar pertunjukan itu kepala daerah kabupaten menyepakati akan mengoptimalkan pemberdayaan para kader dan tenaga penyuluh KB di masing-masing daerah dengan menyediakan anggaran operasional bagi tenaga tersebut.

Kabupaten Kepahiang, Lebong, Kaur dan Bengkulu Selatan bersepakat meningkatkan perhatian terhadap kader dan tenaga penyuluh KB dengan memberikan biaya operasional.

Sedangkan Kabupaten Kaur memerlukan tenaga penyuluh lapangan sebanyak 38 orang lagi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas program KB.
Sementara daerah kabupaten lainnya seperti Kepahiang dan Lebong dan Seluma sepakat pada 2011 menyediakan beberapa sarana penyelenggaraan program KB melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
"Mulai tahun 2011 sejumlah kepala daerah merespon pelaksanaan program kependudukan di daerah ini dengan mengalokasikan anggaran untuk membantu operasional penyelenggaraan KB sehingga diharapkan kualitas dan kuantitas program tersebut dapat mencapai tujuan dengan penduduk tumbuh seimbang serta berkualitas," katanya.