UMB TUAN RUMAH RAKORNAS PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

Bengkulu, (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia.

Rapat koordinasi nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dijadwalkan 24-26 Februari 2011, kata Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) Khairil, di Bengkulu, Senin.

Kegiatan nasional tersebut rencananya dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Hatta Radjasa salah satu kader Muhammadiyah.

Dalam pertemuan di Yogyakarta beberapa bulan lalu, ada tiga calon untuk tuan rumah Rakornas PTM tersebut yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Umsu) di Medan dan Universitas Muhammadiyah Makasar dan UMB."Setelah kita mampu meyakinkan para rektor dan DPW Muhammadiyah se-Indonesia akhirnya ditetapkan Bengkulu menjadi tuan rumah karena Bengkulu jarang mendapatkan kegiatan nasional tersebut," kata Khairil.

Rakor PTM tersebut nantinya akan dihadiri sekitar 154 Rektor PTM dan 33 Dewan Pimpinan Muhammadiyah (DPW) se-Indonesia sehingga bisa dipastikan Bengkulu bakal kedatangan tamu dari seluruh provinsi di Indonesia.

Acara tersebut juga akan dihadiri Ketua DPP Muhammadiyah Din Syamsudin dan sejumlah kader Muhammadiyah di Kabinet Indonesia Bersatu maupun di parlemen.

Dalam Rakornas itu ada acara tambahan yaitu Kejurnas Eksekutif Futsal pertandingan antarrektor PTM dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya.

Pertandingan DPW Muhammadiyah se-Indonesia itu diharapkan dibuka Gubernur Bengkulu atau Wali Kota Bengkulu karena acaranya sudah bertarap nasional.

Pada acara Rakornas tersebut akan membahas persoalan yang dihadapi PTM dan mencari solusi sekaligus akan membahas masalah keumatan dan permasalahan bangsa.

"Peranan warga Muhammadiyah dalam kemajuan bangsa Indonesia sangat menentukan karena salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia kemudian baru Ormas Nahdlatul Ulama," ujarnya.

Seorang mahasiswa UMB Bengkulu Septaini mengharapkan, Rakornas PTM tersebut bisa menghasilkan gagasan baru dalam dunia pendidikan dan ormas ke depan.

Sebagai Ormas terbesar hendaknya bisa menjadi panutan dari ormas lainnya, sehingga akan terjalin hubungan dalam mendukung pemerintahan ke depan, ujarnya.

.

Bahan percobaan blog gww....

HHeheheee....
maaf, ni lagu cuma bahan percobaan, klik aja klo pengen dengar atau download => Anak Band - Jamilah.mp3, ini juga =>> Andra And Backbone - Tunggu Aku.mp3, dan yang ini juga gx kalah keren =>> D'Most - Ampuniku.mp3, ini =>> DJ - Anak Melody.mp3, satu lagi Irwansyah - Tentang perasaanku (CD Rip-Clean).mp3...
Yaa.. cukup sekian lah !! klo pengen lengkap, beli kaset aja.. hheheheee..

.

Lipsus PENDIDIKAN ATAU PERUT

Provinsi Bengkulu pada 2011 baru mampu mengalokasikan dana pendidikan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) senilai Rp48,5 miliar.
Anggaran itu dinilai terlalu kecil karena tidak sesuai dengan kebijakan yang diamanatkan Undang-Udang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Sesuai amanat UU setidaknya 20 persen dana pendidikan dianggarkan dalam APBN/APBD.
"Namun Pemprov Bengkulu hanya mengusulkan dana pendidikan senilai Rp48,5 miliar atau lima persen dari total RAPBD yang diajukan ke DPRD sebesar Rp1,31 triliun," kata salah anggota Badan Anggaran DPRD Bengkulu Basri Muhammad.
Sejumlah anggota DPRD kecewa atas usulan dana pendidikan yang diajukan pemprov dalam RAPBD pada 2011 hanya senilai Rp48,5 miliar.
"Ini membuktikan pemerintah daerah tidak memiliki komitmen menyukseskan program pendidikan di daerah ini," katanya.Seharusnya dana pendidikan ini minimal dialokasikan dalam APBD 2011 sebesar Rp133 miliar atau 10 persen dari total anggatan Rp1,31 triliun.
Alokasi dana sebesar ini pun, ujarnya, masih masih jauh dari yang diamanatkan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional sebesar 20 persen.
Dana pendidikan sebesar Rp48,5 miliar itu, katanya, jelas tidak akan mampu mendongkrak mutu pendidikan di provinsi ini masa mendatang.
Dana pendidikan yang diusulkan Pemprov Bengkulu melalui Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) sebesar Rp48,5 miliar itu di antaranya Rp45 miliar akan digunakan untuk program kegiatan wajib belajar.
Kemudian untuk biaya pendidikan anak usia dini, program pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, dan nonformal.
Selain itu untuk program pendidikan luar biasa, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, dan program budaya baca.
Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin mengatakan, dalam strategi pembangunan yang diterapkan lima tahun terakhir lebih mengarahkan ke sektor pertanian dibanding pendidikan.
Ketika dirinya terpilih menjadi gubernur Bengkulu pada 2005 banyak mendapat masukan agar meningkatkan sektor pendidikan tetapi dia menolak arena yang terpenting dulu adalah urusan perut.
"Mana yang penting perut lapar atau pendidikan. Sulit bagi rakyat sekolah jika perut lapar, sebab itu rakyat Bengkulu yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan perkebunan harus dimotivasi untuk meningkatkan produksi," katanya.
Dari pemikiran ini Pemprov Bengkulu mengalokasikan dana pengadaan pembelian ribuan unit traktor tangan untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada petani agar mampu mengelola lahan secara optimal.
Itu juga menjadi sasaran untuk mewujudkan swasembada pangan. Paling tidak mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daerah dan tidak lagi bergantung mendatangkan beras dari daerah lain.
"Keberhasilan itu kelak otomatis mensejahterakan rakyat karena pendapatan meningkat dan daya saing daerah akan kuat," ujarnya.
Lain dengan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah, pada 2011 meningkatkan anggaran pendidikan di APBD guna meningkatkan kualitas pendidikan.
"Pada 2011, kita akan meningkatkan alokasi dana sektor pendidikan di APBD Bengkulu Tengah sekitar 15 persen dari tahun lalu hanya sebesar 11 persen dari total APBD," kata pejabat Bupati Bengkulu Tengah Asnawi A Lamat.
Peningkatan dana pendidikan ini agar sarana dan prasarana pendidikan lebih baik karena daerah ini baru empat tahun dimekarkan dari Bengkulu Utara, sehingga kini terus mengejar ketertinggalan dengan mempersiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal.
Dana sektor pendidikan pada APBD 2011 akan diarahkan untuk peningkatan dan perbaikkan gedung sekolah yang rusak di daerah ini.
Sebab, sebagian besar gedung sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah banyak yang rusak, terutama untuk gedung sekolah dasar.
"Banyak gedung SD di Bengkulu Tengah sudah belasan tahun dibangun tidak mendapatkan perbaikkan dari pemerintah setempat ketika daerah ini masih di bawah Bengkulu Utara," jelasnya.
Selain gedung rusak juga banyak SD di Bengkulu Tengah yang kekurangan ruang belajar. Akibatnya, para siswa SD belajar secara bergantian.
Kondisi demikian, kata Asnawi, jika dibiarkan akan menghambat kualitas pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tengah pada masa mendatang.
Sesangkan Pemerintah Kota Bengkulu secara khusus memberikan bea siswa untuk puluhan mahasiswa, dan biaya sekolah gratis.
"Pemkot memberikan beasiswa sebanyak 94 orang untuk mahasiswa jurusan ilmu pendidikan anak usia dini (PAUD) 17 dan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) 77 orang," kata Kabag Humas Pemkab Bengkulu Suryawan Halusi.
Nilai beasiswa tersebut diberikan secara bervariasi setiap jurusan, bagi mahasiswa PAUD masing-masing menerima Rp1,4 juta dan PGSD Rp1 juta.
Kebijakan Pemkot untuk melaksanakan program tiga pilar pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.


Pemborosan keuangan
Menurut Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, pada 2011 subsidi pendidikan hanya diberikan kepada siswa dari kalangan anak kurang mampu atau miskin.
"Program beasiswa pelajar SD hingga SMU sederajat, jika dalam dua tahun ini diberlakukan subsidi seluruh pelajar mulai 2011 hanya diberikan kepada pelajar miskin," katanya.
Sebab selama ini dinilai pemborosan keuangan daerah dengan memberikan beasiswa ke pelajar yang berasal dari kalangan ekonomi mampu sehingga membebani keuangan daerah.
"Jadi mulai 2011, hanya pelajar yang berasal dari ekonomi lemah saja yang akan menerima bantuan subsidi pendidikan gratis sehingga dana sisa bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang juga tak kalah penting,"katanya
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang berada di pantai barat Sumatra ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional memberikan peralatan untuk delapan unit sekolah rintisan bertaraf internasional di Kota Bengkulu senilai Rp600 juta.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Bengkulu Sumardi, mengatakan delapan sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) mendapat bantuan peralatan sekolah itu adalah tingkat SMA dan SMK.
Bantuan yang disalurkan Dinas Diknas dalam bentuk barang itu antara lain televisi, AC, LCD dan sejumlah komputer.
"Bantuan ini segera disalurkan kepada delapan sekolah RSBI tingkat SMA dan SMK yang ada di daerah ini," ujarnya.
Universitas Bengkulu juga menyalurkan dana beasiswa senilai Rp7,53 miliar kepada 2.187 orang mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri tersebut.
"Dana senilai Rp7,53 miliar tersebut diberikan selama periode Juni 2010 hingga Juli 2011 kepada mahasiswa berprestasi dan tidak mampu," kata Kasubbag Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Bengkulu (Unib) Wuryanto.
Total dana tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Rp7,14 miliar yang diberikan kepada 3.852 orang mahasiswa.
"Dana beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa periode 2010-2011 ini mengalami kenaikan untuk menyesuaikan dengan perekonomian saat ini," katanya.
Ia mengatakan, sebagian besar beasiswa tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sisanya untuk mahasiswa yang berprestasi dalam akademik maupun dalam ekstrakurikuler.
"Namun sayangnya banyak mahasiswa yang masih belum memanfaatkan beasiswa ini seperti tidak memenuhi syarat yang diperlukan dalam akademik, gengsi dan malas mengurusnya," katanya.
Beasiswa tersebut diberikan oleh Dipa Unib maupun atas kerja sama dengan berbagai penyandang dana seperti PT Djarum, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Bank Indonesia dan Bank Bengkulu.
Selain itu, penyandang dana beasiswa lainnya berasal dari Bank Rakyat Indonesia, Yayasan Supersemar, Yayasan Toyota dan PT Astra, Bank Tabungan Negara dan Yayasan Kosgoro.
"Pada Januari 2011 kemungkinan besar penyandang dana beasiswa yang bekerja sama dengan Unib akan bertambah dari Bank Negara Indonesia," katanya.
Program beasiswa ini antara lain untuk meningkatkan prestasi akademik, bantuan belajar mahasiswa, prestasi ekstrakurikuler, serta bidik misi.
(ANT)

.

BAKTERI PICU PRODUKSI SEL KEKEBALAN

Alergi dan penyakit autoimun seperti artritis reumatoid, pada masa mendatang akan dapat dicegah dengan mengkonsumsi sejenis bakteri, seperti probiotik yang diambil dalam yoghurt, menurut penelitian yang diterbitkan pada Jumat.

Para peneliti memberi makan tikus percobaan dengan satu famili bakteria dan menemukan bahwa hal tersebut memicu produksi sel darah putih tertentu, yang disebut sel "regulatory T".

"Dengan meningkatkan sel regulatory T, mereka akan membantu menekan banyak alergi dan penyakit autoimun," ujar profesor imunologi di Universitas Tokyo, Kenya Honda.

Sel regulatory T merupakan sel darah putih yang meregulasi sistem kekebalan tubuh dan mencegahnya bereaksi secara berlebihan. Sistem kekebalan tubuh yang melebihi batas dapat menyebabkan alergi.

Hal itu dapat merusak sel dan jaringan sehat serta menyebabkan penyakit autoimun seperti artritis reumatoid, kulit bersisik atau 'psoriasis', dan penyakit sindrom Crohn, yang menyebabkan inflamasi pada saluran pencernaan.

Honda beserta koleganya, yang menerbitkan penemuan tersebut di jurnal Science, menggunakan antibiotik untuk membersihkan seluruh bakteri dari perut sekelompok tikus.Mereka kemudian memberi makan 46 binatang pengerat tersebut dengan bakteri tak berbahaya Clostridium dan menemukan bahwa sel regulatory T dengan cepat mengembalikan kondisi kolon mereka.

"Strain itu terisolasi pada 46 tikus yang sehat dan umumnya jinak," kata Honda melalui telepon kepada Reuters.

"Strain tersebut cukup untuk menginduksi sel regulatory T dalam kolon mereka," lanjutnya.

Para peneliti kemudian memberi makan bakteri itu kepada tikus normal dan menemukan tingkat produksi sel regulatory T telah meningkat dalam kolon mereka.

Tikus normal juga dapat menghalau beberapa alergi dan radang usus besar atau kolitis, penyakit autoimun, kata Honda.

"Kami memberi makan bakteri jenis Clostridium kepada tikus normal dan jinak... mereka memiliki sel regulatory T lebih banyak dalam kolonnya dan mereka lebih tahan terhadap kolitis dan beberapa alergi lainnya," jelas Honda.

Melihat ke depan, Honda mengatakan para pakar dapat mempelajari kemungkinan mencampur bakteri Clostridium dalam makanan terfermentasi.

"Kami dapat menggunakan bakteri jenis clostridium dalam probiotik, seperti yoghurt. Bila Anda meminum bakteri Clostridium, kemungkinan dapat meningkatkan sel regulatory T dalam saluran pencernaan dan reaksi alergi akan berkurang," katanya.

Probiotik adalah mikro-organisme yang dipercaya baik untuk tubuh.

Masih ada strain selain Clostridium dan beberapa diantaranya berbahaya, termasuk satu yang dapat menyebabkan tetanus.

Tetapi bakteri tersebut tidak pernah diberikan kepada tikus percobaan.

.

PERBUDAKAN ERA MODERN MASIH MARAK

Ibarat fenomena gunung es, banyak kasus penganiayaan di luar batas kemanusiaan menimpa TKW (tenaga kerja wanita) di Arab Saudi. Derita Sumiati binti Salam Mustapa (23), asal Dompu, Bima, NTB adalah puncaknya.

Kasus itu adalah puncak akumulasi atau cerminan buram tentang buruknya perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), masalah serius dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang terampil, bobrok perusahaan jasa tenaga kerja, serta kelemahan pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara tujuan TKI/TKW.

Sepertinya, dalam berbagai kasus, para TKW/TKI Indonesia diperlakukan tidak lebih dari budak, tidak mendapat gaji, dianiaya dan diperkosa seenaknya tanpa perlindungan hukum.

Pada beberapa kasus, terkesan Pemerintah Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk "menegur" pemerintah di negara tempat kasus TKI terjadi, ini mencerminkan bahwa lemahnya diplomasi Indonesia di kancah dunia internasional.

Kenyataannya, kasus penganiayaan berat seperti menimpa Sumiati tidak saja melanggar UU di Indonesia, juga melanggar hukum di negara manapun serta melanggar konvensi Hak Azazi Manusia (HAM) PBB.

Dalam Piagam PBB, terdapat mekanisme pemantauan yang bersifat lebih umum,yaitu mekanisme yang dibentuk untuk bekerja di dalam bidang yang luas dari hukum internasional publik dan tidak hanya hukum hak asasi manusia internasional.

Pasal 7 ayat (2) dari Piagam PBB membolehkan pembentukan suborgan. Dalam bidang hak asasi manusia, adalah khususnya Sub-Komisi tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (1947/1999).

Kemudian ada Komisi tentang Status Perempuan (1946) dan lebih baru Komisi tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (1992) yang ada sangkut pautnya dengan bekas Komisi Hak Asasi Manusia (yang dibentuk pada 1946).

Kemudian belakangan ini telah diberikan status sebagai badan utama ( pada 19 Juni 2006) (dengan nama Dewan Hak Asasi Manusia dengan perubahan mandat dan keanggotaannya).

Adanya konvensi HAM internasional itu sebenarnya bisa menjadi alasan kuat pemerintah RI dalam menekan negara lain yang kurang perduli dengan keselamatan pekerja, khususnya di negara-negara Timur Tengah dan Malaysia yang selama ini dikenal sebagai tempat kasus TKI terbanyak.Perdagangan Manusia

Direktur Migrant Care, Anis Hidayah mengakui bahwa ada beberapa negara yang masuk "zona merah" pengiriman dan penempatan TKW atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yakni Arab Saudi dan Malaysia.

"Negara harus menetapkan garis merah untuk Arab Saudi dan negara tetangga kita Malaysia," katanya menegaskan dalam acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/11/2010).

Data Depnakertrans pada 2009 menunjukan bahwa Arab Saudi merupakan salah satu negara tempat TKI terbesar di luar negeri setelah negara jiran Malaysia. Data Depnakertrans mencatat bahwa jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi 927.500 orang.

Menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2009, Arab Saudi merupakan negara yang paling banyak didapati TKI bermasalah (22.035 kasus). Selain kasus penyiksaan, TKI di Arab Saudi mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, serta lari dari majikan hingga meninggal dunia akibat kekerasan dan eksploitasi.

Bukti masih maraknya praktik perbudakan era modern itu tidak terlepas dengan tingginya kasus perdagangan manusia (trafficking human).

Mirip dengan kasus Sumiati, maka hilangnya seorang pelajar putri kelas I SMK Samarinda belum lama ini menjadi puncak fenomena gunung es tentang maraknya perdagangan manusia yang akan dijadikan budak di negara lain.

Polda Kaltim yang berkoordinasi dengan Petugas Konjen RI di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Timur berhasil menyelamatkan gadis belia itu yang semula tidak sadar bahwa dirinya akan diperdagangkan di negara jiran tersebut. Pelaku asal Pulau Sulawesi yang baru dikenal korban itu berhasil diamankan.

Tingginya minat untuk bekerja di luar negeri membuka peluang besar pada potensi perdagangan manusia serta perbudakan era modern.

Pemerintah bisa saja memberikan efek jera dengan memberikan hukuman berat dalam kasus perdagangan manusia karena sudah ada UU NO. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(PTPPO).

Perdagangan manusia ini di tanah air menunjukkan kecenderungan meningkat, misalnya data Mabes Polri dalam lima tahun terakhir (2004 hingga 2008) jumlah kasus yang ditangani aparat kepolisian kian bertambah.

Berdasarkan itu, pada 2004, kasus trafficking yang disidik kepolisian mencapai 76 kasus, kemudian pada 2005, sedikit ada penurunan kejadian, yakni hanya 71 kasus namun pada 2006, kasus perdagangan manusia kembali merangkak naik jadi 84 kasus.

Pada 2007, melonjak menjadi 177 kasus dan pada 2008 kasus trafficking berjumlah 199 kasus. Pada 2007, tercatat 88 kasus telah diproses di pengadilan. Para pelaku diganjar hukuman rata-rata hanya empat sampai lima tahun. Sedangkan pada 2008, 74 kasus telah selesai divonis hakim.

Data International Organization for Migration (IOM) menunjukkan bahwa pada 2005 dan 2007 (Data rilis April 2008), IOM telah memulangkan 3.127 orang korban trafficking di dalam maupun luar negeri, antara lain Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, Japan, Kuwait, Syria, Taiwan dan Jordan.

Dari 3.127 korban tersebut, lima orang adalah bayi, 801 anak, 2.321 dewasa dan sebagian besar korban (88,9 persen) adalah perempuan. Jumlah korban tersebar pada lima lokasi besar, yakni Provinsi Kalimantan Barat (707 korban), Jawa barat (650), Jawa Timur (384), Jawa Tengah (340) dan Nusa Tenggara Barat (217).

Berdasarkan pernyataan pihak Organisasi Buruh Internasional (ILO) perdagangan manusia di Indonesia sejak 2009 meningkat. Direktur ILO Indonesia, Alan Bouton menyampaikan bahwa krisis global yang kian memburuk akan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Pihak International Organisation for Migration (IOM) yang memperkirakan bahwa Indonesia termasuk negara tertinggi dalam perdagangan manusia.

IOM memperkirakan bahwa meskipun belum ada data valid namun kenyataannya laporan kasus trafficking dari WNI di sejumlah negara cenderung terus meningkat.

Lihat saja berdasarkan data IOM menunjukan bahwa selama Maret 2005 hingga Juli 2006 tercatat sebanyak 1.231 WNI telah menjadi korban bisnis perdagangan orang.

Ketika para elit bangsa itu serta politisi sibuk dengan berbagai aksi baik manuver, lobi maupun memperbaiki citra diri, ternyata ribuan WNI telah menjadi korban perbudakan era modern, bahkan sebagian di antaranya tewas karena disiksa majikannya, seperti beberapa kasus PRT di Malaysia, seharusnya hal ini yang harus mendapat penanganan serius.

Tampaknya, selama sistem penyiapan TKW/TKI masih "amburadul", pengelolaan perusahaan jasa TKI belum dibenahi serta kemampuan diplomasi luar negeri masih lemah maka diperkirakan kasus perbudakan modern ini akan terus marak terjadi.

.