PEMKOT DIMINTA ANGGARKAN PEMELIHARAAN 2.300 LAMPU JALAN

Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta pemerintah kota menganggarkan dana pemeliharaan 2.300 titik lampu jalan yang dibangun dengan APBD provinsi 2007 hingga 2009.

"Pemerintah kota belum menganggarkan dana pemeliharaan sehingga penyerahan lampu jalan dari pemerintah provinsi ke kota belum bisa dilakukan," kata Asisten II Sekretaris Provinsi Bengkulu Zainal Abidin di Bengkulu, Sabtu.Akibatnya, sejak dibangun pada 2009, pengelolaan dan pemeliharaan ribuan penerangan umum tersebut tidak optimal sehingga lebih dari 1.000 titik lampu rusak.

Ia mengharapkan Pemerintah Kota Bengkulu segera menganggarkan dana pemeliharaan lampu tersebut sehingga aset pemerintah provinsi itu bisa diserahkan kepada pemerintah kota.

"Kalau tidak ada langkah konkret dari pemerintah kota, aset ini akan mubazir, karena semuanya berada dalam wilayah Kota Bengkulu sudah sewajarnya dikelola oleh pemerintah kota," tambahnya.

Pemerintah provinsi, kata dia, sudah menyurati Wali Kota Bengkulu terkait penyerahan lampu tersebut namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

"Surat penyerahan lampu jalan sudah diserahkan kepada Pemkot Bengkulu tapi sampai hari ini belum dibalas," katanya.

Untuk sementara, kata dia, tagihan lampu jalan tersebut tetap dibayar oleh Pemprov Bengkulu dengan biaya Rp50 juta per bulan.

Sebelumnya Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu mendesak penyerahan aset 2.300 titik lampu jalan yang dibangun pemerintah provinsi dengan dana Rp22 miliar kepada pemerintah Kota Bengkulu sehingga pengelolaannya jelas.

"Hingga saat ini lampu itu sudah banyak yang rusak karena pengelolaan tidak jelas. Kami mendesak pemerintah provinsi segera menyerahkan aset itu kepada pemerintah kota," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Budi Darmawansyah.

Pengelolaan yang tidak jelas tersebut membuat hampir 50 persen dari jumlah lampu yang dibangun tersebut sudah dalam kondisi rusak.

Ia menilai pemerintah Kota Bengkulu tidak akan bersedia menerima dan menjadi pengelola ribuan lampu jalan karena banyak yang rusak.

Hasil pemeriksaan tim Pemprov dan Pemkot terhadap kondisi fisik lampu tersebut menunjukkan, terdapat 1.700 lampu yang rusak sehingga tidak berfungsi.

"Ada beberapa lampu yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi, ini yang dipermasalahkan Pemerintah Kota Bengkulu sehingga mereka ingin kondisi aset itu semuanya baik," katanya.

Indikasi kerugian negara atas kelebihan dana pembangunan sebesar Rp300 juta juga menjadi salah satu penyebab aset tersebut belum diserahkan.

"Seharusnya ini dituntaskan antara Pemprov dengan Pemkot, meski kelebihan dana itu sudah dikembalikan ke kas daerah, pengelolaan aset ini belum jelas," katanya.

.

JUMLAH PENGUSAHA KOTA BENGKULU CAPAI 4.600

Badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT) Kota Bengkulu mencatat terdapat 4.600 usaha kecil di daerah itu.

"Dari jumlah itu 60 persen diantaranya telah mendaftarkan diri secara resmi di BPPT, 40 persen sisanya masih dalam proses pendekatan yang intensif kita lakukan," kata kepala BPPT Kota Bengkulu Mulkan Efendi, Sabtu.
Ia mengatakan, setiap harinya BPPT melayani masyarakat yang mengurus izin usaha seperti HO, SIUP, izin reklame dan jasa iklan lainnya mencapai 30 orang.

Ia menyampaikan ada banyak keuntungan masyarakat dalam hal ini pengusaha yang mendaftarkan usahanya secara legal ke pemerintah diantaranya bisa mendapatkan pembinaan dan mempermudah akses mendapatkan dana pinjaman atau bantuan baik, dari pemerintah pusat maupun daerah.

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah Kota Bengkulu untuk mendorong pengusaha mendaftarkan usaha, diantaranya menggelar sosialisasi rutin kepada pengusaha secara berkala dan mendatangi usaha-usaha masyarakat dengan cara langsung.

"Kita juga jemput bola ke para pengusaha itu, memberikan masukan bertukar pendapat serta mendorong mereka untuk urus izin usaha, alhamdullilah sejak pendekatan dilakukan angka pengurus izin usaha mulai bergerak naik, kesadaran masyarakat mulai tumbuh," tambahnya.

Ia menargetkan, 2012 seluruh pengusaha di daerah itu sudah terdata dan menguruskan izin kepada BPPT.

Selain penganjuan mengurus izin BPPT juga memberikan imbauan kepada pengusaha untuk melengkapi standar operasional sebuah perusahaan seperti administrasi secara dispilin, laporan keuangan, dan adanya alat standar pemadam kebakaran.

Dengan terus bertambahnya pengusaha di Kota Bengkulu akan semakin meningkatkan perekonomian daerah itu termasuk menyerap angka pencari kerja yang terbilang cukup tinggi di Bengkulu.

.

HABITAT RAFLESIA MASUK POLA PERJALANAN WISATA BENGKULU

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memasukkan kawasan hutan yang merupakan habitat puspa langka Raflesia Arnoldi dalam pola perjalan wisata di provinsi yang dikenal dengan sebutan Bumi Raflesia itu.

"Kami masih melakukan survei kawasan hutan yang merupakan habitat asli bunga raflesia untuk dimasukkan dalam pola perjalanan wisata atau travel pattern Provinsi Bengkulu," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Darussalam di Bengkulu, Sabtu.
Ia mengatakan, survei tersebut dilakukan bekerjasama dengan Komunitas Peduli Puspa Langka (KPPL) Bengkulu yang anggotanya terdiri dari berbagai latar belakang namun disatukan oleh kecintaan terhadap raflesia yang merupakan ikon Provinsi Bengkulu.

Salah satu wilayah yang ditargetkan akan masuk dalam pola perjalanan wisata adalah habitat raflesia di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.

Sebab, dari pengamatan komunitas tersebut, bunga raflesia masih sering ditemui mekar di Hutan Lindung Bukit Daun di sekitar Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang.

"Lokasi itu tidak jauh dari Desa Tebat Monok dan ada kelompok masyarakat yang memantau habitat raflesia di kawasan itu, jadi mereka bisa dilibatkan untuk melestarikan kawasan sekaligus jadi pemandu," tambahnya.

Darussalam yakin wisata minat khusus menjelajah habitat asli bunga langka dan terbesar di dunia yang ada di Bengkulu bisa menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara.

Apalagi sebutan Bengkulu sebagai Bumi Raflesia menurutnya menjadi ikon untuk menarik wisatawan berkunjung ke provinsi itu dan melihat langsung keunikan bunga tersebut.

"Bengkulu sebagai Bumi Raflesia sudah menjadi ikon, jadi kepariwisataan juga harus terlibat langsung untuk melestarikan keberadaan flora unik itu sekaligus menarik wisatawan berkunjung ke daerah ini," katanya.

Sementara itu Koordinator Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu Sofian Ramadhan mengatakan pengembangan potensi wisata alam khususnya flora langka bunga raflesia bisa dikembangkan jika penyelamatan habitat puspa langka itu segera dilakukan.

"Dari sejumlah ekspedisi kami ke habitat asli bunga raflesia, khususnya di Hutan Lindung Bukit Daun, perambahan hutan menjadi kebun kopi dan karet menjadi ancaman utama kelestarian bunga itu," katanya.

Ia mengkhawatirkan, jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah khususnya Dinas Kehutanan terhadap kegiatan ilegal tersebut, bukan tidak mungkin habitat bunga Raflesia akan punah.

Dari pantauan komunitas dalam satu tahun terakhir, bunga langka itu lebih sering mekar di tebing hutan karena wilayah yang datar sudah beralihfungsi menjadi kebun kopi.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat 80 obyek wisata yang terindentifikasi dan memiliki kekhasan. Dari jumlah itu terbagi menjadi 14 objek wisata pantai, delapan tirta atau air, 22 tempat bersejarah dan 36 panorama alam.

.

RAFLESIA MEKAR DI CAGAR ALAM TABA PENANJUNG

Satu bunga Raflesia Arnoldi mekar di dalam kawasan hutan Cagar Alam Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Sabtu.

"Kami menemukan mulai mekar sejak kemarin (Jumat, 16/9) di mana satu kelopak bunga mulai terbuka, dan hari ini kelima kelopak sudah terbuka meski belum mekar sempurna," kata Muhammad Syah, warga yang membuat posko penjagaan bunga tersebut.
Lokasi bunga mekar hanya berjarak 20 meter dari jalan lintas Kota Bengkulu-Kepahiang sehingga pengunjung bisa menikmati keunikan bunga langka itu.

Ia mengatakan, sepekan sebelumnya, satu bunga Raflesia mekar juga menarik perhatian pengguna jalan raya, meski kondisinya tidak sempurna sebab satu dari lima kelopak bunga terlepas akibat ditimpa ranting pohon.

"Selain satu bunga mekar ini, masih ada puluhan bonggol atau calon bunga Raflesia dalam radius 10 meter," tambahnya.

Bersama kader konservasi Balai Konservasi Sumberdaya (BKSDA) Taba Penanjung, Syah mengatakan, ia akan menjaga puluhan bonggol tersebut sebab rawan terhadap pencurian.

Sebelumnya, dua bonggol berukuran bola kaki hilang dari lokasi tersebut karena minimnya penjagaan, terutama malam hari.

Sementara dari 13 bonggol yang ada saat ini, tiga di antaranya diperkirakan akan mekar dalam waktu dekat, sebab sudah menunjukkan tanda-tanda mekar.

Muhammad Syah mengatakan siap memberi pagar sehingga bunga langka itu tidak terganggu baik satwa, manusia dan tanaman yang bisa roboh di sekitarnya.

Menurutnya, jika tidak ada gangguan binatang liar atau akibat aktivitas manusia, maka masyarakat bisa menikmati keunikan puluhan bunga langka yang ditemukan pertama kali oleh Sir Thomas Stamford Raffles itu.

Selain di kawasan Cagar Alam Taba Penanjung, bunga Raflesia mekar juga sering ditemukan di dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, Kabupaten Kepahiang yang dipantau Kelompok Peduli Puspa Langka Tebat Monok.

"Dua lokasi yang berdekatan ini yang sering ditemukan bunga mekar dan selalu menarik perhatian masyarakat yang melintas di jalur ini," katanya.

.

KABUPATEN MUKOMUKO BUTUH RSUD TIPE C

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Noviar Zen menilai daerah itu membutuhkan RSUD tipe C agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai jumlah penduduk dan jarak tempuh bisa tercapai.

"Jumlah penduduk di daerah ini 150 Ribu jiwa, setiap 1.500 orang punya satu tempat tidur di RSUD yang disediakan oleh pemerintah setempat," kata Noviar Zen saat menunggu hasil penyampaian dana pinjaman oleh Bupati Mukomuko Ichwan Yunus di Mukomuko, Rabu.
Ditemui di lantai satu ruang tunggu kantor sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, Noviar Zen sangat mendukung rencana pemerintah setempat melakukan pinjaman daerah sebesar Rp100 juta kepada Badan Investasi Pemerintahan (PIP) untuk pembangunan RSUD dan tenaga grafitasi PDAM.

Ia mengatakan, rencana pemerintah setempat melakukan pinjaman daerah bertujuan untuk mempercepat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di daerah ini, mengingat keterbatasan RSUD memberikan pelayanan kepada pasien.

"RSUD saat ini hanya punya 40 tempat tidur, padahal dengan jumlah penduduk sebesar 150 Ribu jiwa minimal pemerintah setempat menyediakan ruangan tempat tidur sebanyak 100 ruangan," kata dia.

Menurut dia, dengan berbagai keterbatasan fasilitas RSUD saat ini, menjadi dorongan dan motivasi kuat pemerintah setempat untuk membangunan RSUD dengan kapasitas besar supaya pelayanan prima bagi masyarakat bisa tercapai.

Selain itu, jarak tempuh dari daerah ini menuju RSUD yang berada di Kota Bengkulu dan Kota Padang sama-sama jauh dan cukup menyulitkan apalagi pasien butuh pertolongan cepat setelah kecelakaan.

"Dengan jarak tempuh mencapai ratusan kilometer pasien sudah duluan meninggal dunia, jadi tidak efisien bila harus memberikan rujukan dengan jarak yang sangat jauh tersebut," kata dia.

Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di daerah ini kata dia, tidak menjadi soal besar dan kecilnya dana APBD yang harus dialokasikan untuk operasional RSUD, asalkan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai.

Karena RSUD milik pemerintah bukan untuk bisnis tetapi lebih kepada memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena tarif berobat dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPRD dalam bentuk Perda.

"Kita tidak mencari keuntungan, karena dana yang dialokasikan itu untuk membantu masyarakat," ujarnya.

.