DPRD DESAK PEMBANGUNAN JALUR ALTERNATIF LINTAS BARAT

Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu mendesak pemerintah membangun jalur alternatif jalan lintas barat Sumatera sepanjang 400 meter di titik Urai-Serangai, Kabupaten Bengkulu Utara, yang semakin rusak parah akibat abrasi.

"Jalur alternatif itu harus dibangun karena kondisi jalan saat ini berbahaya bagi pengguna jalan lintas barat," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Budi Darmawansyah di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan kondisi jalan lintas barat di titik Urai-Serangai, Kecamatan Ketahun, tersebut membahayakan pengguna jalan sebab hampir setengah badan jalan ambles ke laut.

Apalagi topografi badan jalan yang terjal dengan ketinggian lebih dari 10 meter membuat jalur tersebut semakin berbahaya bagi pengguna jalan. "Terutama jika melintas pada malam hari karena tidak ada penerangan di jalur itu, jadi kami minta pemerintah daerah segera menuntaskan ganti rugi kepada pemilik lahan yang akan dijadikan jalur alternatif," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Andi Rusliansyah mengatakan jalur alternatif tersebut belum bisa dibangun karena terkendala ganti rugi lahan.

Ganti rugi, kata dia, pada awalnya sudah disepakati dengan pemilik lahan di mana nilainya sebesar Rp60 juta, tetapi pemilik lahan meminta kenaikan harga hingga menjadi Rp1 miliar.

"Ganti rugi Rp1 miliar menurut kami tidak wajar, apalagi sudah ada perjanjian sebelumnya Rp60 juta," tambahnya.

Hingga saat ini belum ada kesepakatan baru tentang ganti rugi tersebut sehingga pengerjaan jalan dihentikan sementara menunggu pembahasan nilai ganti rugi tersebut dengan DPRD Provinsi Bengkulu.

Untuk mengantisipasi kondisi jalan semakin buruk di mana seperempat badan jalan sudah ambles, Dinas PU akan melakukan pemerataan tanah dan membangun pemecah ombak.

Ia mengatakan di jalan yang rawan ambles juga akan dipasang tanda peringatan bagi pengendara untuk lebih waspada di jalur tersebut.

"Apalagi malam hari tidak ada penerangan di jalur itu, jadi akan dipasang tanda peringatan dan kami minta pengemudi lebih waspada," katanya.
Sementara untuk jalur Bintunan - Ketahun yang juga rusak parah, ia mengatakan, telah dilakukan sejumlah perbaikan sehingga kondisi jalan berlubang bisa diatasi.

Titik rawan abrasi di Desa Air Punggur, Kabupaten Muko Muko, juga masih mengancam meski Kementerian Pekerjaan Umum sudah membangun pemecah ombak, namun pesisir yang mengalami abrasi terus memanjang.

"Untuk sementara ini juga akan dipasang tanda peringatan bagi pengendara agar waspada karena pesisir yang terkena abrasi terus memanjang," tambahnya.

Untuk mengatasi abrasi laut yang membuat badan jalan ambles, Kementerian Pekerjaan Umum berencana menggeser jalan lintas barat sepanjang 29 kilometer di jalur Penarik menuju Muko Muko sepanjang 17 kilometer dan jalur Air Dikit menuju Muko Muko sepanjang 12 kilometer.

"Titik di Air Dikit itu memang memasuki perkebunan milik PT Alno. Penarik Muko Muko sudah merupakan jalan provinsi yang bisa ditingkatkan menjadi jalan nasional," katanya.

.

PEMPROV BENGKULU TATA ULANG PENEMPATAN PNS

Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan penataan ulang penempatan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 tahun 2011.

"Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 26 itu mengatur tentang kebutuhan PNS, jadi kita diamanatkan untuk menata ulang beberapa penempatan PNS yang terlalu banyak tapi tidak efektif dan efesien di beberapa dinas, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Septemilian, Rabu.
Ditegaskannya, tidak menutup kemungkinan ratusan PNS di lingkungan Pemprov Bengkulu akan dimutasikan ke beberapa daerah yang membutuhkan PNS, mengingat jumlah PNS di pemprov mencapai tujuh ribu orang.

Hingga kini, pemerintah sedang menghitung jumlah personel yang sesuai dan tidak terlalu membengkak dimasing-masing perangkat kerja guna menjalankan Permen 26 tahun 2011 itu.

Dikatakan, dia, efektif dari pendistribusian ratusan PNS Pemprov Bengkulu ke beberapa daerah yang membutuhkan akan dilakukan pada 2012.

"Sekarang kita sedang menghitung jumalh kebutuhan masing-masing dinas dan SKPD di Pemprov Bengkulu jika penghitungan telah selesai baru pendistribusian kita lakukan,"tambahnya.

Selanjutnya, diatur pula dalam eraturan tersebut mengenai pengajuan pensiun dini pada usia 50 tahun.

Ia mengatakan Permen tersebut tindaklanjut atas rencana pemberhentian sementara (moratorium) penerimaan PNS di masing-masing daerah.

ia lanjutkan, dengan adanya aturan ini artinya kedepan masing-masing Pemda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk merekrut PNS baru karena kekurangan PNS akan di distribusikan dari Pemprov Bengkulu.

"Penerimaan PNS tidak ada lagi sekarang kecuali instansi vertikal seperti departemen kesehatan, pendidikan, kalo pemda tidak ada meskipun itu kabupaten atau kota baru pemekaran,"demikian Septimilian.

.

KECAMATAN DI BENGKULU MULAI MELAYANI PEMBUATAN E-KTP

Kecamatan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu mulai akhir September 2011 telah melayani pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga masyarakat di daerah itu.

"Mulai akhir September ini, seluruh kecamatan di Kota Bengkulu sudah melayani pembuatan e-KPT bagi warga wajib KTP. Sebab, peralatan untuk mencetak e-KTP sudah diterima kecamatan di daerah itu," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu, Jauhar, Rabu.
Ia mengatakan, pelayanan pembuatan e-KTP diprioritaskan kepada warga masyarakat yang sudah mendaftar lebih awal, karena KTP mereka sudah habis masa berlakunya.

"Saya sudah minta kepada seluruh kecamatan di Kota Bengkulu agar mengutamakan pembuatan e-KTP kepada warga masyarakat yang sudah mendaftar lebih awal di kantor kecamatan setempat, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan tertib," ujarnya.

Pada tahun 2011 ini, Dukcapil Kota Bengkulu menargetkan mencetak e- KTP sebanyak 250.000 lembar untuk sembilan kecamatan di daerah itu. Namun, dia tidak menjelasakan secara rinci jumlah e-KTP yang akan diterbitkan di masing-masing kecamatan di daerah itu, kecuali Kecamatan Teluk Segara sebanyak 4.000 lembar e-KTP.

"Yang jelas, Dukcapil Kota Bengkulu telah menargetkan dalam tiga bulan ini (Oktober-Desember) 2011 kita akan menerbitkan e- KTP sebanyak 250.000 lembar," ujarnya.

Untuk merealisasikan target tersebut, Dukcapil Kota Bengkulu telah menempatkan sebanyak enam operator e- KTP di setiap kecamatan di daerah itu.

Bahkan, bagi kecamatan yang jumlah pemohon e-KTP banyak akan ditempatkan tenaga operator delapan orang. "Kami optimistis target pembuatan e-KTP sebanyak 250.000 lembar dapat dituntaskan selama tiga bulan ke depan," ujarnya.

Sebab, tenaga operator pembuatan e-KTP yang ditempatkan di kecamatan sebelumnya sudah diberikan pelatihan, sehingga mereka tidak mengalami hambatan dalam melayani masyarakat, katanya.

.

400 POLISI AKAN MENGAMANKAN PILKADA BENGKULU TENGAH

Sebanyak 400 personel polisi akan pengamanan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, yang akan digelar pada 15 Oktober 2011.

"Kita akan mengerahkan sebanyak 400 personel polisi untuk mengamankan pelaksanaan pilkada pada 15 Oktober 2011. Ini dilakukan agar pelaksanaan pesta demokrasi pertama kali di Bengkulu Tengah berjalan lancar dan sukses," Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Harres Budiarto, di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan, anggota polisi sebanyak itu, akan ditempatkan di TPS yang tersebar di 10 kecamatan di daerah itu. "Kita upayakan setiap TPS akan dikawal oleh satu anggota polisi," ujarnya.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi saat pelaksanaan pemberian suara di TPS pada 15 Oktober nanti.

"Saya berharap dalam menjalankan tugasnya mereka bersikap netral. Sebab, polisi sama dengan PNS harus netral pada pilkada, sehingga pilkada berlangsung lancar," ujarnya.

Selain itu, dalam menjalankan tugas di lapangan polisi harus bersikap profesional dan penuh disiplin. "Laksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga sikap netral dapat terjaga dengan baik," ujarnya.

Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Atisar Sulaiman mengatakan, masa kampanye pilkada akan dimulai Rabu (28/9) sampai 14 Oktober mendatang.

Kampanye perdana Pilkada Bengkulu Tengah, akan dipusatkan di lapangan sepak bola Pekin Nyaring, Kecamatan Pondok kelapa yang diawali dengan kegiatan sepeda santai.

Sedangkan lokasi kampanye telah ditetapkan KPU Bengkulu Tengah di 17 titik tersebar di 10 kecamatan di daerah itu. Masing -masing pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Tengah mendapatkan jatah kampanye sebanyak 11 kali.

Pilkada Bengkulu Tengah diikuti sebanyak 11 pasang calon Bupati/Wakil Bupati. Dari jumlah itu, lima pasang dari calon independen dan enam pasang dari partai politik.

Sebelas pasang calon Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Tengah, yakni Feri Ramli/Muhamad Sobri, Mahyudin Sobri/Nawasi Kadir, Herlambang/Cucu Yudianingrum, Edison Simbolon/Ali Rahmat, Roman Cavisa/Amalia Zulkarnain, Alfian Antoni/Edi Susanto, Mattasar/Abul Lani, Made Sukiade/Edi Efendi, Irihadi/Wasik Salik, Bambang Suseno/Arfan Nawawi dan pasangan Duano/Darzian Syahril.

.

PENATAAN PANTAI PANJANG BENGKULU BERATKAN PEDAGANG

Penataan kawasan wisata Pantai Panjang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu memberatkan para pedagang setempat karena diharuskan berjualan dengan menggunakan gerobak, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya besar.

"Kami benar-benar kesulitan sejak pemerintah mengharuskan berdagang menggunakan gerobak karena tenda tidak dibolehkan lagi sebagai tempat berjualan di kawasan objek wisata ini," kata Agustin, salah seorang pedagang di kawasan objek wisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu, Rabu.
Ia mengaku tidak memiliki dana untuk membuat atau membeli gerobak karena biaya mahal.

Ia menjelaskan, selain biaya pembuatan gerobak mahal, berjualan tanpa tenda akan membuat konsumen kepanasan, sehingga pembeli berkurang.

"Kami minta Disbudpar Bengkulu mempertimbangkan kebijakan tersebut, sehingga kami masih bisa berjualan ditempat ini tanpa menggunakan grobak," ujar Agusrin yang mengaku sudah berjualan selama 30 tahun tempat itu.

Menurutnya, pedagang tidak keberatan atas rencana pemerintah menata kawasan itu, tapi pedagang kesulitan jika harus menggunakan gerobak, karena jarak antara lokasi berjualan dengan rumah mereka cukup jauh.

"Kami berjualan mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB, jadi kalau gerobak dan kursi-kursi harus dibawa pulang akan merepotkan dan juga biaya angkutnya setiap hari mahal," katanya menjelaskan.

Kondisi tersebut membuat keuntungan yang diperoleh pedagang menjadi berkurang karena biaya operasional tinggi.

"Padahal, kami berjualan hanya untuk mencari sesuap nasi dan membiayai anak sekolah. Kalau untuk menjadi kaya tidak mungkin," ujarnya.

Pedagang makanan dan minuman lainnya, Ida, yang sehari-hari berjualan di depan pusat olah raga Pantai Panjang juga keberatan dengan rencana penataan tersebut.

Ia mengatakan, para pedagang sudah menuruti semua peraturan yang dibuat pemerintah, mulai dari membongkar tenda dan mengganti tempat berjualan dengan gerobak.

Namun, jika pemerintah menetapkan bahwa gerobak harus dibawa pulang, sangat memberatkan pedagang.

"Seharusnya pemerintah membangun tempat -tempat jualan yang layak dan bisa disewakan kepada pedagang, sehingga gerobak bisa dititipkan dan tidak perlu dibawa pulang setiap hari," katanya.
Menurutnya, pedagang siap mendukung kebijakan pemerintah jika berpihak pada keberlanjutan usaha mereka.

Sehingga penataan untuk mempercantik pantai panjang tidak merugikan pedagang yang menggantungkan sumber mata pencaharian dengan berjualan di tempat itu.

Namun, jika pemerintah tetap membongkar warung dan melarang berjualan di pantai panjang, ratusan pedagang di lokasi itu siap melakukan unjukrasa.

"Kami akan menolak penggusuran dan tetap berjualan karena tempat ini merupakan satu-satunya sumber penghidupan kami," ujarnya.

.