PENGHUNI LAPAS PUN INGIN LANJUTKAN SEKOLAH Oleh Asmaul Chusna dan Chandra HN

Menempuh pendidikan di balik jeruji, bukanlah perkara mudah bagi anak-anak yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Blitar, Jawa Timur.

Terbatasnya fasilitas, membuat mereka kesulitan untuk belajar. Terlebih lagi, bagi mereka yang hendak menempuh ujian nasional, yang notabene memerlukan intensitas belajar yang lebih baik dan pelajaran yang lebih mendalam.

Keinginan demi lulus sekolah, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, berbenturan dengan terbatasnya sarana dan prasarana.

Hal itu dialami sendiri oleh Ham (15), salah seorang penghuni Lapas yang hendak mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) pada 25-28 April 2011.

Tidak banyak yang diinginkan remaja yang sudah menghuni lapas ini sejak 2007 akibat kasus pencurian. Tekadnya menempuh pendidikan, melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas (SMA) merupakan bekal dirinya demi melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik lagi.Tanggal 25-28 April 2011 nanti, merupakan babak penentuan, ia mampu mengerjakan soal-soal ujian tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ataukah sama sekali tidak mengerti.

"Saya ingin melanjutkan sekolah ke SMA. Saya ingin jadi orang sukses," kata Ham (15), lirih.

Ham mengaku sudah belajar maksimal, walaupun dengan kondisi terbatas. Ia juga belajar membaca buku di perpustakaan yang disediakan oleh Lapas, agar bisa mengerjakan soal-soal ujian nasional.

Menghadapi UN lebih mengerikan bagi remaja yang berasal dari Kabupaten Probolinggo ini, karena fasilitas yang terbatas. Ia tidak peduli, stigma yang menimpa dirinya, karena menjadi Anak Negara, ketika harus mengerjakan soal di SMP Islam plus agrobisnis Imam Syafi'i, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sekitar 15 kilometer dari lokasi Lapas.

Waktu yang dipergunakan untuk belajar di ruang sekolah juga sangat terbatas. Pelajaran mulai aktif pukul 07.30 WIB, dan pulang pukul 10.30 WIB. Itu pun, terkadang guru terlambat datang, bahkan tidak datang sama sekali.

"Inginnya jam pelajaran ditambah," ucap Ham.

Sebenarnya, kata dia, guru pengajar pun juga berupaya memberikan soal-soal ujian untuk "try out" menjelang UN nanti. Sayangnya, soal-soal itu harus dikembalikan lagi, ketika pelajaran usai.

"Materi yang sulit Matematika dan Bahasa Inggris. Kalau saya sukanya IPA dan Bahasa Indonesia, kemarin dapat bagus. Kalau IPA dapat 8,6, Bahasa Indonesia dapat 7,5 saat ujian," katanya bangga.

Ia juga tidak berniat melarikan diri saat ujian nanti, mengingat ia dengan tujuh rekan lainnya akan menempuh ujian di luar Lapas. Waktu bebas, 2 Juli 2011 sudah menjadi penantian yang panjang baginya, hingga ia nekat akan tetap berkelakuan baik.

"Saya tidak ingin lari. Tanggal 2 Juli nanti saya sudah bebas," tuturnya dengan wajah sumringah.

Kepala Seksi Pembinaan LPA Kelas II A Blitar, Muchtaroni mengatakan, pihak Lapas selalu berupaya untuk memberikan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan mereka, termasuk mempersiapkan pembelajaran khusus bagi mereka yang hendak mengikuti UN.

"Kalau yang nanti ikut UN hanya dari SMP dan SD saja, untuk SMA tidak ada. Kami sudah kerja sama dengan guru yang mengajar di sekolah untuk memberikan pelajaran tambahan," paparnya.

Biasanya, kata dia, jam sekolah di Lapas berakhir pukul 10.30-11.00 WIB lalu dilanjutkan dengan istirahat. Tambahan jam pelajaran akan berlangsung usai makan siang dan shalat dhuhur pukul 13.00 WIB, sekitar satu jam.


Minim Fasilitas
Fasilitas yang disediakan untuk tempat anak-anak belajar di Lapas memang terbatas. Selain ruangan yang juga terbatas, buku penunjang untuk belajar sesuai dengan mata pelajaran pun terbatas.

Guru Pengajar SMP Islam plus agrobisnis Imam Syafi'i, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang juga bertugas mengajar di Lapas, Didi Herwianto, merasakan terbatasnya fasilitas belajar anak-anak.

"Ruangan untuk belajar harus bergantian, buku pelajaran harus dibawa dari sekolah ke Lapas," katanya, mengungkapkan.

Bukan hanya ruangan yang terbatas, untuk buku tulis maupun bolpoin pun harus dikumpulkan kembali usai jam pelajaran berakhir. Kondisi ini, tentunya sangat berbeda dengan para peserta didik di sekolah "umum" yang lebih mudah untuk belajar dan sarana pendidikan lebih lengkap.

Ia mengaku, terpaksa melakukan hal itu. Selain anggaran yang memang hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, pihak Lapas tidak menyediakan fasilitas untuk belajar, seperti buku tulis dan bolpoin.

Didi juga terpaksa mengambil kembali fasilitas untuk belajar. Ia tidak bermaksud pelit, hingga mengabaikan hak anak-anak itu untuk belajar di kamar. Ia beralasan, barang yang ketahuan tidak diamankan, akan langsung dibawa anak-anak, dan mereka pasti merusaknya.

"Lima menit saja tidak diamankan, barang langsung hilang. Kalau buku, pasti akan dirobek di dalam kamar," tuturnya, mengungkapkan.

Untuk itu, demi pendidikan dan keberlangsungan fasilitas, ia terpaksa menarik kembali. Jumlah antara yang dibagikan dengan yang ditarik juga harus sama.

Selain masalah fasilitas, kata guru yang juga kepala sekolah ini jumlah guru yang mengajar di Lapas juga terbatas. Tidak jarang, ia terpaksa merangkap maupun menjadi guru pengganti, ketika guru yang bertugas tidak dapat hadir.

Jumlah guru di SMP Islam plus agrobisnis Imam Syafi'i hanya 16 guru. Sayangnya, tidak semua bisa aktif mengajar di Lapas, karena mereka harus membagi waktu untuk mengajar di sekolah mereka sendiri.

Di SMP yang berubah nama menjadi agrobisnis sejak 2009 ini, ada 70 anak yang terdaftar. Jumlah itu memang cukup kecil, tetapi mereka masih bisa menyelenggarakan UN di sekolah sendiri, tidak gabung dengan sekolah lain.

Mengajar di Lapas, disadari Didi merupakan tantangan yang cukup berat. Tingkat psikologis dan teknik mengajar tidak sama dengan di sekolah umum, yang mungkin lebih disiplin.

Di Lapas, kata pria lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2009 ini, guru harus menerapkan cara khusus, agar anak didiknya bisa memahami pelajaran.

"Terkadang, ketika pelajaran berlangsung, sudah ada yang protes minta pelajaran berakhir, padahal belum jam usai. Jadinya, harus gunakan cara khusus, agar mereka juga bisa memahami pelajaran," ucapnya.

Walaupun dengan segala keterbatasan, pribadi yang tidak sama, antara satu anak dengan lainnya, ia menilai masih ada anak-anak yang sebenarnya mempunyai potensi dan cerdas. Mereka juga pandai berhitung, dan selalu rajin daripada beberapa teman lainnya.

Pihaknya berharap, semangat yang ditunjukkan anak-anak "spesial" ini tidak akan redup, bahkan hingga mereka kembali ke rumah masing-masing. Hal itu selalu ditekankannya, agar mereka belajar tanpa putus asa, demi meraih cita-cita.

Kepala Seksi Pembinaan LPA Kelas II A Blitar Muchtaroni menampik, jika pihak Lapas tidak memerhatikan pendidikan mereka. Demi menunjang kebutuhan pendidikan anak, pihaknya sudah menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku lebih dari 300 judul.

Namun, ia mengakui jika jam buka perpustakaan terbatas, sesuai dengan jam kantor. Usai itu, mereka tidak dapat membaca ataupun belajar, termasuk meminjam buku.

"Mereka bisa baca sepuasnya di kantor perpustakaan, tetapi tidak pinjam. Di kamar pun, tidak boleh ada buku, jika ketahuan kami bawa, karena pasti rusak," kata Muchtaroni.

Mengantisipasi terjadi kerusakan, maupun membawa barang yang dilarang masuk kamar Lapas, Muchtaroni mengaku intensif mengadakan pemeriksaan. Jika ditemukan barang berbahaya, seperti pisau, maupun benda tajam lainnya yang dilarang, akan langsung ditarik.

Jumlah anak tahanan, anak negara, maupun anak pidana di Lapas Kelas II A Blitar cukup banyak, hingga 234 anak dari seluruh daerah di Jawa Timur yang terbagi di empat blok. Dari jumlah itu, enam di antaranya adalah perempuan. Kasus yang menimpa mereka juga beragam, seperti pencurian, asusila, terlibat penjualan narkotika, dan beberapa kasus lainnya. Usia mereka maksimal 17 tahun, dengan masa hukuman bervariatif.

Dari total penghuni Lapas anak, yang masih menempuh pendidikan cukup banyak. Tingkat sekolah dasar (SD) ada 21 anak, sementara tingkat SMP hingga 23 anak, termasuk delapan anak tingkat SMP yang akan menempuh ujian nasional.

Secara total, jumlah peserta UN tahun pelajaran 2010-2011 tingkat SMP/Mts negeri dan swasta yang terdata di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mencapai 15.036 peserta yang berlangsung tanggal 25-28 April 2011. Mereka akan menempati 819 ruang kelas di 122 sekolah dalam ujian nantinya. (ANTARA)

.

NASIB PERBATASAN SEJAK ZAMAN SOEKARNO HINGGA SBY

Sejak zaman Presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY_, kawasan perbatasan di Kalimantan Timur (Kaltim), antara Indonesia dan Malaysia, nasibnya tetap memprihatinkan karena minimnya perhatian pemerintah.

Isu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda negara telah dikumandangkan sejak negara ini merdeka, namun hingga enam kali berganti kepala negara, isu itu masih tetap isu. Mungkinkah komitmen pemerintah pusat diragukan, atau justru pejabat di Kaltim yang kurang cerdas?
Beberapa waktu lalu, pria berusia sekitar 45 tahun bernama M Hamid tampak kecapaian usai menyusun barang dagangannya yang ia datangkan dari Tawau, Malaysia. Barang dagangan itu berupa sembako dan makanan kecil.

Kala itu Hamid duduk dekat tumpukan dagangannya yang disusun seadanya sambil menunggu mobil angkutan dekat Pelabuhan Sungai Nyamuk, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.Dari Sungai Nyamuk, Hamid harus melanjutkan perjalanan lagi ke kampung halamannya di Aji Kuning, dengan jalan darat yang berjarak sekitar 5 km. Desa Aji Kuning masih masuk Pulau Sebatik. Desa ini juga merupakan berbatasan air dan darat dengan wilayah Malaysia Timur.

Hamid mengaku lebih mudah berbelanja dagangan ke Tawau daripada di negeri sendiri, karena untuk menuju Tawau cukup mengeluarkan 7,5 ringgit (sekitar Rp25 ribu) untuk naik boat atau kapal, dan harga barang-barang di negeri seberang juga lebih murah.

Sedangkan jika harus berbelanja di Ibukota Nunukan atau ke Kota Tarakan, biaya perjalanannya jauh lebih mahal, bahkan harga barang yang dibutuhkan juga cukup mahal.

Berdasarkan hitungan ekonomis itulah, maka Hamid lebih memilih berbelanja ke negeri orang. Berdasarkan sumber dari warga setempat, sebagian besar kebutuhan warga di perbatasan didatangkan dari Tawau, jumlahnya mungkin bisa mencapai 90 persen.

Antara wilayah Indonesia yang terletak di Utara Provinsi Kaltim dan Tawau, Malaysia Timur memang jauh berbeda, bahkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial sangat tinggi.

Betapa tidak, di Sungai Nyamuk, Aji Kuning dan sekitarnya tampak bangunan sangat sederhana atau kasarnya disebut gubuk, kondisi jalan juga memprihatinkan dan infrastruktur yang ada jelas tidak sedap dipandang mata, bahkan bisa memilukan hati.

Sebaliknya di seberang sana, tepatnya di Tawau, terdapat jalan berhotmix dua arah, banyak bangunan megah. Bahkan jika malam tiba, jutaan lampu bewarna-warni berkelap-kelip memancarkan keindahan yang bisa menarik siapa pun untuk mengunjunginya.

Namun di kawasan perbatasan Kaltim hanya ada penerangan sekedarnya dari masyarakat yang memiliki jenset. Bagi yang tidak memiliki jenset, tentu harus menggunakan penerangan dengan minyak gas, damar dan sejenisnya. Sungguh ironi memang.

Kondisi inilah yang membuat banyak warga Indonesia di Utara Kaltim memiliki identitas atau ber-KTP ganda, yakni satu identitas bewarga negara Indonesia, sedangkan identitas lainnya tercatat sebagai warga Malaysia.

Hal ini dilakukan warga agar mereka mudah keluar dan masuk Malaysia karena di negeri itu tercukupi segala kebutuhan yang diinginkan, baik untuk keperluan jual beli maupun keperluan pribadi.

Bahkan yang lebih mencengangkan dan harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, banyak warga perbatasan Kaltim yang eksodus (bersama-sama orang banyak pindah warga negara) ke Malaysia. Fenomena ganjil ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Kaltim Luther Kombong, para pemimpin negara maupun pemimpin lokal di Kaltim akan terus menanggung dosa karena membiarkan warga di perbatasan hidup dalam kesengsaraan.

Semua komitmen pemerintah selama ini hanya janji dan manis di bibir saja. Janji manis tersebut selalu dudengungkan sejak lama, namun hingga kini hanya kepahitan yang dirasakan warga perbatasan.

Menurut dia, janji menjadikan kawasan perbatasan di Kaltim sudah ?dinyanyikan? sejak zaman Presiden Soekarno, namun hingga kini persoalan perbatasan nyaris diabaikan sehingga banyak warga yang melakukan eksodus dan memiliki KTP ganda.

Kasus eksodus dan ber-KTP ganda itu di antaranya terjadi di Kecamatan Krayan, Nunukan. Persoalan yang mendera warga di Krayan itu akibat dari keterisoliran mereka yang dibiarkan selama puluhan tahun oleh pemerintah.

"Komitmen untuk membangun perbatasan jangan hanya janji dan manis di bibir saja. Sudah ribuan WNI eksodus ke Malaysia karena keterisoliran dan kesulitan mendapatkan bahan makanan untuk kebutuhan pokok. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius," ucapnya.

Ia juga membeberkan kondisi riil yang terjadi di perbatasan sehingga sebagian warga saat ini juga berpikir untuk mengalihkan status kewarganegaraannya karena kurangnya perhatian terhadap perbatasan, apalagi menurut warga, Malaysia menyatakan siap membangun akses jalan yang selama ini sangat diharapkan warga perbatasan.

Luther juga mengakui bahwa batas kepulauan yang ada di Indonesia selama ini tidak dilengkapi dengan pagar atau pembatas yang menjadi rambu-rambu bagi negara lain jika memasuki wilayah NKRI. Akibatnya, sering terjadi insiden warga Malaysia memasuki wilayah teritorial Indonesia baik di kawasan darat maupun laut.

Dalam penanganan perbatasan, katanya, terlalu banyak instansi yang ikut membidani sehingga tidak fokus. Untuk itu diusulkan tidak terlalu banyak instansi yang menangani, cukup BNPP saja agar semakin fokus menangani perbatasan yang selama ini dikeluhkan banyak orang.

Berdasarkan data, terdapat 255 desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ke-255 desa tersebut tersebar di 15 kecamatan di tiga kabupaten yang ada di Kaltim, yakni Kabupaten Kutai Barat, Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Desa-desa yang berhadapan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia Timur itu antara lain, Desa Long Apari dan Naha Tifab di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat.

Kemudian Desa Long Nawang, Long Ampung, Long Payau, dan Long Betayati di Kecamatan Kayan Hulu, serta sejumlah desa di Kecamatan Kayan Hilir dan Pujungan di Kabupaten Malinau.

Selanjutnya sejumlah desa di Kabupaten Nunukan antara lain Desa Long Layu, Lembudud, Tanjung Karya, Tong Raya, Long Bawang, dan Desa Long Midang. Kemudian Desa Samalat, Sibalu, dan Desa Tatalunjuk di Kecamatan Lumbis.

Panjang garis perbatasan darat mulai Kutai Barat hingga Nunukan itu sepanjang 1.038 kilometer, sementara penduduk yang menghuni di 255 desa dalam 15 kecamatan itu berjumlah 135.778 jiwa dengan luas wilayah 49.841 kilometer persegi.

Desa-desa tersebut pada umumnya masih sangat terisolir, tertinggal dan terbelakang dengan tingkat kesejahteraan penduduk rendah yang disebabkan terbatasnya ketersediaan sarana transportasi, informasi, dan komunikasi.

Kondisi ini berakibat pada ketergantungan hidup penduduk perbatasan dengan Malaysia masih sangat tinggi, khususnya penduduk yang tinggal di Kecamatan yang berbatasan dengan Serawak. Sedangkan sejumlah kecamatan lain di perbatasan tidak memiliki akses jalan darat dan sungai, sehingga harus bertumpu pada transportasi udara untuk menjangkau ibukota kabupaten dengan kapasitas pesawat sangat terbatas.

Di sisi lain, sejumlah kecamatan yang bisa dijangkau dengan transportasi sungai, juga memerlukan biaya tinggi karena jarak tempuh yang jauh dan harga bahan bakar minyak sangat mahal, sehingga berakibat pada harga kebutuhan pokok di kawasan itu semakin melambung.

Untuk mengatasi ini, daerah tidak bisa bekerja sendiri, namun perlu campur tangan pusat terutama terkait pendanaan, sehingga perbatasan bukan menjadi pintu belakang seperti yang terjadi selama ini, namun perbatasan harus menjadi beranda depan negara.

Penanganan perbatasan bukan hanya menjadi isu kabupaten dan provinsi, namun juga menjadi permasalahan nasional, bahkan telah menjadi isu internasional karena pembahasan tentang perbatasan harus melibatkan antarnegara.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) Provinsi Kaltim Adri Patton menuturkan, terkait banyaknya warga perbatasan melakukan eksodus seperti yang diungkapkan Luther Kombong, hal itu benar adanya.

"Saya juga berasal dari warga perbatasan, jadi saya juga mengetahui, apalagi informasi yang didapat dari Luther Kombong itu bersumber dari Kepala Adat setempat sehingga kebenarannya tidak diragukan," ucapnya.

Adri melanjutkan bahwa nasib warga di perbatasan sangat memprihatinkan, selain fasilitas pendidikan, kesehatan dan lainnya yang minim, masih banyak desa yang terisolir karena tidak memiliki akses jalan darat.

Bahkan ada beberapa desa yang tidak bisa ditempuh melalui jalan air maupun jalan darat, sehingga untuk mencapai daerah itu harus menggunakan pesawat terbang. Kondisi itulah yang membuat harga barang di kawasan itu menjadi tinggi.

Menurut dia, selama ini pemerintah pusat beralasan, jumlah penduduk yang sedikit di perbatasan menjadi pertimbangan tidak membangun infrastruktur. "Kalau pertimbangannya begitu, sampai kiamat pun perbatasan tidak akan dibangun. Ingat, membangun perbatasan adalah tanggung jawab pusat," ujarnya lagi.

Selama ini katanya, hampir seluruh elemen pemerintahan sudah berusaha untuk memajukan perbatasan, mulai dari bupati bersama DPRD di kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, Gubernur dan DPRD Kaltim, bahkan hingga DPD dan DPR RI.

Ketika pemerintah daerah meminta dana bagi hasil yang lebih demi pembangunan di Kaltim, alasannya harus dibagi demi NKRI. Tetapi begitu diminta membangun perbatasan yang notabenenya beranda negara, seperti diacuhkan.

"Apakah kita harus berjuang dengan jalan pintas seperti yang dilakukan oleh Papua dan Aceh? Harus demo dulu? Tidak harus begitu kan, karena masyarakat Kaltim ini cinta damai dan lebih memilih cara yang elegan," katanya.

Meski dia sebagai kepala badan yang menangani perbatasan, namun tidak memiliki kekuatan penuh karena badan yang menangani perbatasan ini bernama Badan Koordinasi sehingga tidak bisa bergerak dan menganggarkan biaya sendiri, namun harus dilakukan koordinasi dengan SKPD lain.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim Yefta Berto menyatakan, bahwa saat ini banyak pejabat yang berbicara mengenai masalah perbatasan, namun sesungguhnya itu hanya sebatas ?lip service?, sedangkan hatinya sama sekali tidak peduli dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat perbatasan.

"Dari ucapannya, seakan-akan para pejabat itu peduli dengan pembangunan perbatasan, tapi hatinya berkata lain dan bertolak belakang, makanya pembangunan perbatasan tidak akan pernah tuntas, lihat saja buktinya dari puluhan tahun lalu hingga kini," tuturnya.

Menurut Yefta, pembangunan perbatasan memerlukan tindakan nyata, bukan hanya janji-janji seperti seringkali diucapkan banyak pejabat selama ini. Dia juga meminta BPKP2DT Kaltim segera mengajukan proposal khusus ke BNPP dan bukan ke kementerian lain, seperti Kementerian PU atau Kementerian Keuangan.

"Fokuskan saja usulan ke BNPP karena kami melihat badan ini memiliki komitmen untuk membangun kawasan perbatasan, jika ada proposal khusus dari Kaltim ke BNPP tentu lembaga ini memiliki dasar kuat untuk menganggarkan biaya pembangunan perbatasan," kata Yefta yang berasal dari kabupaten di perbatasan ini.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Syaparudin menuturkan, selama ini Kepala BPKP2DT Kaltim Adri Patton terkesan hanya memojokkan pemerintah pusat, menyangkut masih rendahnya alokasi dana pembangunan di perbatasan
Seharusnya, Adri Patton lebih bijak, yakni dengan proaktif mengajukan proposal khusus kepada BNPP sehingga lembaga nasional itu mempunyai dasar untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup bagi pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim.

Beberapa waktu lalu ucap Syaparuddin, Komisi I DPRD Kaltim mengadakan pertemuan dengan para pejabat BNPP, di antaranya dengan Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Agung Mulyana.

"Menurut Pak Agung, belum pernah ada proposal khusus dari Kaltim menyangkut pembangunan kawasan perbatasan. Kepala BPKP2DT Kaltim hanya memberikan rekaman video, tapi bukan proposal khusus yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan alokasi anggaran bagi pembangunan perbatasan Kaltim," ucapnya.

Pernyataan Syaparuddin ini diutarakan terkait kekesalan Adri Patton yang menganggap pusat tidak memperhatikan kawasan perbatasan Kaltim dengan Malaysia, sehingga masyarakat perbatasan dan kondisi wilayahnya jauh tertinggal dengan daerah lain.

Menurut Syaparudin, tak ada gunanya Kepala BPKP2DT Kaltim mengungkapkan kekesalannya di media massa terhadap pemerintah pusat soal pembangunan kawasan perbatasan, karena yang dibutuhkan adalah kesigapan dan kepiawaian BPKP2DT dalam membuat perencanaan yang realistis.

Hal lain yang juga sangat dibutuhkan adalah, kemampuan dan kepiawaian BPKP2DT Kaltim dalam meyakinkan dan melobi BNPP, agar memberikan alokasi anggaran memadai untuk pembangunan perbatasan.

Dia melanjutkan, Komisi I DPRD Kaltim mendapat gambaran dari pejabat BNPP, bahwa badan yang menangani perbatasan dan daerah terpencil di Kaltim itu harus serius menangani masalah kawasan perbatasan.

"Pak Agung juga menyarankan agar BPKP2DT Kaltim mengumpulkan bupati, ketua DPRD, camat dan tokoh masyarakat perbatasan, bahkan BNPP siap membiayai pertemuan untuk membahas permasalahan sekaligus pembiayaan di perbatasan tersebut," tutur Syapar. (ANT)

.

ATURAN BARU MAHASISWA PERLU DISIKAPI POSITIF Oleh Abdul Malik dan Chanda HN

Aturan baru penerimaan mahasiswa melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan menggunakan 2 jalur, perlu disikapi postif oleh sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Sebab, apabila aturan itu dianggap sebagai batu sandungan oleh PTN dalam mengeruk keuntungan dari masuknya mahasiswa baru, maka ke depan "out put" yang dihasilkan bangsa ini menjadi buruk.

Hal tersebut dikatakan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Jatim, Suko Wiyono, menanggapi keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) 66 tahun 2010 sebagai pengganti PP 17 yang mewajibkan perguruan tinggi (PT) menyediakan 60 persen dari kuota PT untuk seleksi nasional, dan 40 persen untuk kuota undangan dan mandiri.

Pasalnya, dengan aturan baru itu PTN tak bisa leluasa mengeruk pendapatan lebih dari pendaftaran mahasiswa baru, dan harus rela kehilangan pendapatan miliaran rupiah dari pendaftaran mahasiswa baru.Seperti halnya yang terjadi pada Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, sebab berdasarkan penerimaan mahasiswa baru tahun 2010, kuota yang disediakan mencapai 11.337 kursi, namun setelah adanya perubahan, pada tahun 2011 UB hanya menyediakan 6.802 kursi dari SNMPTN.

Tentunya, adanya aturan baru secara otomatis mengurangi kuota jalur mandiri, seperti jalur seleksi program minat dan bakat (SPMK). Padahal, pendapatan kampus selama ini bisa ditunjang dari besarnya kuota jalur mandiri.

Misalnya, Fakultas Kedokteran (FK) UB yang sebelumnya melalui jalur SPMK harus mengeluaran uang sebesar Rp134 juta, namun apabila melalui jalur SNMPTN hanya dikenakan biaya Rp23,5 juta.

"Tentu saja, adanya aturan baru dari Permendiknas sangat berdampak pada setiap PTN, namun tergantung pula bagaimana menyikapinya," ucap Suko.

Suko mengatakan, selama ini dengan adanya aturan baru, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga bisa dirugikan, sebab "bibit unggul" atau kebanyaknya siswa berprestasi akan mendaftar ke PTN, karena prosedurnya mudah dan peluang lebih banyak.

Namun, pihaknya tetap optimistis bahwa PTS tidak akan dirugikan karena PTS akan bersaing dengan menonjolkan pengelolaan kampus sebaik mungkin dengan PTN. "Baik tidaknya mahasiswa itu tergantung pengelolaanya, sehingga saya yakin PTS tidak akan dirugikan dengan adanya aturan baru itu," ujarnya.

Hal senada dikatakan Pembantu Rektor (PR) I UB Bambang Suharto, yang mengaku siap melaksanakan PP tahun 2011 tersebut, sebab kampusnya telah merancang untuk menuju ke arah sana.

"Tidak ada masalah, kami sedang menuju kesana yakni penyediaan kuota 60 persen untuk jalur SNMPTN, dan akan langsung kami diterapkan," kata Bambang.

Iaa membantah, jika adanya aturan baru itu akan mengurangi pendapatan PTN. Sebab, pendapatan PTN dari mahasiswa baru itu akan kembali pula ke mahasiswa. "Jadi tidak ada istilah berkurang, sebab uang dari mahasiswa itu masuk ke negara," katanya, menegaskan.

Rektor Universitas Negeri Malang (UM), Suparno mengemukakan, adanya kebijakan baru itu didasari karena selama ini hasil dari mahasiswa jalur SNMPTN sangat berkualitas, sehingga kuotanya ditambah.

Padahal, UM sebelumnya mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp48,9 miliar dari pendaftaran mahasisa baru, sebab dari 5.051 mahasiswa yang diterima, hanya 1.703 mahasiswa yang masuh lewat jalur SNMPTN, selebihnya 3.348 mahasiswa diterima lewat jalur mandiri.

Menurut Suparno, pendapatan PTN nantinya bisa diperoleh dari jalur lain, dan tidak perlu diambil dari pendaftaran mahasiswa baru, sebab sejumlah PTN saat ini sudah berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga bisa membuat badan usaha.

Ungkapan Suparno didukung pula oleh Bagian Akademik UM, Drs H Amin Sidiq. Menurut sia, secara teknik adanya aturan baru itu sangat membantu secara teknik pendaftaran mahasiswa baru, sebab dengan adanya pembatasan maka akan lebih mudah mendata mahasiswa.

"Selain itu, hasil atau 'out put' dari aturan baru lebih berkualitas, sehingga sangat positif," tuturnya.


Apresiasi Siswa
Kepala SMA Negeri 4 Kota Malang, Drs H Tri Suharno mengaku, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN sangat diapresiasi sebagian besar siswa SMA/sederajat.

Hal ini terlihat ketika panitia SNMPTN dari UM datang ke SMA Negeri 4 untuk melakukan sosialisasi aturan baru. Selain itu, siswa dianggap lebih paham dengan cara mendaftar melalui aturan baru itu.

"Sudah dilakukan sosialisai, dan siswa mengapresiasi adanya aturan baru yang akan diterapkan tahun ini," kata Tri yang juga menjabat Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Malang.

Dirinya memperkirakan, dengan adanya aturan baru minat sejumlah siswa SMA/sederajat melanjutkan kuliah akan bertambah, sebab selain ditambahnya kuota melalui jalur, siswa juga bisa melalui sejumlah jalur yang diperuntukan bagi siswa berprestasi yang tidak mampu.

"Kemungkinan siswa SMA/sederajat yang akan melanjutkan kuliah akan bertambah, karena melihat dari apresiasi siswa saat sosialisai panitia SNMPTN ," kata Tri.

.

PEMKAB BENGKULU SELATAN ALIHKAN JALAN PESISIR PANTAI

Bengkulu, 17/4 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan mengalihkan lalu lintas kendaraan truk dari jalan lintas pesisir sepanjang sembilan kilometer ke arah jalan kabupaten menuju terminal Kota Manna.

"Pengalihan jalan lalu lintas truk bermuatan berat itu dalam rangka mengaktifkan terminal dan mencegah kerusakan jalan nasional di kawasan pesisir pantai daerah itu," kata Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi Budaya dan Pariwisata (Dishubkominfo Budpar) Kabupaten Bengkulu Selatan Drs Fauzi, Minggu.Pengaturan Lalu-lintas truk pada jalan di sepanjang sembilan kilo meter pesisir pantai itu, untuk mencegah ancaman kerusakan jalan nasional di wilayah itu karena dilalui kendaraan bertonase besar.

Lalu lintas truk-truk bermuatan berat itu dialihkan ke jalan terminal lewat depan kantor Bupati Bengkulu Selatan, sedangkan jalan lintas pesisir pantai diperuntukkan bagi kendaraan pribadi dan angkutan ringan.

Fauzi mengemukakan, jalan nasional di kawasan pesisir pantai itu rawan abrasi laut, sehingga mengancam keselamatan kendaraan truk bermuatan berat. Karenanya, lalu lintas truk itu dialihkan.

"Truk besar akan dialihkan pada jalur lain, sedangkan kendaraan kecil boleh melewati jalan sepanjang pesisir pantai tersebut," kata Fauzi.

Jalan yang akan dilintasi truk dan mobil besar lainnya itu sedang dilakukan pelebaran yaitu pada poros simpang tiga Dusun Kurawan sampai simpang empat Gunung Ayu Kota Manna.

Sedangkan poros simpang Kurawan-Selipi hingga ke pesisir pantai jalan Raya Padang Panjang bakal diperuntukkan bagi kendaraan pribadi atau kendaraan berat pada batas tertentu saja.

Menurut Fauzi, dengan perubahan jalur tersebut dapat menjaga daya tahan jalan dan keindahan hutan kota karena selama ini menjadi jalan umum sehingga hutan kota itu acap kali dirusak orang yang tidak bertanggung jawab.

Pemindahan jalan truk tersebut bertujuan mengaktifkan kembali fungsi terminal, sehingga target pendapatan asli daerah (PAD) tercapai karena selama ini truk ataupun bus jarang memasuki terminal dan sulit menarik retribusinya.

Kepala Dinas PU Bengkulu Selatan Yadra Suid mengatakan, kontruksi bangunan jalan masuk untuk truk-truk itu berkategori kelas A, sehingga jika dipakai untuk kendaraan bertonase besar tidak akan cepat rusak.

Jika mengacu kepada rencana tata ruang dan rencana wilayah (RTRW) yang tengah diverifikasi pemprov Bengkulu sekarang ini, peruntukan jalan memang untuk kendaraan truk, sedangkan untuk fungsi kontrolnya bakal dibangun gapura beton sebagai pintu masuk dan keluar kendaraan, sehingga baik yang masuk ataupun keluar akan tercatat.

.

MAHASISWA INDONESIA BERSAING DENGAN 43 NEGARA

Jakarta, 16/4 (ANTARA) -Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di tanah air berjuang keras untuk meraih peluang bertanding di Paris, Prancis yang diselenggarakan perusahaan L'Oreal Indonesia.

L'Oreal Indonesia mempersembahkan empat finalis L'Oreal Brandstorm Nasional 2011 dari tiga perguruan tinggi terkemuka di tanah air.

L'Oreal menantang para mahasiswa muda dan berbakat ini untuk
merancang strategi pemasaran bagi L'Oreal Professionnel.

Para mahasiswa itu berasal dari Tim "Beast" dari Prasetiya Mulya
Business School, tim "Bhadra " dari Universitas Indonesia, serta tim
"Ganesha" dan *Velvet" dari School of Business Management ITB
berlomba meraih hadiah senilai 10.000 Euro sekaligus mewakili
Indonesia dalam ajang L'Oreal Brandstorm International di Paris, tanggal 15-16 Juni 2011.Direktur Utama PT L'Oreal Indonesia, Jean Christophe Letellier
dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Minggu mengatakan, untuk melaksanakan rencana peluncuran produk premium pertama untuk pria dari L'Oreal Professionnel yang diberi nama L'Oreal Professionnel Homme, para mahasiswa ini ditantang untuk menyusun sebuah konsep strategi pemasaran yang original, merancang kampanye komunikasi yang unik, serta mendesain produk baru dari merk ini.

Kompetisi ini menjadi peluang yang sangat baik bagi mereka untuk
mendapatkan pengalaman nyata sebagai brand manager sebuah merk
internasional.

Di akhir kompetisi, pemenang pertama akan mendapat kesempatan untuk berkompetisi dengan tim terbaik dari negara lainnya di
Paris, katanya.

Studi kasus L'Oreal Brandstorm tahun ini adalah mengenai "L'Oreal
Professionnel", yang dikenal sebagai brand trendsetter bagi para
ahli merawat rambut terkemuka dunia.

Setiap tim ditantang agar kreatif menggali peluang layanan perawatan rambut pria di salon, mengembangkan jenis produk baru dari brand L'Oreal Professionnel Homme, dan merancang strategi periklanan untuk mempromosikan produk baru tersebut didampingi oleh McCann WorldGroup, sebuah agensi iklan terkemuka di dunia.

Para finalis dinilai berdasarkan kreativitas ide dan strategi,
Kemampuan analisis pasar; kesesuaian program dengan nilai-nilai
brand kemampuan berkomunikasi, dan kekompakan tim.

Sementara itu Direktur Pelaksana McCann Worldgroup Indonesia,
Michelle Ong, mengatakan, semua peserta telah melewati tahapan
panjang selama lima bulan sejak Desember 2010 dan memperlihatkan
strategi pemasaran yang kuat, orisinalitas, dan semangat tim yang tinggi.

Rencana bisnis mereka dilengkapi dengan analisis data pendukung dan mereka mahir menerjemahkan misi dari brand ke dalam sebuah strategi pemasaran yang luar biasa.

Mahasiswa Indonesia kembali berpartisipasi dalam kompetisi
internasional yang unik ini untuk ketiga kalinya, dan L'Oreal bangga
dapat mempersembahkan tim terbaiknya, kata Letellier menambahkan.

Di babak final di Paris, tim Indonesia akan berkompetisi dengan
tim-tim terbaik dari 43 negara untuk memperebutkan gelar "L'Oreal
Brandstorm International Champion 2010" dan mendapatkan hadiah
perjalanan senilai 10.000 euro untuk tujuan ke mana pun di seluruh
dunia.

Pemenang runner-up pertama akan mendapatkan hadiah perjalanan
senilai 5.000 euro, sedangkan pemenang runner-up kedua akan
memenangkan hadiah perjalanan senilai 2.500 euro.

Tim Ganesha dari School of Business Management Institut Teknologi
Bandung terpilih sebagai pemenang Nasional L'Oreal Brandstorm 2011.

Tim pemasaran yang muda dan berbakat ini berhak mewakili Indonesia
untuk maju ke ajang kompetisi marketing internasional - L'Oreal
Brandstorm International Final Championship 2011 di Paris pada 15-16
Juni 2011.

Kemudian para mahasiswa ini selangkah lebih dekat untuk memenangkan hadiah berupa perjalanan ke negara manapun di dunia senilai 10.000 euro.

Jean Christopher Letellier mengatakan, Tim Ganesha dari School of Business Management Institut Teknologi Bandung menang dalam Nasional L'Oreal Brandstorm 2011.

Konsep produk KOFFIE yang dirancang oleh tim ini dinilai sebagai konsep strategi pemasaran yang paling menyeluruh dan ekspresif melalui tagline give your hair a coffee break.

Konsep coffee shop yang diusulkan memberikan nuansa bersabahat bagi konsumen pria untuk datang ke salon. Tim pemenang juga mengusulkan penambahan rangkaian produk yang melengkapi produk
L'Oreal Professionel Homme yang sudah ada.


Ciptakan tren
Tim Ganesha yang terdiri atas Desita Herdini Arumsari, Teuku Fariz Riandi, dan Fabila Mahadira akan mewakili Indonesia bersaing dengan tim-tim terbaik dari 43 negara di dunia untuk memperebutkan gelar L'Oreal Brandstorm International Champion 2011 yang berhadiah perjalanan kemana pun di seluruh dunia .

Teuku Fariz Riandi, perwakilan dari tim Ganesha mengatakan mereka tertarik mengikuti L'Oreal Brandstorm karena biasanya kompetisi serupa mengikuti tren , sedangkan dalam kompetisi ini mereka justru ditantang untuk menciptakan tren.

"Kami bangga karya yang kami tampilan bisa membawa kami ke ajang L'Oreal Brandstorm International Final Championship. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mewakili Indonesia dalam kompetisi marketing paling bergengsi di tingkat internasional," katanya.
Dia berjanji akan tampil secara maksimal untuk memenangkan L'Oreal Brandstorm International Champion 2011.

Tampil sebagai runner up adalah tim Beast dari Universitas Prasetiya Mulya yang terdiri atas Joy Kartika, Marvin Pramudita, dan Flegon Koen.

Tim ini mempresentasikan konsep produk conture sebagai rangkaian produk dari L'Oreal Professionnel Homme dilengkapi dengan konsep lounge khusus pria.

.