Menempuh pendidikan di balik jeruji, bukanlah perkara mudah bagi anak-anak yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kelas II A Blitar, Jawa Timur.
Terbatasnya fasilitas, membuat mereka kesulitan untuk belajar. Terlebih lagi, bagi mereka yang hendak menempuh ujian nasional, yang notabene memerlukan intensitas belajar yang lebih baik dan pelajaran yang lebih mendalam.
Keinginan demi lulus sekolah, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, berbenturan dengan terbatasnya sarana dan prasarana.
Hal itu dialami sendiri oleh Ham (15), salah seorang penghuni Lapas yang hendak mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) pada 25-28 April 2011.
Tidak banyak yang diinginkan remaja yang sudah menghuni lapas ini sejak 2007 akibat kasus pencurian. Tekadnya menempuh pendidikan, melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas (SMA) merupakan bekal dirinya demi melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik lagi.Tanggal 25-28 April 2011 nanti, merupakan babak penentuan, ia mampu mengerjakan soal-soal ujian tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ataukah sama sekali tidak mengerti.
"Saya ingin melanjutkan sekolah ke SMA. Saya ingin jadi orang sukses," kata Ham (15), lirih.
Ham mengaku sudah belajar maksimal, walaupun dengan kondisi terbatas. Ia juga belajar membaca buku di perpustakaan yang disediakan oleh Lapas, agar bisa mengerjakan soal-soal ujian nasional.
Menghadapi UN lebih mengerikan bagi remaja yang berasal dari Kabupaten Probolinggo ini, karena fasilitas yang terbatas. Ia tidak peduli, stigma yang menimpa dirinya, karena menjadi Anak Negara, ketika harus mengerjakan soal di SMP Islam plus agrobisnis Imam Syafi'i, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, sekitar 15 kilometer dari lokasi Lapas.
Waktu yang dipergunakan untuk belajar di ruang sekolah juga sangat terbatas. Pelajaran mulai aktif pukul 07.30 WIB, dan pulang pukul 10.30 WIB. Itu pun, terkadang guru terlambat datang, bahkan tidak datang sama sekali.
"Inginnya jam pelajaran ditambah," ucap Ham.
Sebenarnya, kata dia, guru pengajar pun juga berupaya memberikan soal-soal ujian untuk "try out" menjelang UN nanti. Sayangnya, soal-soal itu harus dikembalikan lagi, ketika pelajaran usai.
"Materi yang sulit Matematika dan Bahasa Inggris. Kalau saya sukanya IPA dan Bahasa Indonesia, kemarin dapat bagus. Kalau IPA dapat 8,6, Bahasa Indonesia dapat 7,5 saat ujian," katanya bangga.
Ia juga tidak berniat melarikan diri saat ujian nanti, mengingat ia dengan tujuh rekan lainnya akan menempuh ujian di luar Lapas. Waktu bebas, 2 Juli 2011 sudah menjadi penantian yang panjang baginya, hingga ia nekat akan tetap berkelakuan baik.
"Saya tidak ingin lari. Tanggal 2 Juli nanti saya sudah bebas," tuturnya dengan wajah sumringah.
Kepala Seksi Pembinaan LPA Kelas II A Blitar, Muchtaroni mengatakan, pihak Lapas selalu berupaya untuk memberikan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan mereka, termasuk mempersiapkan pembelajaran khusus bagi mereka yang hendak mengikuti UN.
"Kalau yang nanti ikut UN hanya dari SMP dan SD saja, untuk SMA tidak ada. Kami sudah kerja sama dengan guru yang mengajar di sekolah untuk memberikan pelajaran tambahan," paparnya.
Biasanya, kata dia, jam sekolah di Lapas berakhir pukul 10.30-11.00 WIB lalu dilanjutkan dengan istirahat. Tambahan jam pelajaran akan berlangsung usai makan siang dan shalat dhuhur pukul 13.00 WIB, sekitar satu jam.
Minim Fasilitas
Fasilitas yang disediakan untuk tempat anak-anak belajar di Lapas memang terbatas. Selain ruangan yang juga terbatas, buku penunjang untuk belajar sesuai dengan mata pelajaran pun terbatas.
Guru Pengajar SMP Islam plus agrobisnis Imam Syafi'i, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang juga bertugas mengajar di Lapas, Didi Herwianto, merasakan terbatasnya fasilitas belajar anak-anak.
"Ruangan untuk belajar harus bergantian, buku pelajaran harus dibawa dari sekolah ke Lapas," katanya, mengungkapkan.
Bukan hanya ruangan yang terbatas, untuk buku tulis maupun bolpoin pun harus dikumpulkan kembali usai jam pelajaran berakhir. Kondisi ini, tentunya sangat berbeda dengan para peserta didik di sekolah "umum" yang lebih mudah untuk belajar dan sarana pendidikan lebih lengkap.
Ia mengaku, terpaksa melakukan hal itu. Selain anggaran yang memang hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, pihak Lapas tidak menyediakan fasilitas untuk belajar, seperti buku tulis dan bolpoin.
Didi juga terpaksa mengambil kembali fasilitas untuk belajar. Ia tidak bermaksud pelit, hingga mengabaikan hak anak-anak itu untuk belajar di kamar. Ia beralasan, barang yang ketahuan tidak diamankan, akan langsung dibawa anak-anak, dan mereka pasti merusaknya.
"Lima menit saja tidak diamankan, barang langsung hilang. Kalau buku, pasti akan dirobek di dalam kamar," tuturnya, mengungkapkan.
Untuk itu, demi pendidikan dan keberlangsungan fasilitas, ia terpaksa menarik kembali. Jumlah antara yang dibagikan dengan yang ditarik juga harus sama.
Selain masalah fasilitas, kata guru yang juga kepala sekolah ini jumlah guru yang mengajar di Lapas juga terbatas. Tidak jarang, ia terpaksa merangkap maupun menjadi guru pengganti, ketika guru yang bertugas tidak dapat hadir.
Jumlah guru di SMP Islam plus agrobisnis Imam Syafi'i hanya 16 guru. Sayangnya, tidak semua bisa aktif mengajar di Lapas, karena mereka harus membagi waktu untuk mengajar di sekolah mereka sendiri.
Di SMP yang berubah nama menjadi agrobisnis sejak 2009 ini, ada 70 anak yang terdaftar. Jumlah itu memang cukup kecil, tetapi mereka masih bisa menyelenggarakan UN di sekolah sendiri, tidak gabung dengan sekolah lain.
Mengajar di Lapas, disadari Didi merupakan tantangan yang cukup berat. Tingkat psikologis dan teknik mengajar tidak sama dengan di sekolah umum, yang mungkin lebih disiplin.
Di Lapas, kata pria lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2009 ini, guru harus menerapkan cara khusus, agar anak didiknya bisa memahami pelajaran.
"Terkadang, ketika pelajaran berlangsung, sudah ada yang protes minta pelajaran berakhir, padahal belum jam usai. Jadinya, harus gunakan cara khusus, agar mereka juga bisa memahami pelajaran," ucapnya.
Walaupun dengan segala keterbatasan, pribadi yang tidak sama, antara satu anak dengan lainnya, ia menilai masih ada anak-anak yang sebenarnya mempunyai potensi dan cerdas. Mereka juga pandai berhitung, dan selalu rajin daripada beberapa teman lainnya.
Pihaknya berharap, semangat yang ditunjukkan anak-anak "spesial" ini tidak akan redup, bahkan hingga mereka kembali ke rumah masing-masing. Hal itu selalu ditekankannya, agar mereka belajar tanpa putus asa, demi meraih cita-cita.
Kepala Seksi Pembinaan LPA Kelas II A Blitar Muchtaroni menampik, jika pihak Lapas tidak memerhatikan pendidikan mereka. Demi menunjang kebutuhan pendidikan anak, pihaknya sudah menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku lebih dari 300 judul.
Namun, ia mengakui jika jam buka perpustakaan terbatas, sesuai dengan jam kantor. Usai itu, mereka tidak dapat membaca ataupun belajar, termasuk meminjam buku.
"Mereka bisa baca sepuasnya di kantor perpustakaan, tetapi tidak pinjam. Di kamar pun, tidak boleh ada buku, jika ketahuan kami bawa, karena pasti rusak," kata Muchtaroni.
Mengantisipasi terjadi kerusakan, maupun membawa barang yang dilarang masuk kamar Lapas, Muchtaroni mengaku intensif mengadakan pemeriksaan. Jika ditemukan barang berbahaya, seperti pisau, maupun benda tajam lainnya yang dilarang, akan langsung ditarik.
Jumlah anak tahanan, anak negara, maupun anak pidana di Lapas Kelas II A Blitar cukup banyak, hingga 234 anak dari seluruh daerah di Jawa Timur yang terbagi di empat blok. Dari jumlah itu, enam di antaranya adalah perempuan. Kasus yang menimpa mereka juga beragam, seperti pencurian, asusila, terlibat penjualan narkotika, dan beberapa kasus lainnya. Usia mereka maksimal 17 tahun, dengan masa hukuman bervariatif.
Dari total penghuni Lapas anak, yang masih menempuh pendidikan cukup banyak. Tingkat sekolah dasar (SD) ada 21 anak, sementara tingkat SMP hingga 23 anak, termasuk delapan anak tingkat SMP yang akan menempuh ujian nasional.
Secara total, jumlah peserta UN tahun pelajaran 2010-2011 tingkat SMP/Mts negeri dan swasta yang terdata di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mencapai 15.036 peserta yang berlangsung tanggal 25-28 April 2011. Mereka akan menempati 819 ruang kelas di 122 sekolah dalam ujian nantinya. (ANTARA)
17 Apr 2011
PENGHUNI LAPAS PUN INGIN LANJUTKAN SEKOLAH Oleh Asmaul Chusna dan Chandra HN
NASIB PERBATASAN SEJAK ZAMAN SOEKARNO HINGGA SBY
Sejak zaman Presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY_, kawasan perbatasan di Kalimantan Timur (Kaltim), antara Indonesia dan Malaysia, nasibnya tetap memprihatinkan karena minimnya perhatian pemerintah.
Isu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda negara telah dikumandangkan sejak negara ini merdeka, namun hingga enam kali berganti kepala negara, isu itu masih tetap isu. Mungkinkah komitmen pemerintah pusat diragukan, atau justru pejabat di Kaltim yang kurang cerdas?
Beberapa waktu lalu, pria berusia sekitar 45 tahun bernama M Hamid tampak kecapaian usai menyusun barang dagangannya yang ia datangkan dari Tawau, Malaysia. Barang dagangan itu berupa sembako dan makanan kecil.
Kala itu Hamid duduk dekat tumpukan dagangannya yang disusun seadanya sambil menunggu mobil angkutan dekat Pelabuhan Sungai Nyamuk, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.Dari Sungai Nyamuk, Hamid harus melanjutkan perjalanan lagi ke kampung halamannya di Aji Kuning, dengan jalan darat yang berjarak sekitar 5 km. Desa Aji Kuning masih masuk Pulau Sebatik. Desa ini juga merupakan berbatasan air dan darat dengan wilayah Malaysia Timur.
Hamid mengaku lebih mudah berbelanja dagangan ke Tawau daripada di negeri sendiri, karena untuk menuju Tawau cukup mengeluarkan 7,5 ringgit (sekitar Rp25 ribu) untuk naik boat atau kapal, dan harga barang-barang di negeri seberang juga lebih murah.
Sedangkan jika harus berbelanja di Ibukota Nunukan atau ke Kota Tarakan, biaya perjalanannya jauh lebih mahal, bahkan harga barang yang dibutuhkan juga cukup mahal.
Berdasarkan hitungan ekonomis itulah, maka Hamid lebih memilih berbelanja ke negeri orang. Berdasarkan sumber dari warga setempat, sebagian besar kebutuhan warga di perbatasan didatangkan dari Tawau, jumlahnya mungkin bisa mencapai 90 persen.
Antara wilayah Indonesia yang terletak di Utara Provinsi Kaltim dan Tawau, Malaysia Timur memang jauh berbeda, bahkan bisa menimbulkan kecemburuan sosial sangat tinggi.
Betapa tidak, di Sungai Nyamuk, Aji Kuning dan sekitarnya tampak bangunan sangat sederhana atau kasarnya disebut gubuk, kondisi jalan juga memprihatinkan dan infrastruktur yang ada jelas tidak sedap dipandang mata, bahkan bisa memilukan hati.
Sebaliknya di seberang sana, tepatnya di Tawau, terdapat jalan berhotmix dua arah, banyak bangunan megah. Bahkan jika malam tiba, jutaan lampu bewarna-warni berkelap-kelip memancarkan keindahan yang bisa menarik siapa pun untuk mengunjunginya.
Namun di kawasan perbatasan Kaltim hanya ada penerangan sekedarnya dari masyarakat yang memiliki jenset. Bagi yang tidak memiliki jenset, tentu harus menggunakan penerangan dengan minyak gas, damar dan sejenisnya. Sungguh ironi memang.
Kondisi inilah yang membuat banyak warga Indonesia di Utara Kaltim memiliki identitas atau ber-KTP ganda, yakni satu identitas bewarga negara Indonesia, sedangkan identitas lainnya tercatat sebagai warga Malaysia.
Hal ini dilakukan warga agar mereka mudah keluar dan masuk Malaysia karena di negeri itu tercukupi segala kebutuhan yang diinginkan, baik untuk keperluan jual beli maupun keperluan pribadi.
Bahkan yang lebih mencengangkan dan harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, banyak warga perbatasan Kaltim yang eksodus (bersama-sama orang banyak pindah warga negara) ke Malaysia. Fenomena ganjil ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Kaltim Luther Kombong, para pemimpin negara maupun pemimpin lokal di Kaltim akan terus menanggung dosa karena membiarkan warga di perbatasan hidup dalam kesengsaraan.
Semua komitmen pemerintah selama ini hanya janji dan manis di bibir saja. Janji manis tersebut selalu dudengungkan sejak lama, namun hingga kini hanya kepahitan yang dirasakan warga perbatasan.
Menurut dia, janji menjadikan kawasan perbatasan di Kaltim sudah ?dinyanyikan? sejak zaman Presiden Soekarno, namun hingga kini persoalan perbatasan nyaris diabaikan sehingga banyak warga yang melakukan eksodus dan memiliki KTP ganda.
Kasus eksodus dan ber-KTP ganda itu di antaranya terjadi di Kecamatan Krayan, Nunukan. Persoalan yang mendera warga di Krayan itu akibat dari keterisoliran mereka yang dibiarkan selama puluhan tahun oleh pemerintah.
"Komitmen untuk membangun perbatasan jangan hanya janji dan manis di bibir saja. Sudah ribuan WNI eksodus ke Malaysia karena keterisoliran dan kesulitan mendapatkan bahan makanan untuk kebutuhan pokok. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius," ucapnya.
Ia juga membeberkan kondisi riil yang terjadi di perbatasan sehingga sebagian warga saat ini juga berpikir untuk mengalihkan status kewarganegaraannya karena kurangnya perhatian terhadap perbatasan, apalagi menurut warga, Malaysia menyatakan siap membangun akses jalan yang selama ini sangat diharapkan warga perbatasan.
Luther juga mengakui bahwa batas kepulauan yang ada di Indonesia selama ini tidak dilengkapi dengan pagar atau pembatas yang menjadi rambu-rambu bagi negara lain jika memasuki wilayah NKRI. Akibatnya, sering terjadi insiden warga Malaysia memasuki wilayah teritorial Indonesia baik di kawasan darat maupun laut.
Dalam penanganan perbatasan, katanya, terlalu banyak instansi yang ikut membidani sehingga tidak fokus. Untuk itu diusulkan tidak terlalu banyak instansi yang menangani, cukup BNPP saja agar semakin fokus menangani perbatasan yang selama ini dikeluhkan banyak orang.
Berdasarkan data, terdapat 255 desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ke-255 desa tersebut tersebar di 15 kecamatan di tiga kabupaten yang ada di Kaltim, yakni Kabupaten Kutai Barat, Malinau dan Kabupaten Nunukan.
Desa-desa yang berhadapan langsung dengan Sabah dan Serawak, Malaysia Timur itu antara lain, Desa Long Apari dan Naha Tifab di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat.
Kemudian Desa Long Nawang, Long Ampung, Long Payau, dan Long Betayati di Kecamatan Kayan Hulu, serta sejumlah desa di Kecamatan Kayan Hilir dan Pujungan di Kabupaten Malinau.
Selanjutnya sejumlah desa di Kabupaten Nunukan antara lain Desa Long Layu, Lembudud, Tanjung Karya, Tong Raya, Long Bawang, dan Desa Long Midang. Kemudian Desa Samalat, Sibalu, dan Desa Tatalunjuk di Kecamatan Lumbis.
Panjang garis perbatasan darat mulai Kutai Barat hingga Nunukan itu sepanjang 1.038 kilometer, sementara penduduk yang menghuni di 255 desa dalam 15 kecamatan itu berjumlah 135.778 jiwa dengan luas wilayah 49.841 kilometer persegi.
Desa-desa tersebut pada umumnya masih sangat terisolir, tertinggal dan terbelakang dengan tingkat kesejahteraan penduduk rendah yang disebabkan terbatasnya ketersediaan sarana transportasi, informasi, dan komunikasi.
Kondisi ini berakibat pada ketergantungan hidup penduduk perbatasan dengan Malaysia masih sangat tinggi, khususnya penduduk yang tinggal di Kecamatan yang berbatasan dengan Serawak. Sedangkan sejumlah kecamatan lain di perbatasan tidak memiliki akses jalan darat dan sungai, sehingga harus bertumpu pada transportasi udara untuk menjangkau ibukota kabupaten dengan kapasitas pesawat sangat terbatas.
Di sisi lain, sejumlah kecamatan yang bisa dijangkau dengan transportasi sungai, juga memerlukan biaya tinggi karena jarak tempuh yang jauh dan harga bahan bakar minyak sangat mahal, sehingga berakibat pada harga kebutuhan pokok di kawasan itu semakin melambung.
Untuk mengatasi ini, daerah tidak bisa bekerja sendiri, namun perlu campur tangan pusat terutama terkait pendanaan, sehingga perbatasan bukan menjadi pintu belakang seperti yang terjadi selama ini, namun perbatasan harus menjadi beranda depan negara.
Penanganan perbatasan bukan hanya menjadi isu kabupaten dan provinsi, namun juga menjadi permasalahan nasional, bahkan telah menjadi isu internasional karena pembahasan tentang perbatasan harus melibatkan antarnegara.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil (BPKP2DT) Provinsi Kaltim Adri Patton menuturkan, terkait banyaknya warga perbatasan melakukan eksodus seperti yang diungkapkan Luther Kombong, hal itu benar adanya.
"Saya juga berasal dari warga perbatasan, jadi saya juga mengetahui, apalagi informasi yang didapat dari Luther Kombong itu bersumber dari Kepala Adat setempat sehingga kebenarannya tidak diragukan," ucapnya.
Adri melanjutkan bahwa nasib warga di perbatasan sangat memprihatinkan, selain fasilitas pendidikan, kesehatan dan lainnya yang minim, masih banyak desa yang terisolir karena tidak memiliki akses jalan darat.
Bahkan ada beberapa desa yang tidak bisa ditempuh melalui jalan air maupun jalan darat, sehingga untuk mencapai daerah itu harus menggunakan pesawat terbang. Kondisi itulah yang membuat harga barang di kawasan itu menjadi tinggi.
Menurut dia, selama ini pemerintah pusat beralasan, jumlah penduduk yang sedikit di perbatasan menjadi pertimbangan tidak membangun infrastruktur. "Kalau pertimbangannya begitu, sampai kiamat pun perbatasan tidak akan dibangun. Ingat, membangun perbatasan adalah tanggung jawab pusat," ujarnya lagi.
Selama ini katanya, hampir seluruh elemen pemerintahan sudah berusaha untuk memajukan perbatasan, mulai dari bupati bersama DPRD di kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, Gubernur dan DPRD Kaltim, bahkan hingga DPD dan DPR RI.
Ketika pemerintah daerah meminta dana bagi hasil yang lebih demi pembangunan di Kaltim, alasannya harus dibagi demi NKRI. Tetapi begitu diminta membangun perbatasan yang notabenenya beranda negara, seperti diacuhkan.
"Apakah kita harus berjuang dengan jalan pintas seperti yang dilakukan oleh Papua dan Aceh? Harus demo dulu? Tidak harus begitu kan, karena masyarakat Kaltim ini cinta damai dan lebih memilih cara yang elegan," katanya.
Meski dia sebagai kepala badan yang menangani perbatasan, namun tidak memiliki kekuatan penuh karena badan yang menangani perbatasan ini bernama Badan Koordinasi sehingga tidak bisa bergerak dan menganggarkan biaya sendiri, namun harus dilakukan koordinasi dengan SKPD lain.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim Yefta Berto menyatakan, bahwa saat ini banyak pejabat yang berbicara mengenai masalah perbatasan, namun sesungguhnya itu hanya sebatas ?lip service?, sedangkan hatinya sama sekali tidak peduli dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat perbatasan.
"Dari ucapannya, seakan-akan para pejabat itu peduli dengan pembangunan perbatasan, tapi hatinya berkata lain dan bertolak belakang, makanya pembangunan perbatasan tidak akan pernah tuntas, lihat saja buktinya dari puluhan tahun lalu hingga kini," tuturnya.
Menurut Yefta, pembangunan perbatasan memerlukan tindakan nyata, bukan hanya janji-janji seperti seringkali diucapkan banyak pejabat selama ini. Dia juga meminta BPKP2DT Kaltim segera mengajukan proposal khusus ke BNPP dan bukan ke kementerian lain, seperti Kementerian PU atau Kementerian Keuangan.
"Fokuskan saja usulan ke BNPP karena kami melihat badan ini memiliki komitmen untuk membangun kawasan perbatasan, jika ada proposal khusus dari Kaltim ke BNPP tentu lembaga ini memiliki dasar kuat untuk menganggarkan biaya pembangunan perbatasan," kata Yefta yang berasal dari kabupaten di perbatasan ini.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Syaparudin menuturkan, selama ini Kepala BPKP2DT Kaltim Adri Patton terkesan hanya memojokkan pemerintah pusat, menyangkut masih rendahnya alokasi dana pembangunan di perbatasan
Seharusnya, Adri Patton lebih bijak, yakni dengan proaktif mengajukan proposal khusus kepada BNPP sehingga lembaga nasional itu mempunyai dasar untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup bagi pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim.
Beberapa waktu lalu ucap Syaparuddin, Komisi I DPRD Kaltim mengadakan pertemuan dengan para pejabat BNPP, di antaranya dengan Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Agung Mulyana.
"Menurut Pak Agung, belum pernah ada proposal khusus dari Kaltim menyangkut pembangunan kawasan perbatasan. Kepala BPKP2DT Kaltim hanya memberikan rekaman video, tapi bukan proposal khusus yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan alokasi anggaran bagi pembangunan perbatasan Kaltim," ucapnya.
Pernyataan Syaparuddin ini diutarakan terkait kekesalan Adri Patton yang menganggap pusat tidak memperhatikan kawasan perbatasan Kaltim dengan Malaysia, sehingga masyarakat perbatasan dan kondisi wilayahnya jauh tertinggal dengan daerah lain.
Menurut Syaparudin, tak ada gunanya Kepala BPKP2DT Kaltim mengungkapkan kekesalannya di media massa terhadap pemerintah pusat soal pembangunan kawasan perbatasan, karena yang dibutuhkan adalah kesigapan dan kepiawaian BPKP2DT dalam membuat perencanaan yang realistis.
Hal lain yang juga sangat dibutuhkan adalah, kemampuan dan kepiawaian BPKP2DT Kaltim dalam meyakinkan dan melobi BNPP, agar memberikan alokasi anggaran memadai untuk pembangunan perbatasan.
Dia melanjutkan, Komisi I DPRD Kaltim mendapat gambaran dari pejabat BNPP, bahwa badan yang menangani perbatasan dan daerah terpencil di Kaltim itu harus serius menangani masalah kawasan perbatasan.
"Pak Agung juga menyarankan agar BPKP2DT Kaltim mengumpulkan bupati, ketua DPRD, camat dan tokoh masyarakat perbatasan, bahkan BNPP siap membiayai pertemuan untuk membahas permasalahan sekaligus pembiayaan di perbatasan tersebut," tutur Syapar. (ANT)
16 Apr 2011
ATURAN BARU MAHASISWA PERLU DISIKAPI POSITIF Oleh Abdul Malik dan Chanda HN
Aturan baru penerimaan mahasiswa melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan menggunakan 2 jalur, perlu disikapi postif oleh sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Sebab, apabila aturan itu dianggap sebagai batu sandungan oleh PTN dalam mengeruk keuntungan dari masuknya mahasiswa baru, maka ke depan "out put" yang dihasilkan bangsa ini menjadi buruk.
Hal tersebut dikatakan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Jatim, Suko Wiyono, menanggapi keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) 66 tahun 2010 sebagai pengganti PP 17 yang mewajibkan perguruan tinggi (PT) menyediakan 60 persen dari kuota PT untuk seleksi nasional, dan 40 persen untuk kuota undangan dan mandiri.
Pasalnya, dengan aturan baru itu PTN tak bisa leluasa mengeruk pendapatan lebih dari pendaftaran mahasiswa baru, dan harus rela kehilangan pendapatan miliaran rupiah dari pendaftaran mahasiswa baru.Seperti halnya yang terjadi pada Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, sebab berdasarkan penerimaan mahasiswa baru tahun 2010, kuota yang disediakan mencapai 11.337 kursi, namun setelah adanya perubahan, pada tahun 2011 UB hanya menyediakan 6.802 kursi dari SNMPTN.
Tentunya, adanya aturan baru secara otomatis mengurangi kuota jalur mandiri, seperti jalur seleksi program minat dan bakat (SPMK). Padahal, pendapatan kampus selama ini bisa ditunjang dari besarnya kuota jalur mandiri.
Misalnya, Fakultas Kedokteran (FK) UB yang sebelumnya melalui jalur SPMK harus mengeluaran uang sebesar Rp134 juta, namun apabila melalui jalur SNMPTN hanya dikenakan biaya Rp23,5 juta.
"Tentu saja, adanya aturan baru dari Permendiknas sangat berdampak pada setiap PTN, namun tergantung pula bagaimana menyikapinya," ucap Suko.
Suko mengatakan, selama ini dengan adanya aturan baru, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga bisa dirugikan, sebab "bibit unggul" atau kebanyaknya siswa berprestasi akan mendaftar ke PTN, karena prosedurnya mudah dan peluang lebih banyak.
Namun, pihaknya tetap optimistis bahwa PTS tidak akan dirugikan karena PTS akan bersaing dengan menonjolkan pengelolaan kampus sebaik mungkin dengan PTN. "Baik tidaknya mahasiswa itu tergantung pengelolaanya, sehingga saya yakin PTS tidak akan dirugikan dengan adanya aturan baru itu," ujarnya.
Hal senada dikatakan Pembantu Rektor (PR) I UB Bambang Suharto, yang mengaku siap melaksanakan PP tahun 2011 tersebut, sebab kampusnya telah merancang untuk menuju ke arah sana.
"Tidak ada masalah, kami sedang menuju kesana yakni penyediaan kuota 60 persen untuk jalur SNMPTN, dan akan langsung kami diterapkan," kata Bambang.
Iaa membantah, jika adanya aturan baru itu akan mengurangi pendapatan PTN. Sebab, pendapatan PTN dari mahasiswa baru itu akan kembali pula ke mahasiswa. "Jadi tidak ada istilah berkurang, sebab uang dari mahasiswa itu masuk ke negara," katanya, menegaskan.
Rektor Universitas Negeri Malang (UM), Suparno mengemukakan, adanya kebijakan baru itu didasari karena selama ini hasil dari mahasiswa jalur SNMPTN sangat berkualitas, sehingga kuotanya ditambah.
Padahal, UM sebelumnya mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp48,9 miliar dari pendaftaran mahasisa baru, sebab dari 5.051 mahasiswa yang diterima, hanya 1.703 mahasiswa yang masuh lewat jalur SNMPTN, selebihnya 3.348 mahasiswa diterima lewat jalur mandiri.
Menurut Suparno, pendapatan PTN nantinya bisa diperoleh dari jalur lain, dan tidak perlu diambil dari pendaftaran mahasiswa baru, sebab sejumlah PTN saat ini sudah berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sehingga bisa membuat badan usaha.
Ungkapan Suparno didukung pula oleh Bagian Akademik UM, Drs H Amin Sidiq. Menurut sia, secara teknik adanya aturan baru itu sangat membantu secara teknik pendaftaran mahasiswa baru, sebab dengan adanya pembatasan maka akan lebih mudah mendata mahasiswa.
"Selain itu, hasil atau 'out put' dari aturan baru lebih berkualitas, sehingga sangat positif," tuturnya.
Apresiasi Siswa
Kepala SMA Negeri 4 Kota Malang, Drs H Tri Suharno mengaku, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN sangat diapresiasi sebagian besar siswa SMA/sederajat.
Hal ini terlihat ketika panitia SNMPTN dari UM datang ke SMA Negeri 4 untuk melakukan sosialisasi aturan baru. Selain itu, siswa dianggap lebih paham dengan cara mendaftar melalui aturan baru itu.
"Sudah dilakukan sosialisai, dan siswa mengapresiasi adanya aturan baru yang akan diterapkan tahun ini," kata Tri yang juga menjabat Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Malang.
Dirinya memperkirakan, dengan adanya aturan baru minat sejumlah siswa SMA/sederajat melanjutkan kuliah akan bertambah, sebab selain ditambahnya kuota melalui jalur, siswa juga bisa melalui sejumlah jalur yang diperuntukan bagi siswa berprestasi yang tidak mampu.
"Kemungkinan siswa SMA/sederajat yang akan melanjutkan kuliah akan bertambah, karena melihat dari apresiasi siswa saat sosialisai panitia SNMPTN ," kata Tri.
PEMKAB BENGKULU SELATAN ALIHKAN JALAN PESISIR PANTAI
Bengkulu, 17/4 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan mengalihkan lalu lintas kendaraan truk dari jalan lintas pesisir sepanjang sembilan kilometer ke arah jalan kabupaten menuju terminal Kota Manna.
"Pengalihan jalan lalu lintas truk bermuatan berat itu dalam rangka mengaktifkan terminal dan mencegah kerusakan jalan nasional di kawasan pesisir pantai daerah itu," kata Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan Informasi Budaya dan Pariwisata (Dishubkominfo Budpar) Kabupaten Bengkulu Selatan Drs Fauzi, Minggu.Pengaturan Lalu-lintas truk pada jalan di sepanjang sembilan kilo meter pesisir pantai itu, untuk mencegah ancaman kerusakan jalan nasional di wilayah itu karena dilalui kendaraan bertonase besar.
Lalu lintas truk-truk bermuatan berat itu dialihkan ke jalan terminal lewat depan kantor Bupati Bengkulu Selatan, sedangkan jalan lintas pesisir pantai diperuntukkan bagi kendaraan pribadi dan angkutan ringan.
Fauzi mengemukakan, jalan nasional di kawasan pesisir pantai itu rawan abrasi laut, sehingga mengancam keselamatan kendaraan truk bermuatan berat. Karenanya, lalu lintas truk itu dialihkan.
"Truk besar akan dialihkan pada jalur lain, sedangkan kendaraan kecil boleh melewati jalan sepanjang pesisir pantai tersebut," kata Fauzi.
Jalan yang akan dilintasi truk dan mobil besar lainnya itu sedang dilakukan pelebaran yaitu pada poros simpang tiga Dusun Kurawan sampai simpang empat Gunung Ayu Kota Manna.
Sedangkan poros simpang Kurawan-Selipi hingga ke pesisir pantai jalan Raya Padang Panjang bakal diperuntukkan bagi kendaraan pribadi atau kendaraan berat pada batas tertentu saja.
Menurut Fauzi, dengan perubahan jalur tersebut dapat menjaga daya tahan jalan dan keindahan hutan kota karena selama ini menjadi jalan umum sehingga hutan kota itu acap kali dirusak orang yang tidak bertanggung jawab.
Pemindahan jalan truk tersebut bertujuan mengaktifkan kembali fungsi terminal, sehingga target pendapatan asli daerah (PAD) tercapai karena selama ini truk ataupun bus jarang memasuki terminal dan sulit menarik retribusinya.
Kepala Dinas PU Bengkulu Selatan Yadra Suid mengatakan, kontruksi bangunan jalan masuk untuk truk-truk itu berkategori kelas A, sehingga jika dipakai untuk kendaraan bertonase besar tidak akan cepat rusak.
Jika mengacu kepada rencana tata ruang dan rencana wilayah (RTRW) yang tengah diverifikasi pemprov Bengkulu sekarang ini, peruntukan jalan memang untuk kendaraan truk, sedangkan untuk fungsi kontrolnya bakal dibangun gapura beton sebagai pintu masuk dan keluar kendaraan, sehingga baik yang masuk ataupun keluar akan tercatat.
MAHASISWA INDONESIA BERSAING DENGAN 43 NEGARA
Jakarta, 16/4 (ANTARA) -Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di tanah air berjuang keras untuk meraih peluang bertanding di Paris, Prancis yang diselenggarakan perusahaan L'Oreal Indonesia.
L'Oreal Indonesia mempersembahkan empat finalis L'Oreal Brandstorm Nasional 2011 dari tiga perguruan tinggi terkemuka di tanah air.
L'Oreal menantang para mahasiswa muda dan berbakat ini untuk
merancang strategi pemasaran bagi L'Oreal Professionnel.
Para mahasiswa itu berasal dari Tim "Beast" dari Prasetiya Mulya
Business School, tim "Bhadra " dari Universitas Indonesia, serta tim
"Ganesha" dan *Velvet" dari School of Business Management ITB
berlomba meraih hadiah senilai 10.000 Euro sekaligus mewakili
Indonesia dalam ajang L'Oreal Brandstorm International di Paris, tanggal 15-16 Juni 2011.Direktur Utama PT L'Oreal Indonesia, Jean Christophe Letellier
dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Minggu mengatakan, untuk melaksanakan rencana peluncuran produk premium pertama untuk pria dari L'Oreal Professionnel yang diberi nama L'Oreal Professionnel Homme, para mahasiswa ini ditantang untuk menyusun sebuah konsep strategi pemasaran yang original, merancang kampanye komunikasi yang unik, serta mendesain produk baru dari merk ini.
Kompetisi ini menjadi peluang yang sangat baik bagi mereka untuk
mendapatkan pengalaman nyata sebagai brand manager sebuah merk
internasional.
Di akhir kompetisi, pemenang pertama akan mendapat kesempatan untuk berkompetisi dengan tim terbaik dari negara lainnya di
Paris, katanya.
Studi kasus L'Oreal Brandstorm tahun ini adalah mengenai "L'Oreal
Professionnel", yang dikenal sebagai brand trendsetter bagi para
ahli merawat rambut terkemuka dunia.
Setiap tim ditantang agar kreatif menggali peluang layanan perawatan rambut pria di salon, mengembangkan jenis produk baru dari brand L'Oreal Professionnel Homme, dan merancang strategi periklanan untuk mempromosikan produk baru tersebut didampingi oleh McCann WorldGroup, sebuah agensi iklan terkemuka di dunia.
Para finalis dinilai berdasarkan kreativitas ide dan strategi,
Kemampuan analisis pasar; kesesuaian program dengan nilai-nilai
brand kemampuan berkomunikasi, dan kekompakan tim.
Sementara itu Direktur Pelaksana McCann Worldgroup Indonesia,
Michelle Ong, mengatakan, semua peserta telah melewati tahapan
panjang selama lima bulan sejak Desember 2010 dan memperlihatkan
strategi pemasaran yang kuat, orisinalitas, dan semangat tim yang tinggi.
Rencana bisnis mereka dilengkapi dengan analisis data pendukung dan mereka mahir menerjemahkan misi dari brand ke dalam sebuah strategi pemasaran yang luar biasa.
Mahasiswa Indonesia kembali berpartisipasi dalam kompetisi
internasional yang unik ini untuk ketiga kalinya, dan L'Oreal bangga
dapat mempersembahkan tim terbaiknya, kata Letellier menambahkan.
Di babak final di Paris, tim Indonesia akan berkompetisi dengan
tim-tim terbaik dari 43 negara untuk memperebutkan gelar "L'Oreal
Brandstorm International Champion 2010" dan mendapatkan hadiah
perjalanan senilai 10.000 euro untuk tujuan ke mana pun di seluruh
dunia.
Pemenang runner-up pertama akan mendapatkan hadiah perjalanan
senilai 5.000 euro, sedangkan pemenang runner-up kedua akan
memenangkan hadiah perjalanan senilai 2.500 euro.
Tim Ganesha dari School of Business Management Institut Teknologi
Bandung terpilih sebagai pemenang Nasional L'Oreal Brandstorm 2011.
Tim pemasaran yang muda dan berbakat ini berhak mewakili Indonesia
untuk maju ke ajang kompetisi marketing internasional - L'Oreal
Brandstorm International Final Championship 2011 di Paris pada 15-16
Juni 2011.
Kemudian para mahasiswa ini selangkah lebih dekat untuk memenangkan hadiah berupa perjalanan ke negara manapun di dunia senilai 10.000 euro.
Jean Christopher Letellier mengatakan, Tim Ganesha dari School of Business Management Institut Teknologi Bandung menang dalam Nasional L'Oreal Brandstorm 2011.
Konsep produk KOFFIE yang dirancang oleh tim ini dinilai sebagai konsep strategi pemasaran yang paling menyeluruh dan ekspresif melalui tagline give your hair a coffee break.
Konsep coffee shop yang diusulkan memberikan nuansa bersabahat bagi konsumen pria untuk datang ke salon. Tim pemenang juga mengusulkan penambahan rangkaian produk yang melengkapi produk
L'Oreal Professionel Homme yang sudah ada.
Ciptakan tren
Tim Ganesha yang terdiri atas Desita Herdini Arumsari, Teuku Fariz Riandi, dan Fabila Mahadira akan mewakili Indonesia bersaing dengan tim-tim terbaik dari 43 negara di dunia untuk memperebutkan gelar L'Oreal Brandstorm International Champion 2011 yang berhadiah perjalanan kemana pun di seluruh dunia .
Teuku Fariz Riandi, perwakilan dari tim Ganesha mengatakan mereka tertarik mengikuti L'Oreal Brandstorm karena biasanya kompetisi serupa mengikuti tren , sedangkan dalam kompetisi ini mereka justru ditantang untuk menciptakan tren.
"Kami bangga karya yang kami tampilan bisa membawa kami ke ajang L'Oreal Brandstorm International Final Championship. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mewakili Indonesia dalam kompetisi marketing paling bergengsi di tingkat internasional," katanya.
Dia berjanji akan tampil secara maksimal untuk memenangkan L'Oreal Brandstorm International Champion 2011.
Tampil sebagai runner up adalah tim Beast dari Universitas Prasetiya Mulya yang terdiri atas Joy Kartika, Marvin Pramudita, dan Flegon Koen.
Tim ini mempresentasikan konsep produk conture sebagai rangkaian produk dari L'Oreal Professionnel Homme dilengkapi dengan konsep lounge khusus pria.
APRESIASI RUPIAH MENGKHAWATIRKAN ATAU HARUS DISYUKURI
APBN 2011 menetapkan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp9.250 per dolar, namun saat ini posisi Rupiah berada pada kisaran Rp8.600 per dolar AS.
Para pengusaha yang memiliki usaha berbasis ekspor sebenarnya merasa nyaman dengan nilai tukar di level Rp9.000 per dolar AS atau lebih tinggi dari itu.
Nilai tukar tersebut diperhitungkan mampu menekan beban pembayaran utang perusahaan sekaligus menahan laju penurunan pendapatan perusahaan yang menipis akibat penguatan nilai tukar yang terjadi.
"Kalau Rupiah terlalu kuat, pasti berdampak pada ekspor. Perlu dipikirkan sampai tahap apa Rupiah itu tidak memberatkan ekspor kita. Kami sangat berharap, Rupiah tidak sampai di bawah Rp9.000 per dolar AS," kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto.Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, nilai tukar Rupiah terus menguat sejak 3 Januari 2011 ketika di posisi Rp8.931 per dolar AS (kurs jual) Rp9.021 per dolar AS (kurs beli) menjadi sekitar Rp8.600 per dolar AS akhir-akhir ini. Itu berarti terjadi apresiasi nilai tukar rupiah antara 3,57 hingga 3,58 persen.
Pemerintah sempat mengkhawatirkan penguatan nilai tukar Rupiah yang cukup kuat karena kemungkinan akan berdampak pada neraca perdagangan Indonesia.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengharapkan penguatan rupiah tidak mengganggu neraca perdagangan.
"Untuk itu, kita apresiasi dulu sampai batas mana kita cukup aman dan penguatan tidak mengganggu 'trade balance'," katanya.
Namun berdasarkan monitoring yang dilakukan, Bambang menyebutkan bahwa penguatan Rupiah hingga mencapai level Rp8.600 per dolar AS belum mempengaruhi ekspor secara keseluruhan.
"Pengamatan sejak tahun lalu menunjukkan bahwa meski rupiah terus terapresiasi, namun ekspor tetap tumbuh," kata Bambang Brodjonegoro.
Menurut dia, ekspor Indonesia masih belum mengkhawatirkan karena barang ekspor dari Indonesia juga memiliki konten impor yang besar.
"Penguatan rupiah ini belum menjadi masalah karena kalau kami cek dengan pola ekspor kita. Barang ekspor kita juga masih punya konten impor yang besar yaitu sekitar 30 persen sehingga otomatis penguatan akan mengurangi biaya input dari impor," ujarnya.
Selain itu kebanyakan ekspor Indonesia dilakukan menuju negara-negara yang nilai kurs mata uangnya juga menguat terhadap dolar AS.
"Kalau kita melakukan ekspor atau perdagangan lebih banyak dengan negara lain yang mata uangnya menguat terhadap dolar, daya saing kita dalam konteks kurs dolar tidak akan berpengaruh terlalu banyak," ujarnya.
Dengan penguatan ini ada kemungkinan pemerintah akan mengubah asumsi rupiah dalam APBN dari sebelumnya Rp9.250 menjadi Rp9.000.
Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS (apresiasi) dalam beberapa waktu terakhir tidak menurunkan volume ekspor Indonesia.
"Selama Maret-awal April masih ada penguatan Rupiah namun ekspor masih kuat," kata Kepala BPS, Rusman Heriawan.
Ia mengakui ada kekhawatiran bahwa penguatan nilai tukar Rupiah akan berdampak pada penurunan volume ekspor Indonesia, namun kekhawatiran itu tidak terjadi karena produk-produk ekspor Indonesia sebagian besar adalah barang-barang "inelastis".
"Produk yang diekspor sebagian besar barang-barang kebutuhan dasar seperti barang tambang, minyak sawit mentah (CPO) dan lainnya," katanya.
Sementara itu dari sisi impor, menurut Rusman, penguatan nilai tukar memberi dampak "import deflation". Saat ini industri sedang menikmati kenyamanan karena harga impor yang terkendali karena penguatan Rupiah.
Mengenai keuntungan dari penguatan nilai tukar Rupiah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penguatan rupiah hingga mencapai level Rp8.600 per dolar AS akan mengurangi beban pemerintah dalam membayar bunga utang.
"Penguatan rupiah kita itu akan mengurangi beban bunga kita dan beban ekonomi yang lain," katanya.
Penguatan rupiah tersebut merupakan indikasi bahwa perekonomian nasional membaik dan menunjukkan indikator makro dalam kondisi bagus.
Hatta juga mengatakan apresiasi tersebut tidak mengganggu ekspor secara keseluruhan, karena negara tujuan ekspor juga mengalami penguatan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS.
Senada dengan Hatta, Direktur Currency Management Board, Farial Anwar menyatakan kenaikan rupiah yang cukup besar membantu menekan anggaran subsidi bahan bakar minyak sehingga defisit anggaran tidak terlalu besar.
"Karena itu masuknya dana asing dari berbagai kawasan baik dari Eropa maupun Amerika Serikat harus dimanfaatkan semaksimal mungkin," katanya.
Farial Anwar mengatakan, investor asing saat ini tidak ada pilihan untuk menempatkan dananya di kawasan lain selain di Asia, karena di kawasan Asia ini ekonomi tumbuh pesat. Bahkan kawasan Asia dinilai saat ini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dunia yang semula di kawasan Eropa dan Amerika Serikat.
BI juga menilai apresiasi Rupiah sejauh ini belum mempengaruhi daya saing Indonesia dari sisi nilai tukar, antara lain tercermin dari kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan relatif tinggi.
BI bahkan memandang bahwa penguatan nilai tukar Rupiah sejauh ini dapat menurunkan tekanan inflasi, khususnya yang berasal dari kenaikan harga komoditas internasional atau "imported inflation".
Sementara itu Gubernur BI, Darmin Nasution mengatakan tren penguatan nilai tukar Rupiah terus berlanjut pada Maret 2011, di samping sejalan dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mencatat surplus besar dan positifnya persepsi investor asing terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia.
"Penguatan Rupiah juga sebagai bagian dari respons kebijakan BI untuk pengendalian tekanan inflasi, khususnya yang berasal dari kenaikan harga komoditas internasional atau 'imported inflation'," katanya.
Ia mengatakan, kinerja NPI diperkirakan masih akan mencatat surplus yang cukup besar pada 2011, baik dari transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Ekspor diperkirakan masih akan tumbuh cukup tinggi.
Aliran masuk modal asing dalam bentuk portofolio diperkirakan masih akan tetap besar, sedangkan investasi asing langsung (PMA) diperkirakan meningkat. Dengan perkembangan sampai dengan akhir Maret 2011, cadangan devisa tercatat 105,7 miliar dolar AS atau setara dengan 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.
Menurut Darmin, arus modal masuk (capital inflow) yang terus masuk ke pasar Indonesia menyebabkan penguatan nilai tukar Rupiah menjadi yang tercepat di antara negara berkembang.
"Kondisi tersebut memberikan potensi pembalikan modal (sudden reversal) terbuka sehingga perlu ada kebijakan yang bisa menjaga makro ekonomi berjalan dengan baik," katanya.
Ia juga mengatakan penguatan Rupiah masih akan terus terjadi dan BI akan menjaga Rupiah dan tidak membiarkan penguatan (apresiasi) rupiah bergerak lebih jauh serta menekan ekspor dan impor.
"Memang kecepatannya perlu diperhatikan juga karena kita selalu mengikuti itu, jangan pernah mengira kami membiarkan begitu saja, tapi kami tidak punya target mati. Jadi arah penguatan Rupiah masih ada walaupun kita jaga jangan terlalu cepat dan jangan kemudian volatilitasnya terlalu jauh," kata Darmin Nasution.
DANA BOS UNTUK BAYAR HUTANG
Bengkulu, 3/4 (ANTARA) - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Perubahan mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak semuanya berjalan dengan baik.
sebanyak 117 sekolah dasar dan 37 sekolah menengah pertama di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, baru menerima pembagian dana subsidi pendidikan dari pemerintah pusat itu pada 15 Maret 2011.
Manejer sekaligus Ketua tim BOS Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Mukomuko Subroto di Mukomuko, mengatakan, keterlambatan pencairan dana itu bukan faktor keterlambatan pengiriman dari Kementerian Keuangan.
Tetapi, dengan mekanisme baru itu, Satket BOS baru menerima SK sebagai penanggung jawab dana BOS pusat itu baru keluar pada akhir Februari.
Karena, SK Satuan Kerja BOS pada 2010 telah berakhir, sehingga baru diperpanjang pada akhir Februari, dan pada awal Maret proses penyusunan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung diproses."Dana itu sudah masuk dalam kas daerah pada Januari 2011, karena SK tahun lalu sudah habis, sehingga Satker tidak punya kewenangan untuk memproses dana BOS, setelah SK ditandatangi kepala daerah, baru bisa bisa dilakukan diproses," ujarnya.
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar itu mengatakan mekanisme terbaru dari Menteri Pendidikan bukan hambatan dana terlambat dikirimkan.
Menurut dia, yang membedakan dari perubahan itu hanya kewenangan Satker yang sebelumnya berada di Pemerintah tingkat satu sekarang diserahkan kepada pemerintah tingkat dua.
"Mekanisme penyaluran dana BOS kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu aqaknya masuk rekening Satker Pemerintah tingkat untuk selanjutnya dikirim ke Bank Bengkulu dan rekening sekolah, " urainya.
Kini, tahapan penyaluran dana BOS data Kementerian Pendidikan Nasional diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya dikirim langsung ke Kas daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Menurut dia, penyaluran dana BOS untuk daerah ini sudah lancar, hanya saja persoalan administrasi yang menjadi salah satu kendala dana tersebut terlambat dicairkan oleh masing-masing sekolah.
"Untuk triwulan kedua ini kemungkinan April 2011 sudah diproses dan Satker akan mempersiapkan SP2D, untuk selanjutnya bagi sekolah yang sudah menyelesaikan Surat pertangungjawaban pengunaan dana negara," katanya.
Keterlambatan BOS, justru berdampak menumpuknya hutang sejumlah sekolah dasar di daerah ini, ggar kegiatan sekolah dan proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa, kepala sekolah harus mencari pinjaman.
"Kami harus mencari pinjaman uang kepada pihak ketiga dan hutang barang di beberapa foto copy," kata Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Mukomuko Rasili Hardianto di Mukomuko.
Kepala sekolah hanya bisa berjanji melunasi semua hutang setelah dana BOS cair, dan rata-rata pengusaha foto copy yag dikenal itu bisa mengerti dengan kesulitan sekolah.
Alhasil, demi kebutuhan sekolah, kepala sekolah harus "tebal muka" untuk mencari pinjaman, jika tidak, sulit sekolah menjalankan kegiatan selama dua bulan sebelum dana BOS cair.
Terhitung sejak bulan Januari hingga Februari 2011 sekolah ini tetap melakukan aktivitas belajar mengajar dan kegiatan lain seperti biasa, tanpa dana BOS, karena dengan pinjaman secukupnya, kegiatan sekolah tetap berjalan.
Penerimaan sekolah dari dana BOS tidak semuanya bisa menutupi hutang yang teehitung selama dua bulan berjalan.
Karena setiap bulan, sekolah tidak bisa memprediksi jumlah kegiatan sekolah yang dilaksanakan.
"Sisa Hutang yang belum dibayarkan, terpaksa harus menunggu pencairan dana BOS untuk taharapan triwulan selanjutnya," ujar Rasili.
Rasili berharap pada triwulan berikutnya sekolah bisa menerima dana BOS pada bulan pertama, agar kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya bisa berjalan seperti biasa.
Sekolah yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu itu, mendidik sebanyak 298 siswa, dibantu 21 orang guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), Guru Honor Daerah (Honda) dua orang, guru honor murni satu orang, dan tenaga sukarela satu orang.
"Gaji Guru PNS dan Honda bukan menjadi tanggung jawab sekolah tetapi honor guru murni dibayar mengunakan dana bos setiap bulan sebesar Rp750.000," katanya.
Ia menjelaskan, kebutuhan sekolah yang dibiayai dari dana BOS seperti gaji guru honor murni, kegiatan privat dan les, kegiatan ekstra kurikuler, mengikuti kegiatan perlombaan diluar sekolah, pembelian buku, pembelian alat-alat kantor, dan untuk pembiayaan KKG dan KKS.
Kemudian, pembayaran rekening listrik dan PDAM, dan kegiatan mid semester dan kegiatan uajian sekolah dan ujian nasional.
Beban hutang juga harus ditanggung oleh Sekolah Dasar Negeri 7 Kota Mukomuko, untuk menutupi biaya kegiatan siswa, kepala sekolah harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri.
"Dana BOS yang diterima oleh sekolah ini sebanyak Rp8.436.250 dengan jumlah siswa mencapai 85 orang, selama dua bulan ini saya yang mengeluarkan uang supaya kegiatan belajar tidak terhambat," kata Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Kota Mukomuko Nurhayani.
Namun, kebutuhan peralatan kantor seperti kertas dan alat-alat kantor lainnya, sekolah tetap berutang kepada beberapa foto copy di daerah ini.
Nurhayani berharap pemerintah mencari solusi supaya dana BOS bisa capat diterima oleh sekolah ini.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko Rusman Azwardi, meminta, satker Dinas Pendidikan Nasional setempat menjalankan dana dari pemerintah sesuai dengan juklak dan juknis.
Rusman, mengatakan bila uang tersebut sudah ada, sebaiknya tidak ada alasan pihak dinas menunda pencairan, agar kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya bisa berjalan dengan baik.
Disamping itu, satker harus memberikan pembinaan kepada pihak sekolah supaya tidak terjadi keterlambatan membuat laporan pertangung jawaban yang berdampak terhambatnya pencairan dana sekolah yang sudah melengkapi persyaratan untuk proses pencairan.
Komisi III yang membidangi pendidikan, kata dia, akan serius dalam mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan ang mengunakan dana BOS termasuk proses pencairan.
Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai dana BOS, pihak DPRD akan memanggil dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Nasional Daerah ini.
Dana talangan
Anggota Komisi III lainnya Antonio Dale, menyarankan, pemerintah untuk menyiapkan dana talangan, sebagai alternatif jika penyaluran dana BOS mengalami keterlambatan dari Pemerintah pusat.
Disamping pemerintah pusat juga harus punya kewajiban untuk melakukan evaluasi ditingkat bawah agar kondisi riil yang terjadi dilapangan bisa menjadi tolak ukur dalam mengambil kebijakan, termasuk mekanisme penyaluran.
Politisi dari pantai pohon beringin ini mendesak supaya pemerintah setempat tidak menunda pencairan bila dana tersebut sudah berada dalam kas daerah.
Penundaan pencairan, kata dia, justru akan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan banyak pihak, untuk itu, pemerintah dalam hal ini jangan menerapkan birokrasi harus berbelit-belit apalagi pendidikan sangat penting untuk anak-anak.
Mantan kontraktor ini juga tidak sepenuhnya sependapat dengan perubahan peraturan soal penyaluran dana BOS, karena mekanisme yang diterapkan saat ini justru melewati banyak pintu birokrasi.
"Kita tidak tahu apa indikator pemerintah mengganti mekanisme peyaluran dana BOS, tetapi dengan perubahan itu tidak semua daerah yang langsung bisa menerapkan, kemungkinan beberapa diantaranya harus mengalami keterlambatan," ujarnya.
Disamping kelancaran penyaluran dari daerah ke setiap sekolah, pemerintah pusat juga harus memberikan contoh yang baik dengan kelancaran proses pencairan dana tersebut.
Sesuai dengan juklak dan juknis setiap sekolah di daerah ini harus menyampaikan Rencana Anggaran Pemasukan Biaya Sekolah (RAPBS) agar masyarakat bisa mengawasi dan mengantisipasi penyalahgunaan BOS.
"Belum semua sekolah yang punya inisiatif untuk mengumumkan RAPBS, padahal sesuai aturan kewajiban itu harus dilakukan," kata Manejer BOS Subroto.
Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, kata dia, tidak perlu lagi bertanya mengenai dana BOS ketika sekolah memasang RAPBS ditempat umum.
"Semua pemasukan dana BOS dan pengeluaran di tuliskan dalam papan pengumumam, sehingga masyarakat bisa melihat langsung apakah dana yang sudah digunakan sesuai dengan fakta yang ada," urainya.
Disamping Satker akan melakukan monitoring seluruh sekolah penerima dana BOS, untuk melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa sekolah telah memasang RAPBS.
Bagi sekolah yang tidak memasang RAPBS sesuai dengan aturan, maka akan diberikan teguran, bila tetap tidak dipasangi kemungkinan ada sangsi tegas dengan melakukan penundaan dalam pencairan.
"Pihak bank akan mencairkan dana tersebut, setelah ada rekomendasi dari tim, untuk itu, pihak sekolah harus mengikuti setiap juklak dan juknis supaya pelaksanaan BOS berjalan dengan lancar," urainya.
Sementara jumlah dana BOS yang diterima sekolah dasar negeri di daerah ini selama satu tahun mencapai Rp8 miliar, dan sekolah menengah pertama sekitar Rp3 miliar.(ANT)
TERORIS TAK SEGAN LAGI MEMBOM MASJID
Peristiwa ledakan di Masjid di Cirebon pernah dikisahkan pada zaman Sunan Gunungjati, yaitu saat tujuh orang melakukan azan bersamaan di Masjid Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan.
Begitu bunyi penggalan terakhir suara azan, sang raja jin yang bernama Megananda terlontar dari atas Memolo Masjid disertai suara gelegar membahana.
Tetapi ledakan bom bunuh diri yang mengejutkan, Jumat (15/4) siang di Masjid Al-Dzikro Mapolresta Cirebon bukanlah upaya mengusir jin seperti masa Sunan Gunung Jati, walaupun ledakan itu jug aterjadi persis saat Imam Shalat Jumat mengumandangkan Allahhu Akbar sebagai tanda takbiratul ihram.
Ledakan itu menyebabkan 28 orang menderita luka-luka termasuk Kapolres Cirebon AKPB Herukoco dan sejumlah perwiranya yang seperti baiasa shalat Jumat di masjid itu.
Ledakan itu mempunyai arti bermacam-macam tafsiran karena sampai saat ini polisi masih belum bisa mengungkap pesan sang pengebom bunuh diri.Namun dari cara pelaku yang berusaha mendekatkan diri ke Kapolresta Cirebon sebelum menekan pemicu bom menjelang mulainya shalat memberikan pesan bahwa pelaku dan jaringannya telah menyatakan perang dengan Polri.
Apalagi kesuksesan Polri yang mengungkap berbagai jaringan teroris membuat sel-sel yang lain berusaha mencari bentuk perlawanan baru, setelah sebelumnya melakukan serangan bom buku dan serangan langsung ke markas polisi yang lengah dalam penjagaan seperti terjadi di Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pola Baru
Ledakan bunuh diri dalam jamaah shalat di Cirebon menandai pola baru yang tidak lagi mengindahkan kesucian masjid dan kesucian ibadah umat Islam sehingga wajar serangan itu telah menuai protes dari sejumlah tokoh Islam.
Ketua GP Anshor Nusron Wahid mengatakan, perbuatan pelaku itu merupakan tindakan keji dan pengecut.
"Pemerintah harus bisa mengungkap aktor intelektual karena umat Islam juga terluka dengan serangan di dalam masjid ini apalagi terjadi saat tengah beribadah," katanya.
Pesan mereka jelas menantang untuk perang, karena mereka sengaja mempermalukan keamanan di Indonesia dengan menyerang kantor kepolisian.
"Kantor polisi saja bisa diserang maka bagaimana dengan tempat umum lainnya," katanya.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, pelaku peledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon adalah teroris lama yang mulai berani menyerang secara terbuka.
"Pelaku teror itu masih aktor lama. Sekarang mereka sudah berani terang-terangan, mereka menyerang secara terbuka," kata Hasyim di Jakarta, Jumat.
Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu, bom bunuh diri di masjid membuktikan bahwa terorisme tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam. Mereka juga menjadikan simbol Islam sebagai target teror.
"Ini bukti yang tak terbantahkan bahwa terorisme tak identik dengan Islam dan ajaran Islam, karena mereka juga menghancurkan masjid dan aparat," katanya.
Ahmad Yani, anggota DPR dari PPP mengatakan, selain mengganggu stabilitas bangsa, bom itu juga bisa memancing tindakan provokasi dan adu domba anak bangsa. "Saya minta umat Islam tidak terpancing," katanya.
Anggota Komisi III itu juga meminta Kapolri secepatnya mengungkap kasus itu, jangan sampai jaringan kelompok itu kembali berbuat ulah menteror bangsa ini.
"Kasus bom buku saja belum bisa dituntaskan, kemudian muncul bom bunuh diri di tempat suci umat Islam. Kalau juga tidak bisa tuntas. Ini menjadi cacatan kami bagi kinerja Kapolri," katanya.
Ketua Badan Penanggulangan Teror Komjen Pol Arsyad Mbei mengatakan pelaku pengemboman Masjid Ad Dzikra memiliki hubungan dengan jaringan pelaku bom buku, namun ia belum mau terburu-buru menunjuk salah satu kelompok itu.
Ia mengungkapkan, pengeboman masjid bukanlah hal baru di Indonesia, karena pernah terjadi di Masjid Istiqlal tahun 1998 dan tahun 2000 di Masjid Agung Yogyakarta.
Kantongi Nama Pelaku
Sementara Ketua Komunitas Intejen daerah (Kominda Jawa Barat) Dede Yusuf mengatakan, sudah mengantongi nama-nama pelaku yang mempunyai kaitan dengan bom bunuh diri itu.
"Ini merupakan pemain-pemain lama yang targetnya adalah penyerang sistem keamanan negara. Mereka ingin membuktikan bisa menembus keamanan negara," katanya.
Cirebon memang sudah menjadi daerah persembunyian sel-sel jaringan teroris terbukti dengan tertangkapnya beberapa pelaku di sebuah hotel di Cirebon tahun 2003, bahkan ada pelaku bom bunuh diri di Jimabaran Bali 2005 yang berasal dari Majalengka yaitu Salik Firdaus (25).
Lima paket bom yang ternyata ikut dibawa dua tersangka pelaku pengeboman hotel JW Marriott yang ditangkap di Kota Cirebon, Rabu subuh 29 Oktober 2003, diduga kuat akan diledakkan di sejumlah pusat perbelanjaan dan hotel berbintang di Kota Cirebon.
Kemudian Iwan, warga Cibingbin, Kuningan, yang diduga kurir dana teroris kepada jaringan Noordin M Top di Indonesia ditangkap Densus 88 tanggal 16 Agustus 2009.
Sultan Kasepuhan Pangeran Raja Arief Natadiningrat mengungkapkan sudah jauh hari mengingatkan bahaya ancaman bom di Cirebon karena pada Jumat 26 Februari 2010 ditemukan bungkusan plastik "kresek" di dekat krapyak tempat sholat Sultan Sepuh di Masjid Agung Keraton Kasepuhan ternyata setelah dibuka Tim Gegana merupakan bom rakitan.
Oleh karena itu, menurut Sultan, pada tanggal 20 Desember 2010 dirinya mengirim surat yang mempertanyakan penyidikan bom tersebut dan juga memperingatkan adanya ancaman bom di Kota Cirebon.
Ia mengatakan, Kapolres Cirebon pada 14 Januari 2011 menjawab surat sultan dengan mengatakan bahwa bungkusan plastik itu berisi antara lain sebuah tiner, lima puluh butir petasan seukuran ibu jari yang disimpan di sebelah utara Mesjid Agung Kasepuhan.
Pada butir 2.c surat Kapolresta itu juga menjelaskan bahwa asal usul bahan peledak itu masih belum jelas sehubungan pelakunya belum ditemukan.
Ia menegaskan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan ini mempunyai pesan bahwa mereka ingin membuktikan diri mampu melakukan perlawanan terhadap pemerintahan saat ini dengan menyerang langsung simbol keamanan negara.
"Ini membuktikan masih banyak teroris yang bersembunyi di kampung-kampung, dan tanggungjawab masyarakat juga untuk ikut memantau lingkungannya agar tidak disusupi pelaku terorisme," kata mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Barat itu. (Ant)
UN BUKAN HOROR YANG HARUS DIBESAR-BESARKAN
Kotabaru, Beberapa hari terakhir murid kelas III SMA dan SMP sederajat dan guru disibukkan persiapan dalam menghadapi ujian nasional.
Begitu juga dengan orangtua siswa, semuanya berkonsentrasi membantu dan memberikan dukungan moril kepada anaknya dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional (UN).
Untuk menghadapi UN, sejumlah SMA di Kotabaru melaksanakan persiapan ujian nasional "try out" hingga tiga kali.
Bahkan sebagian wali murid melarang anaknya untuk melakukan kegiatan yang lain sebelum mengikuti UN, mereka memfokuskan diri untuk belajar dan mengerjakan soal-soal ujian nasional yang telah lewat.
Doa bersama, sholat hajat serta membaca sholawat atau yang lainnya kerap terdengar dibaca di sekolah-sekolah beberapa hari ini, dengan satu tujuan yakni agar sekolah sukses menyelenggarakan UN, dan siswanya mendapatkan nilai baik serta lulus 100 persen.Ada sekolah-sekolah yang menghadapi UN, secara berlebih-lebihan dengan melakukan kegiatan hingga larut malam.
Hal itu dikhawatirkan justru menganggu kesehatan murid, terutama mereka yang kondisi kesehatannya lemah.
"Seharusnya persiapan yang berlebih-lebihan itu tidak perlu dilakukan, karena dikhawatirkan justru akan mengganggu kesehatan anak didik," kata Ketua Komisi III DPRD Kotabaru H Syahiduddin.
Menurut kader Partai Keadilan Sejahtera itu, jangan menjadikan UN sebuah horor yang menakutkan bagi anak didik.
Karena UN itu hal yang biasa, UN juga telah dilakukan setiap tahun sejak dahulu, bukan hal yang baru.
"Jadi tidak perlu takut dalam menghadapi ujian nasional," jelas dia.
Syahiduddin yang akrap disapa Eed itu mengajak para guru dan wali murid membantu anak-akannya agar bisa lebih rilek dalam menghadapi UN.
"UN adalah hal yang biasa dan tidak perlu ditakuti," terangnya.
Eed mengajak para guru dan orangtua wali murid untuk melakukan perubahan lebih baik dalam membimbing anak-anaknya dalam menghadapi UN.
"Kita harus mulai mencari sistem pembelajaran yang lebih efektif dan efisian, agar anak didik kita tidak perlu bersusah-payah mempersiapkan diri dalam menghadapi UN," ajaknya.
Menurut dia, agar sukses dan mendapatkan nilai terbaik dalam UN tidak dapat dilakukan secara instan/cepat, dikebut dalam beberapa malam atau lebih cepat dari itu.
Namun untuk mendapatkan nilai baik dan sukses bisa dilakukan sejak awal yakni dalam proses belajar mengajar.
Guru harus selalu mencari cara terbaik agar ilmu yang disampaikan kepada murid itu mudah diserap dan diingat, sebaliknya murid juga mencarai cara bagaimana belajar secara efektif.
"Jika semuanya sudah menemukan cara yang terbaik, maka dalam menghadapi UN siswa tidak harus diporsir untuk belajar hingga kesehatannya terganggu," terangnya.
Menyamakan UN
Persiapan ujian nasional yang dilakukan Dinas Pendidikan Kotabaru bukan hanya khusus untuk menghadapi dan mengerjakan soal-soal saja.
Tetapi Dins Pendidikan juga mulai menyiapkan keamanan dan pendistribusian soal ke kecamatan hingga kesekolah, serta pengembalian soal ke Banjarmasin.
Untuk persiapan mengerjakan soal bagi murid telah dilakukan beberapa kali "tryout".
Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru Eko Suryadi Widodo MM, menyatakan, ingin memperbaiki kualitas mutu pendidikan di Kotabaru melalui peningkatan disiplin dan transparansi mulai dari murid hingga ke dewan guru.
Eko yang baru beberapa bulan dilantik menjadi kepala dinas pendidikan itu mencoba memberlakukan pertukaran pengawas "tryout' dari guru sekolah satu ke sekolah yang lain.
Guru pengawas yang betugas pada tryout di sekolah-sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sederajat di Kotabaru, diundi untuk menghindari adanya rekayasa nilai.
"Karena kami beranggapan bahwa 'tryout' ini sama dengan ujian nasional, sehingga hendaknya menghasilkan nilai yang sebenarnya, pengawas yang melakukan pengawasan di ruang-ruang belajar harus diundi atau disilang," jelasnya.
Dikatakan, pada "tryout" pertama nilai siswa SMA dan sederajat di Kotabaru angka kelulusanya hanya mencapai berkisar 3,9 persen.
Pencapaian tersebut, menurut Eko masih jauh dari harapan Pemkab Kotabaru.
Dijelaskan, UN yang dilaksanakan mulai Senin (18/4) akan diikuti sekitar 1.849 orang dari 28 buah SMA sederajat.
Meski tidak menjadi yang terbaik di Kalsel, Dodo berharap perhatian semua pihak agar nilai kelulusan dan prosentase kelulusan untuk Kotabaru jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Sementara untuk keamanan soal dari kebocoran, dinas pendidikan menitipkan soal UN tersebut ke Mapolres Kotabaru.
Bukan itu saja, bahkan dinas pendidikan bekerjasama dengan Mapolres Kotabaru untuk menjaga, mengawal dan mendistribusikan soal UN ke sekolah hingga mengembalikan lembar jawaban ke Banjarmasin.
Wakapolres Kotabaru Komisaris Polisi Joko Sulistio, mengatakan, sudah beberapa hari ini soal UN telah dititipkan di Mapolres Kotabaru.
"Hari ini (Sabtu) Polisi akan mendampingi petugas dari dinas pendidikan untuk mendistribusikan soal ke kecamatan hingga ke sekolah-sekolah di Kotabaru," katanya.
Kasat Intel Ajun Komisaris Polisi Yustinus Setio, menambahkan, polisi telah mengawal semua pendistribusian soal UN ke semua kecamatan di Kotabaru dengan menggunakan transportasi darat dan laut.
"Khusus untuk sekolah di Kecamatan Pulau Sembilan, soal didistribusikan dengan kapal/spedboat pemerintah daerah," ujarnya.
Kecamatan Pulau Sembilan sekitar 84 mill sebelah selatan Kotabaru merupakan wilayah Kotabaru yang berada di laut Jawa dan berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Timur.
Pada waktu-waktu tertentu, kapal penumpang dan kapal cargo dilarang berlayar ke daerah tersebut, karena gelombang tinggi mencapai 2-3 meter.
Sementara pendistribusian soal UN untuk kecamatan sekolah di 19 kecamatan yang lain, menggunakan angkutan umum yang dicalter.
"Semua soal telah kami distribusikan ke kecamatan-kecamatan dengan dikawal Polisi dari Mapolsek masing-masing kecamatan," jelasnya.
Selanjutnya, soal akan disimpan di Mapolsek hingga pelaksanaan UN Senin (18/4).
"Soal akan didistribusikan ke sekolah mulai Senin dengan dikawal Polisi," paparnya.
Khusus untuk sekolah di wilayah Kecamatan Pulau Utara, soal UN masih disimpan di Mapolres Kotabaru, soal tersebut akan didistribusikan ke sekolah-sekolah pada Senin dengan dikawal Polisi.
Yustinus menambahkan, Polisi bukan hanya siap mengawal dalam pendistribusian soal dan lembar jawaban saja, tetapi untuk pengawasan di kelas saat pelaksanaan ujian juga akan dilakukan apabila diperlukan. (Ant)
15 Apr 2011
MENAPAKI POPULARITAS SINGKAT LEWAT "YOUTUBE"
Menjadi terkenal lewat media dalam jaringan YouTube menjadi sebuah fenomena baru, proses menapak popularitas yang cukup singkat di era digital dengan bantuan pemberitaan televisi.
Indonesia seolah tidak kehabisan "stock" bakat, dimulai dari aksi "lipsync" Sinta - Jojo yang terkenal pada pertengahan tahun lalu, kemudian duo penyanyi akustik Audrey Tapiheru dan Gamaliel yang menembus acara musik di salah satu stasiun televisi swasta, hingga lagu "Andai Ku Gayus" yang dilantunkan Bona Paputungan.
Bahkan yang terakhir, ada nama Udin yang mempopulerkan lagu "Udin Sedunia" dan seorang anggota Polisi, Briptu Norman, yang menjadi terkenal lewat aksi "lipsync" dan joget India.
Mereka semua adalah pengguna sebuah media bernama Youtube, sebuah laman internet yang baru beroperasi sejak 14 Februari 2005.
Siapa saja dapat mengunggah konten di media populer tersebut, proses yang relatif mudah sekalipun untuk seseorang yang baru "melek internet".Sejarah Youtube
Youtube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, ketiganya merupakan mantan pegawai PayPal, sebuah laman penyedia jasa pembayaran dalam jaringan.
Menurut beberapa media, Hurley dan Chen mengembangkan ide untuk Youtube pada awal 2005, karena mereka mengalami sulitnya berbagi video rekaman pesta makan malam di kediaman Chen di San Fransisco.
Domain internet www.youtube.com diaktifkan pada 14 Februari 2005, yang diikuti beberapa pengembangan selama beberapa bulan kemudian.
Laman internet itu tumbuh dengan pesat, dengan lebih dari 65.000 video telah diunggah pada Juli 2006, serta tingkat kunjungan mencapai 100 juta video per hari.
Menurut data yang dirilis perusahaan riset pasar, comScore, YouTube merupakan penyedia layanan video dalam jaringan yang dominan di Amerika Serikat, dengan tingkat penguasaan pasar sebesar 43 persen serta lebih dari 14 miliar video yang ditonton setiap hari pada Mei 2010.
Pada Oktober 2006, Google Inc. Mengumumkan telah mengakuisisi YouTube dengan nilai transaksi 1,65 miliar dolar AS. Singkatnya, sejak itu YouTube menjadi salah satu anak perusahaan milik raksasa internet Google tersebut.
Media dan jejaring sosial
Indonesia yang pasar internetnya sedang tumbuh pesat, tidak luput dari cengkraman media berbagi video, YouTube.
Laman perusahaan informasi internet "Alexa" menempatkan YouTube di peringkat ketujuh sebagai laman internet yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet Indonesia.
Seorang wartawan senior sekaligus budayawan, Goenawan Mohamad, mengatakan penggunaan media dalam jaringan dan jejaring sosial di Indonesia sangat dahsyat.
"Bloggers di dalam bahasa Indonesia termasuk yang terbesar di dunia, pengguna FB dan Twitter berkembang pesat. Padahal pelayanan internet masih malah dan tak merata," kata pria yang akrab disapa Goen itu.
Menurut dia, pengguna jejaring sosial akan makin mengapresiasi teknologi dalam jaringan tersebut.
Ia pun meramalkan tren baru mengejar popularitas melalui laman YouTube tersebut akan semakin banyak, seiring dengan perkembangan pengguna internet di Indonesia.
"Tren itu akan makin lama makin banyak, sekaligus menyebabkan cepat hilangnya ketenaran yang diperoleh dengan singkat itu," kata Goen.
"Apa yang dulu pernah dikatakan Andy Warhol, kalau tak salah, akan semakin nyata, kemashyuran lima menit," katanya.
Sementara novelis populer, Dewi Lestari, mengakui bahwa baginya pengaruh sekaligus perkembangan jejaring sosial dan media dalam jaringan sangat luar biasa.
"Bukan hanya memultiplikasi sebuah isu dengan cepat, tapi juga mulai mempengaruhi cara interaksi banyak orang," kata Dewi, yang biasa disapa Dee.
Dee mengatakan, karena sekarang telah ada "kendaraan komunikasi baru", yaitu internet, serta maraknya penggunaan jejaring sosial dan media dalam jaringan, apa pun bisa terekspos dengan intens dalam waktu yang sangat cepat.
"Apa pun itu, entah video, pemikiran, foto, isu, dan sebagainya, fenomenanya biasa dan wajar, serta pasti akan selalu sesuai dengan selera masyarakat pada saat ini, namun `kendaraannya' yang luar biasa," kata Dee yang juga merupakan penyanyi dan pencipta lagu.
"Wajar kalau internet disebut 'jalan tol informasi'. Otomatis, apa pun yang dilaluinya, baik video Keong Racun atau Briptu Norman, punya potensi terekspos secara cepat juga," katanya.
Prospek terkenal
Peluang untuk menjadi terkenal dengan memang tengah menjanjikan, namun tergantung pada keberuntungan dan bakat dari sang pelaku itu sendiri.
Ada sejumlah contoh di luar negeri seperti Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menggunakan YouTube sebagai media kampanye, serta penyanyi remaja Justin Bieber yang promosinya lewat laman berbagi video itu.
Namun, mereka memiliki konsep yang jelas, dengan faktor pendukung yang lebih matang guna menunjang tujuan pribadinya.
Pengamat telematika, Heru Sutadi mengatakan, hal tersebut tidak lepas dari perubahan format web, dari versi web 1.0 ke web 2.0, sehingga konten laman internet tertentu bisa bersumber dari penggunanya.
"Fenomena ini tak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Video apa pun, yang unik, yang lucu bisa meledak," kata Heru, yang merupakan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dalam dalam blog pribadinya.
Faktor kreativitas dan uniknya kreasi tampaknya menjadi kunci bagi tren popularitas singkat di Indonesia, ditambah dengan pemberitaan media yang tentunya mencari daya tarik terkuat dari unsur berita.
Seperti halnya Sinta - Jojo yang mempopulerkan "Keong Racun", mereka bahkan lebih terkenal dari penyanyi lagu aslinya.
Sementara Briptu Norman Kamaru telah merasakan sensasi menjadi artis dadakan setelah tersebarnya videonya yang juga melakukan ?lipsnc? lagu Chaiyya Chaiyya milik Sharukh Khan lewat YouTube.
Ada juga kisah mantan narapidana Bona Paputungan yang menciptakan lagu "Andai Aku Jadi Gayus Tambunan" serta kelucuan ?Udin Sedunia? karya seorang pemuda bernama Udin atau lengkapnya Soaluddin, yang juga terkenal dengan mudah.
"Penentu eksistensi seseorang dalam dunia selebritis bukan keberuntungan semata, tapi juga kesinambungan, kalau tidak dijaga, sekali ngetop lantas dilupakan," kata Heru.
Sementara seorang pengguna jejaring sosial dan media dalam jaringan, Aditya Wicaksono (24), memiliki pandangan yang lebih ekstrem dengan menyebut kualitas hiburan domestik yang "itu itu saja" serta kurang mendidik, sehingga ketika kemunculan sebuah fenomena membuat orang ingin mendapatkan hiburan segar seperti yang sedang marak.
"Menurut saya proses itu hanya akan berlangsung singkat," katanya.
Namun masyarakat Indonesia sepertinya masih terus menantikan kemunculan 'artis media dalam jaringan' yang baru, sesuai dengan gigihnya penetrasi internet di seluruh pelosok nusantara.
Anda berminat untuk menapaki popularitas dengan cara singkat itu?