DANREM: TNI ALAT PEREKAT BANGSA

Komandan Korem 041 Garuda Emas Kolonel Inf Sofwat Nasution mengatakan, TNI merupakan salah satu alat perekat bangsa untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"TNI itu adalah salah satu alat perekat bangsa yang komponen di dalamnya berasal dari semua suku yang ada di Tanah Air," katanya usai menggelar upacara peringatan HUT ke-66 TNI yang digelar di lapangan Makorem Gamas Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan hal itu menanggapi pagelaran tarian dari berbagai daerah di Nusantara yang dipersembahkan para prajurit Batalyon 144 Jaya Yuda Rejang Lebong.

Tarian dari berbagai daerah yang dipersembahkan yakni tari Saman dari Aceh, Tor-tor dari Sumatera Utara, tari Piring dari Sumatera Barat, tari Raflesia dari Bengkulu, tari Jaipong dari Jawa Barat hingga tari Sajojo dari Papua berhasil memukau para undangan yang menghadiri puncak peringatan HUT TNI tersebut.

Peringatan ulang tahun TNI ke-66 mengusung tema "Dengan keterpaduan dan profesionalisme, TNI bersama komponen bangsa siap menjaga dan menegakkan kedaulatan serta keutuhan NKRI".

Danrem mengatakan pertunjukan tersebut menggambarkan pentingnya kesatuan dan persatuan meski komponen bangsa berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda.

Upacara peringatan HUT TNI yang dipimpin Letkol Inf MUjahidin yang juga Kasi Intel Korem 041 Gamas tersebut dihadiri anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, para veteran dan undangan lainya.

Dalam sambutan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono yang dibacakan Danrem Kolonel Inf Sofwat Nasution terdapat tujuh perintah yang diamanatkan kepada prajurit yakni pertama, memelihara dan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pedoman dalam kehidupan, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kedua, agar memegang teguh sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI, karena pedoman tersebut memiliki nilai-nilai universal jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Ketiga, para prajurit diperintahkan memelihara dan meningkatkan kualitas diri dengan senantiasa menimba ilmu keprajuritan dan ilmu pengetahuan umum dalam menunjang peningkatan profesionalisme keprajuritan.

Selain itu, prajurit juga agar memelihara dan meningkatkan soliditas, dan solidaritas keprajuritan serta komunikasi sosial dengan komponen bangsa lainnya sebagai sendi dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"Kelima, agar memelihara dan meningkatkan kesiapan operasional satuan dengan terus menjaga dan memelihara kesehatan mental dan fisik prajurit, kesinambungan latihan dan kesiapan alutsista, serta perlengkapan satuan lainnya," katanya.

Prajurit juga diperintahkan agar memelihara dan meningkatkan kewaspadaan dengan senantiasa mencermati setiap perkembangan lingkungan strategis serta optimalkan lapor cepat secara hirarki, guna deteksi dini dan cegah dini terhadap ekses negatif dari perkembangan lingkungan.

Terakhir, para prajurit diperintahkan menegakkan rantai komando dan memantapkan satuan komando di setiap strata kepemimpinan satuan TNI, sehingga terwujud kepatuhan tegak lurus yang hirarkis dengan menerapkan azas-azas kepemimpinan TNI.

.

UMP TINGGI AKIBATKAN SERAPAN TENAGA KERJA RENDAH

Upah minimum provinsi yang terlalu tinggi akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bengkulu rendah, dan menyebabkan angka pengangguran tetap tinggi.

"Kalau UMP terlalu tinggi, bisa dipastikan penyerapan tenaga kerja akan sangat kecil, sehingga angka pencari kerja di Bengkulu akan tetap tinggi, jadi dampak kenaikan yang terlalu tinggi perlu dipertimbangkan," kata Direktur Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Provinsi Bengkulu Adran Khalik di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan hal itu terkait rekomendasi Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang meminta survei ulang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk UMP 2012, sesuai tuntutan para anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Survei ulang tersebut dilakukan setelah ratusan anggota SPSI dari Kabupaten Bengkulu Tengah memprotes nilai KHL sebesar Rp920 ribu per bulan dan menjadi dasar penetapan nilai UMP 2012 oleh Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah.

"Angka Rp920 ribu yang ditetapkan Dewan Pengupahan juga sudah cukup tinggi kenaikannya dari nilai UMP 2012 sebesar Rp835 ribu jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Bengkulu," katanya.

Data Apindo kata dia saat ini terdapat 50 ribu orang pencari kerja di Provinsi Bengkulu dengan daya serap tenaga kerja oleh perusahaan yang ada di daerah ini sebanyak 11 ribu per tahun.

Sebelumnya Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyetujui survei ulang angka KHL pekerja lajang di daerah ini dalam rangka menetapkan nilai UMP 2012.

"Kami merekomendasikan survei ulang terhadap kebutuhan hidup layak, karena survei yang dilakukan dewan pengupahan provinsi diragukan kebenarannya," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Parial.

Menurutnya, survei ulang tersebut penting dilakukan sehingga para pekerja tidak mencurigai adanya kecurangan dalam penetapan KHL provinsi yang direkomendasikan ke Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu sebesar Rp920 ribu per bulan.

"Padahal menurut anggota SPSI tidak ada nilai KHL sekecil itu, apalagi survei yang dilakukan dewan pengupahan menunjukkan adanya penurunan angka KHL di tiga kabupaten," tambahnya.

Hasil survei KHL yang mengalami penurunan di tiga kabupaten yakni Kabupaten Rejang Lebong yang pada 2010 sebesar Rp1.089.994, turun menjadi Rp884.289 pada 2011.

Penurunan KHL juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah dari Rp1.095.468 pada 2010 turun menjadi Rp987.788 pada 2011 dan nilai KHL Kabupaten Seluma yang turun dari Rp1.040.825 pada 2010 menjadi Rp960.886 pada 2011.

"Artinya terjadi penurunan harga sejumlah barang dan jasa di tiga daerah ini, padahal kenyataannya kebutuhan pokok dan jasa juga terus meningkat, jadi hasil survei ini dipertanyakan," kata Parial.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif kata dia Komisi IV DPRD akan merekomendasikan survei ulang kepada dewan pengupahan melalui Gubernur Bengkulu.

Apalagi keputusan dewUan pengupahan yang menetapkan KHL 2011 sebesar Rp920 ribu belum diputuskan menjadi UMP oleh Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah

.

KABUPATEN MUKOMUKO MASIH DISELIMUTI KABUT ASAP

Sebagian wilayah kecamatan kota Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sejak Sabtu (1/5) sampai Rabu pagi masih diselimuti kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan gambut.
"Hampir setiap pagi kabut asap terus menutupi wilayah ini sehingga membuat jarak panjang menjadi semakin pendek," kata Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KH) Risber A Razak di Mukomuko, Rabu.

Saat sedang menghadiri acara peluncuran kartu tanda panduduk elektronik (e-KTP), Risber menyebutkan, ada dua lokasi titik api yang menjadi sumber asap tebal yang menutupi wilayah ini setiap pagi.

Dua lokasi yang terbakar itu berada di lahan seluas lima hektare milik salah seorang wwarga Kelurahan Bandar Ratu, dan lahan plasma masyarakat Desa Ujung Padang dan Kelurahan Bandar Ratu.

"Luas keseluruhan kami tidak tahu, karena lokasi kebakaran itu sulit didekati, bakan pemilik lahan tersebut juga tidak bisa lagi memadamkan api," kata dia.

Ia membenarkan bahwa kebakaran lahan gambut di dua lokasi tersebut diduga kuat faktor kesengajaan dari pemilik lahan.

Hal ini berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas dari lingkungan hidup saat melihat langsung kondisi kebakaran.

"Pemilik lahan mengakui akan membuka lahan perkebunan, jadi kami simpulkan semua itu disengaja," kata dia.

Agar api tidak meluas sampai di lahan gambut dan perkebunan sawit masyarakat lain, petugas dari KLH meminya pemilik lahan gambut yang terbakar segera memadamkan api.

Meskipun upaya yang dilakukan oleh pemilik lahan gambut itu tidak berhasil, karena api sudah menjalar memasuki bagian bawah tanah gambut.

"Mereka saat ini masih kesulitan memadamkan api, karena lahan api sudah terlanjur menjalar di bagian akar lahan gambut," kata dia.

Untuk mencegah kejadian serupa, KLH membuat konsep surat yang ditandatangani oleh Bupati Mukomuko Ichwan Yunus berisi tentang imbauan bagi masyarakat untuk tidak membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar.

"Surat imbauan itu sudah siap, kini menunggu pengesahan dari kepala daerah dan selanjutnya surat disebarluaskan kepada masyarakat di daerah ini," kata dia.

.

UNIVERSITAS BENGKULU SALURKAN RP960 JUTA BEASISWA BI

Universitas Bengkulu di Provinsi Bengkulu sejak 2003 hingga 2010 menyalurkan beasiswa dari Bank Indonesia sebesar Rp960 juta kepada 320 mahasiswa perguruan tinggi itu.

"Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia memberikan beasiswa kepada maksimal 40 anak per tahun untuk membantu mereka sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar," kata Rektor Universitas Bengkulu Prof Zainal Muktamar, Selasa.

Ia mengatakan, setiap mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari Bank Indonesia (BI) mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000 per bulan selama dua semester.

Mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa BI harus sudah menyelesaikan empat semester dan telah menempuh sebanyak 90 satuan kredit semester. Selain itu, mereka secara ekonomi berasal dari keluarga tidak mampu, memiliki indeks prestasi kumulatif terbaik di antara mahasiswa yang memenuhi dua persyaratan sebelumnya minimal 2,75 untuk penilaian sampai dengan skala empat.

Kemudian mahasiswa yang berhak menerima beasiswa BI berusia tidak lebih dari 25 tahun saat menerima beasiswa, tidak sedang bekerja dan menerima beasiswa lain.

Ia berharap mahasiswa dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan BI tersebut untuk meningkatkan prestasi dan menjadi manusia berguna bagi Nusa dan Bangsa.

Sementara itu Pemimpin BI Cabang Bengkulu Causa Iman Karana mengatakan, pemberian beasiswa kepada ratusan mahasiwa Universitas Bengkulu tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa Universitas Bengkulu sejak delapan tahun lalu ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami untuk meningkatkan kecerdasan bangsa," katanya.

Selain memberikan beasiswa kepada mahsiswa Unibersitas Bengkulu, BI juga melakukan kerja sama dalam bidang lain dengan perguruan tinggi negeri itu seperti dalam hal penelitian dan kewirausahaan.

.

PEDAGANG PROTES PEMBONGKARAN WARUNG DI PANTAI PANJANG

Pembongkaran warung di objek wisata Pantai Panjang menuai protes dari puluhan pedagang yang menilai penertiban tersebut tidak adil.

"Karena sebagian warung yang dibangun semipermanen tidak dibongkar tapi warung kami dibongkar, ini tidak adil," kata salah seorang pedagang, Mangcek di sela-sela penertiban yang dilakukan puluhan anggota kepolisian dan Satpol PP Kota Bengkulu, Selasa.

Ia mengatakan, penertiban yang dilakukan terhadap kegiatan pedagang di pantai tersebut harus dilakukan adil dan merata alias tidak pilih kasih.

Kenyataannya, kata dia, salah satu warung yang bukan milik warga sekitar kawasan pantai dibiarkan berdiri, sedangkan warung pedagang lainnya dibongkar dan dihancurkan.

"Kami ingin minta kejelasan tentang izin yang harus kami kantongi untuk mendirikan tempat berjualan di pantai ini, kami tidak pernah mendapat sosialisasi," tambahnya.

Sementara itu, memasuki hari kedua tim gabungan dari kepolisian dan Satpol PP Kota Bengkulu kembali membongkar ratusan warung pedagang di kawasan wisata Pantai Panjang sebagai bagian dari penataan objek wisata tersebut.

"Pembongkaran warung-warung ini bagian dari rencana penataan kawasan wisata Pantai Panjang agar tidak kelihatan kumuh, tapi lebih menarik," kata Asisten I Pemerintah Kota Bengkulu Ali Arifin di sela-sela penertiban.

Ia mengatakan, seluruh warung akan dibongkar dan tidak ada pilih kasih.

Selain membongkar warung di Pantai Panjang, aparat juga membongkar warung-warung yang didirikan kembali oleh warga di wilayah Pantai Berkas yang dicadangkan sebagai kawasan hutan pantai.

Puluhan aparat Kepolisian Resor Kota Bengkulu dipimpin Kapolres AKBP Joko Suprayitno membongkar warung dan tempat duduk berbahan bambu yang dibangun pedagang di pinggir pantai tersebut.

Ali mengatakan, Pemerintah Kota Bengkulu tetap memperbolehkan pedagang berjualan di Pantai Panjang, asalkan menggunakan gerobak dorong dan tenda gaul yang bisa dibongkar pasang.

"Pedagang tetap boleh berjualan di sini asal dibuat semenarik mungkin dan bebas dari kesan kumuh," katanya.

Pemerintah Kota Bengkulu, kata dia, masih melakukan penjajakan dengan Bank Bengkulu untuk menyediakan gerobak dan tenda bagi para pedagang.

"Jadi kami minta para pedagang untuk bersabar jika ingin difasilitasi pemerintah," katanya.

.