Pengusaha batubara Bengkulu sementara tidak produksi

Para pengusaha batu bara di Provinsi Bengkulu akan menghentikan sementara produksi terkait turunnya harga batu bara di pasar internasional saat ini.

"Selain itu hal ini juga disebabkan mulai diberlakukannya penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 1 September 2012 oleh Pemprov Bengkulu," kata Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Bengkulu (APBB) Safran Junaidi dihubungi, Senin.

Ia menjelaskan, harga jual batu bara saat ini turun menjadi 47  dolar AS per ton, sehingga pengusaha mengalami kerugian rata-rata 4  dolar per ton.

Bila harga jual batu bara tidak juga naik dan solar menggunakan harga non subsidi maka perusahaan tambang batu bara di Provinsi Bengkulu terancam berhenti beroperasi atau bangkrut.

"Penetapan rencana kebijakan penjualan solar nonsubsidi dilakukan pada akhir 2011 saat harga ekspor batu bara sedang tinggi yakni 64 dolar per ton," katanya.

Ia menjelaskan, bila harga ekspor batubara telah kembali naik dan perusahaan bisa memperoleh keuntungan, pihaknya menyetujui kebijakan penjualan solar non subsidi tersebut.

Sementara itu, dengan harga jual solar non subsidi sebesar Rp10.700 per liter, menyebabkan pengusaha menderita rugi cukup besar, sehingga untuk sementara menghentikan produksi.

Target produksi batu bara dari sepuluh perusahaan yang tergabung dalam APBB mencapai tiga juta ton pada 2012.

Dewan Penasehat Asosiasi Pertambangan Batubara Bengkulu (APBB), Sutarman mengatakan, sebelum melakukan penghentian produksi, pihaknya akan mengusulkan kepada pemprov Bengkulu untuk menunda penerapan penggunaan solar nonsubsidi.

"Kami sudah membuat usulan tertulis kepada Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah untuk menunda kebijakan tersebut," katanya.

Ia mengharapkan, Pelaksana Tugas (Plt)Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah hendaknya ada kebijakan untuk menunda kebijakan penjualan solar non subsidi untuk truk pengangkut batubara dari lokasi tambang ke pelabuhan Pulau Baai.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Karyamin mengatakan, usulan dari APBB itu sementara ditampung dan memutuskannya adalah kebijakan Gubernur Bengkulu setelah melalui rapat terpadu.

"Pagi ini kami akan menerima aksi dari kelompok angkutan batu bara di kantor gubernur, terkait penerapan penggunaan BBM nonsubsidi tersebut," ujarnya. (sumber: Antarabengkulu)