MASKAPAI SKY AVATION LAYANI PENERBANGAN BENGKULU-PALEMBANG

MASKAPAI Sky Avation melayani penerbangan Bengkulu-Palembang dua kali seminggu dalam rangka mendukung program Bandara Fatmawati sebagai pusat penyebaran transportasi di Sumatra.

Maskapai Sky Avation itu mulai menerbangai Bengkulu-Palembang, Rabu (20/7) rencananya akan rutin setiap hari Rabu dan Minggu, dengan biaya antara Rp300 ribu hingga Rp700 per orang, kata Kepala Bandara Fatmawati Bengkulu Syamsul Bandri, Kamis.
Maskapai dengan kapasitas 50 orang penumpang itu, diharapkan rutin melayani penerbangan Bengkulu-Palembang yang terhenti sejak beberapa tahun terakhir, akibat berbagai kendala.

Masuknya maskapai Sky Avation itu, mengawali dari program Bandara Fatmawati sebagai pusat penyebaran transportasi udara di Sumatra, dengan melayani tujuh penerbangan domestik.

Ia menjelaskan, ketujuh sasaran penerbangan itu adalah melayani rute Bengkulu-Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumsel, Silampari-Palembang, Krinci-Jambi, Padang- Krinci, Mukomuko-Padang, Mukomuko-Bengkulu dan Padang-Rokot.

Biaya subsidi penerbangan ke tujuh wilayah itu selama tahun 2011 sebesar Rp11,5 miliar dan tahun berikutnya tergantung perkembangan peningkatan penumpang dan pesawat yang melayaninya.

Selama ini Bandara fatmawati Soekarno Bengkulu hanya melayani Bengkulu-Jakarta, dengan lima kali penerbangan setiap hari yang dilayani meskapai penerbangan Sriwijaya Air, Batavia Air dan Lion Air.

Sementara penerbangan Bengkulu-Mukomuko dua kali dalam sehari menggunakan pesawat Susi Air sudah berjalan selama dua tahun terakhir karena wilayah Mukomuko salah satu wilayah perbatasan Bengkulu-Sumatra Barat, bila ditempuh melalui jalan darat mencapai tujuh jam perjalanan.

Mulai tahun depan Bandara Fatmawati Soekarno sudah melayani tujuh kota di Sumatra Bagian selatan dan tidak menutup kemungkinan bisa melayani Bengkulu-Enggano karena tahun 2011 sudah dikerjakan pengaspalan lanadasan sepanjang 900 meter dari panjang seluruhnya 1.800 meter, ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informasi (Dishubkominfo) Provinsi Bengkulu Ir Ali Berti mengatakan, Provinsi Bengkulu sudah layak untuk menambah rute penerbangan karena berada di kawasan barat Sumatra.

Untuk melayani rute Bengkulu-Jakarta mestinya ditambah, namun salah satu maskapai penerbangan yaitu PT Garuda Indonesia menundah untuk melayani Benkulu karena potenis eskonomisnya masih kurang.

Kekurangan rute penerbangan di wilayah ini berpengaruh besar terhadap pelaku bisnis swasta karena merasa kesulitan untuk keluar daerah atau menuju Bengkulu akibat terbatasnya sarana transportasi udara tersebut.

"Kami sudah menyurati beberapa maskapai agar bisa melayani rute Bengkulu dan sebaliknya untuk menggantikan Mandala Airlines karena permintaan masyarakat," ujarnya.

Para pelaku bisnis tersebut biasanya setiap hari bisa membeli kebutuhan barang ke Jakarta, sekarang tidak bisa lagi dan harus bermalam dan menambah biaya lagi.

Selama Mandala terhenti beroperasi, penerbangan dari Jakarta ke Bengkulu dicoba dilayani Lion Air, namun terbatas jumlah penumpangnya sehingga memberikan pengaruh tersendiri bagi perusahaan.

Untuk menggunakan jalur darat dianggap tidak efektif karena waktu tempuh bisa mencapai dua hari Bengkulu- Jakarta dan sebaliknya, sedangkan menggunakan pesawat hanya butuh waktu 55 menit saja.ujar Ali.

.

600 RIBU WARGA PROVINSI BENGKULU AKAN DAPAT KTP ELEKTRONIK

SEBANYAK 620.634 warga empat kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu akan mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik tahap pertama mulai Agustus 2011.

"Tahap pertama memang baru warga Kabupaten Seluma, Mukomuko, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Kepahiang, yang akan didaftar untuk mendapat KTP elektronik," kata Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu Hamka Sabiri, Kamis.Perincian empat kabupaten itu berdasarkan jumlah warga yang wajib memiliki KTP atau berusia di atas 17 tahun dan warga yang sudah memiliki KTP.

Kota Bengkulu berjumlah 104.372 orang, Kabupaten Kepahiang 104.372 orang, Kanupaten Seluma 144.042 orang, dan Kabupaten Mukomuko sebanyak 115.791 orang, total keseluruhan 620.634 orang.

Warga kabupaten lain akan mendapatkan E-KTP pada 2012, dan pada akhir Juli 2011 Pemprov akan melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten/kota yang akan melibatkan langsung pihak Kemdagri.

KTP elektronik, menurut Hamka, adalah program nasional dan diwajibkan kepada seluruh masyarakat. Layanan pembuatan KTP elektronik diberikan secara cuma-cuma.

Program KTP elektronik dilaksanakan untuk mencegah kepemilikan KTP ganda. Program itu berlaku secara nasional, lengkap dengan identitas dan sidik jari.

"KTP yang berlaku sekarang akan ditertibkan karena salah satu pemicu ledakan penduduk adalah kepemilikan KTP ganda," katanya
KTP elektronik juga mempermudah pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, juga untuk mengantisipasi terorisme karena di dalam KTP elektronik terdapat sidik jari pemegang KTP.

.

TIGA WARTAWAN BENGKULU TERJANGKIT HIV/AIDS

TIGA wartawan di Bengkulu dinyatakan positif terjangkit virus HIV/AIDS dengan dua di antaranya sudah meninggal dunia sekitar dua tahun lalu.

"Data di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bengkulu mencatat tiga pekerja pers terjangkit virus HIV/AIDS," kata Sekretaris KPA Bengkulu, Anna Mareta, di Bengkulu, Selasa.
Dua dari tiga wartawan di antaranya telah meninggal dunia pada dua tahun silam, sedangkan satu orang lagi masih dalam pengawasan KPA Bengkulu dengan kondisi penderita HIV/AIDS sudah fase stadium empat.

"Jadi, penderita HIV/AIDS di Bengkulu bukan hanya pecandu narkoba, dan pelaku seks bebas, tapi para pekerja pers juga sudah ada yang menjadi korban dari penyakit yang mematikan tersebut," ujarnya.

Ia tidak bersedia menyebutkan identitas tiga pekerja pers yang terkena HIV/AIDS, baik penderita yang sudah meninggal maupun masih hidup.

"Maaf, Kalau menyangkut nama korban saya tidak bisa menyebutkan. Saya tidak etis menyebutkan nama korban. Yang jelas, rekan kita wartawan di Bengkulu sudah ada terjangkit HIV/AIDS," ujarnya.

Terkait dengan jumlah penderita HIV/AIDS di Bengkulu, Ana mengatakan, saat ini ada 2.000 orang warga Bengkulu terjangkit HIV/AIDS dengan indikasi positif.

Jumlah tersebut terjadi kenaikan sekitar 20 persen dari tahun 2009. Penderita HIV/AIDS ini tersebar di 10 kabupaten/kota di Bengkulu.

Sekitar 80 persen dari 2.000 jumlah penderita HIV/AIDS positif di Bengkulu berasal dari kalangan remaja, sedangkan sisanya masyarakat yang sudah berusia diatas 50 tahun.

Penyebab terjangkit HIV/AIDS sekitar 70 persen karena mengkonsumsi narkoba dan 20 persen lagi karena melakukan hubungan sek bebas dengan bukan pasangan resmi.

Dengan jumlah penderita HIV/AIDS di Bengkulu sebanyak 2.000 orang itu, maka daerah ini menempati peringkat 16 dari 33 provinsi di Tanah Air untuk penderita AIDS terbanyak di Indonesia.

Untuk kasus narkoba Provinsi Bengkulu berada pada urutan 18 dari 33 provinsi di Tanah Air. "Jadi, meski Bengkulu termasuk kota kecil, tapi penderita HIV/AIDS dan pengguna narkoba cukup tinggi," ujarnya.

Angka penderita HIV/AIDS di Bengkulu sebanyak 2.000 orang itu, katanya belum termasuk penderita yang tidak tercatat di KPA setempat.

"Saya perkirakan jumlah penderitra HIV/AIDS di Bengkulu lebih dari 2.000 orang. Hanya saja keluarga penderita HIV/AIDS tidak melapor ke KPA setempat karena malu," ujarnya.

Dari jumlah penderita itu, sekitar 200 orang sudah mininggal. Korban HIV/AIDS yang meninggal tersebut, dua di antaranya adalah wartawan dari sebuah harian di Bengkulu.

Untuk menekan angka penderita HIV/AIDS di Bengkulu, KPA setempat secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum tentang bahaya penyakit mematikan itu.

KPA Bengkulu juga mengimbau kepada masyarakat Bengkulu untuk menjauhi narkoba dan hubungan seks bebas dengan bukan pasangan resmi. "Saya yakin kalau kita tidak melakukan kedua hal ini dipastikan akan bebas terjangkit HIV/AIDS," ujarnya.

.

RATUSAN KILOMETER JALAN NASIONAL BENGKULU RUSAK

SEKITAR 200 kilometer jalan nasional dikelola satuan kerja perangkat daerah Bengkulu rusak akibat dilalui truk angkutan batu bara berkapasitas di atas 25 ton, sedangkan kekuatan jalan hanya sepuluh ton.

"Poros jalan nasional di lalui truk angkutan batu bara itu mulai dari Seblat-Ketahun-Bengkulu Tengah hingga ke pelabuhan Pulau Baai Bengkulu," kata Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jalan nasional, Hasanul, Selasa.Ia menjelaskan, dari panjang jalan nasional 200 kilometr itu, ada 40 kilometer terdapat rusak berat karena tingginya rutinitas angkutan batu bara dari dua penjuru yaitu dari Bengkulu Utara dan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Khusus poros wilayah tambak udang hingga Desa Kerkap kondisinya sulit diatasi karena disamping jalannya labil, juga tambal sulam selalu hancur dilindas truk batu bara dan diperlukan waktu dan konstruksi tinggi.

Jalan itu baru saja ditambal sulam satu minggu kemudian sudah berlobang dan lebih besar lagi, terutama poros dalam Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara.

"Kalau pemerintah daerah tidak menertibkan kapasitas angkutan truk batu bara itu, maka jalan nansional di lalui kendaraan perusahaan itu tetap hancur lebur," keluhnya.

Ia mengaku stres, disatu pihak Kepala Balai Bina Marga wilayah Sumbagsel menggejot agar pengerjaan fisiknya terus ditingkatkan, namun dilain pihak angkutan batu bara muatannya tidak terkendali.

Kalau pengerjaan paket lain, fisiknya cukup lumayan seperti poros Bengkulu-Curup dan hingga Lubuk Linggau, Sumsel karena tidak di lalui angkutan batu bara, namun poros Seblat-Kota Bengkulu cukup parah dan rentan dengan musibah kecelakaan.

Angkutan batu bara itu sekali jalan mencapai puluhan unit dengan jarak berdekatan, sehingga kendaraan umum dan pribadi tidak mendapat peluang untuk mendahului kompoian kendaraan tersebut.

"Kami mengharapkan kepada petinggi di Provinsi Bengkulu untuk menetibkan muatan angkutan batu bara tersebut, sehingga jalan nasional dapat bertahan karena sesuai dengan kapasitasnya hanya antara delapan hingga sepuluh ton," katanya.

Kepala Balai Bina Marga Wilayah Sumbagsel Bastian WS Sihombing mengakui,
pengelolaan Jalan nasional dilingkup SKPD di Provinsi Bengkulu tahun 2011 masih memprihatinkan karena hingga saat ini fisiknya di bawah 23 persen dan banyak terdapat lobang-lobang bekas galian belum ditutupi.

"Padahal saya sudah berikan peringatan keras kepada Saker SKPD Bengkulu dan diberikan waktu cukup panjang untuk menutupi seluruh lobang-lobang tersebut," tandasnya.

Ia menilai, pengerjaan jalan nasional paket SKPD itu pengerjaan fisiknya jauh di bawah standar yaitu dibawah 15 persen, mestinya pengerjaan fisik ditangani paket SKPD itu sudah di atas 25 persen.

Alasan dari satkernya dapat di pahami, namun hendaknya keseriusan dalam bekerja tetap selalu ditingkatkan, karena bila pada akhir tahun anggran pengerjaan fisik tidak sesuai dengan dana dikeluarkan satkernya akan berhadapan dengan hukum, tandasnya.

Uang negara itu sepeserpun harus dipertanggung jawabkan secara fisik, bila tidak tanggung akibatnya dikemudian hari,"Saya akan melaporkan satker ke penegak hukum, bila pengerjaan tidak sesuai antara fisik dan keuangan yang digunakan," ujarnya.

Anggota DPRD provinsi Bengkulu M Sis Rahman mengatakan, penanganan jalan nasional dikelola SKPD itu hendaknya diberikan peringatan keras karena hingga sekarang masing banyak lobang-lobang berkas galian belum ditutupi.

"Kami menilai jalan nasional itu tidak perlu dikelola oleh daerah karena sejak tahun 2008 hingga sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, sedangkan dana pemerintah sudah cukup besar," ujarnya.

.

PEMERINTAH SEPERTI TIDAK SERIUS DENGAN RSBI

PENGAMAT pendidikan Universitas Bengkulu, Profesor Sudarwan Danim menduga bahwa pemerintah pusat dan daerah seperti tidak serius dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

"Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan sekolah bertaraf internasional, sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke arah itu," terangnya, Selasa.
Dilanjutkannya, RSBI cenderung tidak diinisiasi pemerintah, bahkan pemerintah terkesan membebaskan sekolah berinisial RSBI untuk mengeruk dana masyarakat, tanpa memiliki kepedulian untuk memenuhi kewajibannya.

Menurutnya, sekarang ini dengan mendapatkan label RSBI, makin banyak sekolah membuat aturan keuangan semaunya.

"Hingga ada beberapa sekolah RSBI untuk masuk saja para murid dan orang tua harus siapkan uang puluhan juta rupiah, belum lagi ditambah uang bangunan, dan lain-lain,"tambahnya.

RSBI bertujuan untuk menjaga siswa-siswa pintar dan terbaik tetap bersekolah di dalam negeri dengan standar internasional, karena dikhawatirkan banyak beberapa negara seperti Singapura ambil siswa pintar di Indonesia.

"Jika siswa cerdas diambil negara-negara lain, kita akan banyak kehilangan sumberdaya manusia,"tegasnya.

Memasuki delapan tahun UU Sisdiknas, hendaknya program RSBI dievaluasi mana yang telah layak sebagai sekolah bertaraf internasional, mana pula yang gagal.

RSBI jangan dijadikan ajang mengeruk keuntungan dari sekolah dengan memasang tarif semahal-mahalnya, ia juga menambahkan agar kedepan sekolah RSBI harus digarap lebih serius dan semua orang berkesempatan menikmati sekolah RSBI.

"Kedepan tidak hanya sekolah tertentu yang dijadikan RSBI, kita harus mengarahkan agar semua sekolah publik bisa mendapatkan program RSBI," demikian Sudarwan.

.

RAFLESIA TERANCAM PUNAH

PENELITI Raflesia Arnoldii dari Universitas Bengkulu Agus Susatya mengatakan flora langka itu terancam punah dan semakin sulit ditemui di hutan Bengkulu dan Sumatera umumnya akibat habitat dan inang tempat tumbuhnya makin sulit didapat.

"Bahkan menurut saya sudah diatas terancam punah, karena tidak bisa diperkirakan berapa populasinya saat ini dan tidak ada yang bisa memprediksi," katanya di Bengkulu, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat mengunjungi lokasi penangkaran puspa langka tersebut yang digagas Kelompok Peduli Puspa Langka Tebat Monok Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.

Ia bersama sejumlah wartawan dan anggota Komunitas Peduli Puspa Langka Bengkulu (KPPL) yang dibentuk sejumlah pengguna jejaring sosial facebook yang prihatin atas kelestarian raflesia melakukan ekspedisi ke habitat bunga langka itu di Hutan Lindung Rindu Hati, Kepahiang.

Menurutnya, Raflesia mekar di dalam kawasan hutan semakin sulit ditemui seiring maraknya aksi penebangan liar dan perambahan hutan menjadi perkebunan secara liar.

"Hutan Lindung Rindu Hati ini sebagai salah satu habitat Raflesia semakin rusak akibat perambahan tapi tidak ada tindakan konkrit dari pemerintah untuk mengatasi ini," tambahnya.

Ia mengatakan perambahan liar di kawasan hutan yang menjadi habitat bunga tersebut semakin mengancam kelestariannya.

Perhatian pemerintah khususnya lembaga terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menurutnya masih minim untuk melestarikan puspa langka yang menjadi ikon bahkan simbol Provinsi Bengkulu itu.

Bunga Raflesia menurutnya memang tidak mendapat perhatian sebesar fauna langka Harimau Sumatra (Phantera tigris Sumatrae) yang statusnya juga terancam punah.

"Kalau harimau yang mati itu pasti heboh, tapi kalau habitat Raflesia yang terus menyempit itu tidak ada yang respon," tambah penemu Raflesia jenis Bengkuluensis ini.

Dukungan pemerintah terhadap pelestarian dengan mengalokasikan anggaran untuk penelitian flora tersebut juga sangat minim.

Sementara negara Filippina dalam lima tahun terakhir sudah berhasil menemukan lima jenis baru Raflesia dan mengklaim sebagai pusat penyebaran puspa langka itu.

Padahal kata dia, dari 25 jenis Raflesia yang ada di dunia, sebanyak 14 jenis berada di Indonesia dan 11 diantaranya berada di Pulau Sumatra.

"Di Bengkulu kami pernah menemukan empat jenis yaitu Raflesia arnoldii, Raflesia hasselti, Raflesia gadutensis dan Raflesia bengkuluensis.

Penelitian terhadap Raflesia kata dia juga belum mendapat porsi yang layak di kalangan peneliti. Hal itu terbukti dari jumlah peneliti Raflesia yang bisa dihitung dengan jari.

"Selain saya, ada satu dosen di Universitas Riau dan satu orang lagi dosen di IPB," ujarnya.

Agus mengharapkan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap keberadaan flora terbesar di dunia itu sehingga tetap lestari di Bumi Raflesia.

.

PELAJAR MUKOMUKO WAKILI BENGKULU PORSENI NASIONAL

SEMBILAN pelajar madrasah tsanawiyah dan aliyah dari Kabupaten Mukomuko terpilih mewakil Provinsi Bengkulu mengikuti perlombaan pekan olah raga dan seni (Porseni) tingkat nasional di Provinsi Banten.

"Sembilan pelajar itu sudah berangkat menuju Provinsi Banten setelah menang saat mengikuti perlombaan yang sama di tingkat Provinsi Bengkulu," kata Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mukomuko Bustasar di Mukomuko, Senin.
Sembilan pelajar yang mengikuti Porseni tingkat Nasional itu meliputi pelajar dari madrasah tsanawiyah negeri (MTSN) Kecamatan Ipuh bidang perlombaan pidato berbahasa Inggris, perlombaan bulu tangkis dari MTS Darul Hikmah, lomba lari sejauh 100 meter putra dari MTSN Ipuh.

Kemudian, lomba lari sejauh 100 meter putri dari MTSN Sumber Makmur, lari 400 meter putra dan putri dari MAN Mukomuko dan tenis meja putri dari MAN Miftahul Ulum.

Bustasar mengatakan, ajang Porseni yang digelar pada 2011 ini merupakan Kemenag Pusat dengan tujuan mencari bakat dan prestasi pelajar dibawah naungan Kemenag, sekaligus untuk memberikan wawasan.

"Kami berharap sembilan pelajar ini berjuang semaksimal mungkin membawa nama baik Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Mukomuko di tingkat Nasional," ujarnya menambahkan.

Kemenag daerah ini belum bisa menyebutkan penghargaan yang akan diberikan kepada sembilan pelajar berprestasi dibidang olah raga itu, karena perjuangan tersebut belum selesai.

"Kita lihat saja nanti apa yang bisa kami berikan kepada pelajar yang berperstasi tersebut, yang pasti saat ini kami hanya bisa berdoa supaya kemenangan diperoleh pelajar dari daerah ini," tuturnya.

.

100 MESIN JAHIT DIPERSIAPKAN UNTUK "MERAJUT NUSANTARA"

PEMERINTAH Kota Bengkulu mempersiapkan 100 unit mesin jahit yang akan digunakan untuk lomba menjahit duplikat bendera pusaka merah putih pada pergelaran "Merajut Nusantara".

"Kami menyediakan 100 unit mesin jahit yang akan digunakan untuk menjahit bendera merah putih oleh peserta lomba dan para tamu undangan dari berbagai daerah di Tanah Air," kata ketua panitia kegiatan "Merajut Nusantara" Dani Hamdani di Bengkulu, Senin.
Mesin jahit sebanyak itu, 90 unit ditempatkan di Persada Bung Karno yang dipersiapkan untuk peserta lomba menjahit bendera dari 15 kelurahan di Kota Bengkulu. Sementara 10 unit lagi berada di Persada Fatmawati di jalan Fatmawati dan diperuntukkan bagi istri-istri kepala daerah yang datang ke wilayah itu.

"Sekitar 1.500 kaum wanita per hari akan menjahit bendera merah putih mempergunakan 90 unit mesin jahit dalam kegiatan lomba menjahit bendera merah putih dan sisanya diperuntukkan bagi istri pejabat dari berbagai daerah yang datang setelah empat hari kegiatan berlangsung," ujarnya.

Bendera yang dijahit oleh ribuan kaum wanita dari 15 kelurahan itu berukuran 60 x 90 centimeter sedangkan para istri kepala daerah akan menjahit duplikat bendera merah putih seukuran bendera pusaka.

"Para wanita yang menjahit bendera merah putih itu akan mendapat piagam dan bendera yang telah dijahit diberikan untuk dikibarkan pada saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia nanti," ujarnya.

Pergelaran "Merajut Nusantara" yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu selama tujuh hari (18-24 Juli 2011) tersebut akan dihadiri sedikitnya 26 kepala daerah di Tanah Air.

"Merajut Nusanatara" digelar dalam rangka menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, jiwa nasionalisme, rasa berkorban dan semangat menghargai perjuangan pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan Merajut Nusantara merupakan pergelaran menjahit duplikat bendera pusaka merah putih dalam rangka napak tilas perjuangan Ibu Fatmawati, yang merupakan tokoh sejarah kunci kemerdekaan Indonesia.

Ibu Fatmawati merupakan putri asli Bengkulu yang menjadi isteri Soekarno pada saat kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu sejarah mencatat Ibu Fatmawati yang menjahit Bendera Pusaka Merah Putih pertama ketika proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Dalam kegiatan "Merajut Nusantara" salah satu agendanya adalah lomba menjahit bendera merah putih berukuran raksasa yang dilakukan oleh ratusan warga, serta memamerkan peninggalan Fatmawati, seperti mesin jahit, selendang, dan pernak-pernik lainnya yang digunakan semasa mendampingi Soekarno dalam pengasingan di Kota Bengkulu pada 1942.

Selain menjahit bendera merah putih, acara tersebut akan diselingi dengan seminar nasional, orasi kebangsaan, pameran objek wisata Bengkulu, bursa kerja dan juga pentas seni.

.

KOTA BENGKULU KUKUHKAN DUPLIKAT BENDERAH MERAH PUTIH

KOTA Bengkulu, Provinsi Bengkulu dikukuhkan menjadi daerah duplikat penjahit bendera Merah Putih karena Bendera Republik Indonesia pertama dijahit Fatmawati Soekarno di bumi Rafflesia 1945 di daerah tersebut.

Pengukuhan tersebut dicanangkan pada acara "Merajut Nusantara" yaitu menjahit duplikat Benderah Merah Putih di rumah bekas kediaman Fatmawati di Penurunan, Kota Bengkulu, kata Wali Kota Bengkulu Ahmad Kenedi di Bengkulu, Senin.
Acara tersebut dalam rangka mempromosikan Kota Bengkulu ke seluruh Tanah Air dan bahkan ke mancanegara bahwa sekaligus mengenang sejarah asal bendera negara Repulik Indonesia (RI),
Dalam acara tersebut juga digelar seminar nasional Perempuan dan Nasionalisme dan dihadir beberapa menteri Kabinet antara lain Menteri Koperasi dan UKM Syafudin Hasan serta putra Guntur Soekarno.

Pada acara pembukaan di Kompleks Persada Bungkarno Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bengkulu, dipajang ratusan mesin jahit dan pesertanya setelah dilakukan menjahit perdana di rumah Kediaman fatmawati Soekarno.

Wali Kota juga menaikkan bendera Merah Putih raksasa berukuran 17 meter persegi di tugu Simpang Lima, Kota Bengkulu dengan tinggi 45 meter.

Acara Merajut Nusantara yang dibuka Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Ny Fatilah Alamsyah SH akan berlangsung satu minggu (18-24) Juni 2011, dengan melibatkan 1.500 wanita menjahit.

Fatilah dalam sambuatnnya antara lain mengajak warga Bengkulu bersatu padu dalam mendukung berbagai pembangunan di daerah itu, sekaligus mempererak kesatuan dan persatuan seasama masyarakat.

Humas Pemda Kota Bengkulu Suryawan Halusi mengatakan, dalam acar tersebut juga digelar pasar rakyat dengan menjual berbagai makanan khas Bengkulu mulai dari kue mata punai, manisan terong, sirup jeruk kalimansi dan dodol durian.

Bendera yang dijahit sekitar 1.500 wanita dari 67 keluarahan dalam Kota Bengkulu sebanyak 50 ribu buah dengan berbagai ukuran, bendera itu akan dipasang di berbagai lokasi, persimpangan jalan selama acara berlangsung.

Rencananya sekitar tanggal 23 Juni 2011 akan hadir beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ketua dan anggota dewan perwakilan daerah (DPD) dan anggota DPR-RI utusan Bengkulu, katanya.

.

KPA: 2.000 WARGA BENGKULU TERJANGKIT HIV/AIDS

SEBANYAK 2.000 orang warga Provinsi Bengkulu hingga saat ini terdata menderita penyakit AIDS/HIV dan sebagian besar penderita adalah kaum pria, kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS/HIV (KPA) Provinsi Bengkulu Arna Maret.

"Dari jumlah itu, 26 orang sudah meninggal termasuk 13 yang orang tertular karena penggunaan jarum suntik (narkoba) dan sedangkan puluhan lainnya dalam kondisi memprihatinkan," katanya di Bengkulu, Senin.
Ia menjelaskan, selama tahun 2010 tercatat penderita HIV/AIDS baru 226 orang dimana 60 persen diantaranya tertular karena hubungan seks, 30 persen tertular karena penggunaan jarum suntik dan 10 persennya dari jarum pembuat tato.

"Penderita itu terdeteksi pada transfusi darah saat donor, perniatal atau bayi yang tertular dari ibunya saat di kandungan. Sebagian lagi terdeteksi karena penderita melaporkan ke pihak medis," katanya.

Penderita HIV terbesar terjadi di Kota Bengkulu, menyusul ratusan warga daerah kabupaten, sedangkan penderitanya mulai kalangan anak-anak sampai dengan orang dewasa dari berbagai profesi.

Untuk menekan tingginya angka penderita HIV/AIDS itu, pihaknya rutin melakukan sosialisasi baik melalui media massa, maupun kunjungan langsung ke lembaga pemasyarakatan (Lapas), sekolah-sekolah dan kegiatan seminar lainnya.

Belum lama ini, ia mengatakan, pihanya menggelar rapat koordinasi program penanggulangan HIV/AIDS kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Provinsi Bengkulu menghadirkan nara sumber Korwil Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) DR Halik Sidik.

Selain itu juga hadir perwakilan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Adat Terpencil, Dr Minarti.

Acara itu menyimpulkan masih rendahnya perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten /kota dalam penangulangan HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu.

Korwil Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN) DR Halik Sidik menilai, penyebaran penyakit HIV/AIDS di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu sudah tahap mengkhawatirkan dan hendaknya pemerintah cepat merespon penanggulangannya.

"Kita lihat ada lokalisasi di Kota Bengkulu, namun belum ada keseriusan program Pemerintah Provinsi dan Kota dalam mengatasi penyebaran AIDS di tempat itu," katanya.

Ia menjelaskan, dari jumlah pekerja seks di lokalisasi misalnya 200 orang lebih dan dalam sehari bisa melakukan hubungan seks kepada tiga pelanggan sehingga terjadi 600 kali potensi penularan dalam sehari.

Menurut dia, jumlah itu jika dikalikan tujuh hari sudah mencapai 42 ribu kali potensi penyebaran dalam seminggu dan jika diambil sebanyak sepuluh ribu yang terinveksi HIV/AIDS maka bisa mencapai 30 ribu warga Provisi Bengkulu terinfeksi HIV dalam satu bulan.

"Penanggulangan tersebut hendaknya menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), jangan sampai mempriortaskan program 90 persen orang sehat sedangkan 10 persennya orang dalam HIV AIDS (ODHA) terabaikan," katanya.

Pemerintah daerah mestinya menyediakan anggaran khusus sesuai dengan Permendagri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarkat dalam Rangka Penangulangan HIV/AIDS.

Dinas Sosial, dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Pariwisata semuanya masuk menjadi Anggota KPA dan Wakil Ketua KPA tinggal lagi ada atau tidak programnya di sana, sementara KPA Daerah hanya sebagai fasilitator dan menjadi wadah dalam penguatan kelembagaan.

Perwakilan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Adat Terpencil Minarti mengatakan, masih tidak samanya pemahaman antara Anggota KPA di Daerah tentang HIV/AIDS dan cara penangulangannya membuat sulit untuk menyelesaikan dan mengerjakan program KPAN dalam menangulangi HIV/AIDS.

"Paradigma dan pemahaman kita juga belum sepaham, tetang apa itu HIV/AIDS dan bagaimana cara mencegahnya, meskipun anggota KPA seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan," tandasnya.

.

"KOLANG-KALING" REJANGLEBONG DIPASARKAN KE JAWA BARAT

PRODUKSI buah "kolang-kaling" Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, dipasarkan pedagang ke Tasikmalaya, Jawa Barat untuk memenuhi permintaan pasar daerah itu pada bulan puasa.

"Kolang-kaling atau buah beluluk ini untuk memenuhi kebutuhan pasar Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, memasuki puasa tahun ini. Pedagang di wilayah Jawa Barat ini juga memasarkan kolang-kaling Bengkulu hingga Jawa Timur," kata Didit (39), salah seorang pengrajin beluluk di Desa Air Merah, Kecamatan Curup Tengah, Minggu.
Untuk memastikan buah tersebut diolah dengan baik, kata dia para agen beluluk di Tasikmalaya mengirimkan empat tenaga khusus dari Jawa Barat ke daerah itu untuk mengolah buah aren ini hingga siap dipasarkan ke konsumen.

Para pekerja pengolah buah beluluk ini datang sejak pertengahan April lalu, dengan sistem pembayaran atas upah mereka baik untuk memasak hingga mengupas buahnya sebesar Rp2.000 perkilogram.

Buah kolang-kaling Rejanglebong cukup berkualitas dibandingkan produksi daerah lain terutama jika dibuat kolak ataupun minuman ringan untuk berbuka puasa.

Buah yang dihasilkan petani di desa-desa di Rejanglebong ini dengan harga jual Rp7.000 perkilogram. Hingga saat ini beluluk yang sudah mereka kirim ke Jawa Barat mencapai 30 ton.

Produksi buah beluluk dari Kota Curup dan desa-desa lainnya di daerah itu selain dijual ke Jawa Barat juga dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu, Palembang, Jambi dan Padang.
Sementara itu menurut Asep (32) salah seorang pekerja pengupas buah kolang-kaling mengatakan setiap hari dirinya mampu mengupas hingga 90 Kg, tergantung dengan besar kecilnya buah yang dimasak.

"Jika buahnya merata besar seharinya bisa sampai 90 kilogram, tapi akhir-akhir ini buahnya banyak yang kecil-kecil jadi paling bisa mengupas 40 sampai 50 killogram," kata pria yang sebelumnya bekerja di pertambangan emas di Lombok, NTB ini menjelaskan.

Menjadi pengupas buah beluluk ini tambah dia, merupakan yang pertama kali, disamping untuk mengisi waktu sambil menunggu panggilan kembali bekerja di tambang emas yang saat ini sedang kesulitan bahan baku dirinya berangkat ke Sumatra untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dia berencana akan kembali ke Jawa Barat tepat 10 hari menjelang bulan puasa nanti.

.

BENGKULU KEKURANGAN DOKTER HEWAN

PROVINSI Bengkulu kekurangan sebanyak 50 orang tenaga dokter hewan untuk menanggulangi secara optimal apabila terjadi serangan virus flu burung (H5NI) melanda daerah itu.

"Untuk mengoptimalkan penanggulangan serangan virus flu burung hendaknya tenaga dokter yang ada ditambah lagi," ujar Koordinator Pusat Penanggulangan Penyakit Flu Burung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Emran Kuswady, Minggu.
Jumlah dokter hewan yang tergabung dalam Pusat Penanggulangan Penyakit Flu Burung Provinsi Bengkulu saat ini sebanyak 21 orang sedangkan kebutuhan idealnya adalah 70 orang.

Kabupaten Mukomuko saat ini memiliki jumlah dokter hewan terbanyak yakni empat orang. Sedangkan Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong dan Lebong masing-masing memiliki sebanyak dua orang.

Lalu Kabupaten Bengkulu Utara hanya memiliki seorang dokter hewan, sedangkan Seluma sama sekali belum memiliki.

"Kalau jumlah dokter hewan yang ada sangat minim bagaimana bisa mengatasi flu burung yang selalu berulang kali terjadi di daerah ini," ujarnya.

Ia menyarankan agar seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu menambah jumlah dokter hewan pada penerimaan calon pegawai negeri sipil.

"Sebab kekurangan dokter hewan berdampak terhadap penanggulangan serangan virus flu burung saat ini tidak berjalan optimal," ujarnya.

Beberapa waktu lalu enam kecamatan di Kota Bengkulu yakni Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Muara Bangkahulu, Ratu Agung, Teluk Segara dan Ratu Samban ditemukan unggas yang mati mendadak akibat terkena serangan virus flu burung.

Selain di Kota Bengkulu, ratusan unggas tersebut ditemukan di beberaapa Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Kaur, dan Bengkulu Selatan.

"Untuk memusnakan ratusan unggas yang sebagian besar ayam kampung dengan cara dibakar bekerja sama dengan warga," tambahnya.

Untuk mengatasi penyebaran virus yang bisa menular ke manusia itu, Disnakwan menyemprot sejumlah lokasi penjualan ayam di pasar tradisional dengan disinfektan.

Dari data yang ada sedikitnya 2.157 ekor unggas di Bengkulu selama Januari hingga April 2011 dipastikan positif tertular virus flu burung.

.

HARGA SAYURAN DI BENGKULU MERANGKAK NAIK

HARGA sayur-mayur pada tingkat pedagang pengecer di berbagai pusat perbelanjaan di Kota Bengkulu merangkak naik, sedangkan stok cukup di pasok dari sentra produksi Kabupaten Rejang Lebong.

Harga sayur mayur dan lauk pauk itu sebetulnya sudah naik sejak dua pekan lalu, namun setiap hari terus terjadi kenaikan meskipun jumlahnya kecil, kata seorang pedagang sayur di Pasar Panorama Ny Susmi, Minggu.
Ia menjelaskan, harga sayur naik itu antara lain jenis tomat, kentang, terong, wortel,sawi jantung, kacang-kacangan, termasuk tepung terigu an lauk pauk lainnya rata-rata naik antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram.

Harga sayur itu bila dijual pada pasar malam sebagian besar stabil, namun pada siang harinya terjadi naik cukup signifikan karena harga beli dari pedagang besar juga sudah naik, ujarnya.

Ia mengakui, sebagian besar harga bahan pokok menjelang bulan puasa dipastikan naik meskipun stoknya cukup karena sudah merupakan tradisi bagi pedagang mencari keuntungan.

Untuk harga tomat dari Rp1.500 naik menjadi Rp4.000 per kilogram, sedangkan kentang, sawi, kacang-kacangan ,terpung terigu rata-rata naik Rp500 per kilogram, sedangkan harga telur ayam rata-rata naik naik menjadi Rp1.200 dari sebelumnya Rp1.050 per butir.

Untuk harga cabai merah keriting tetap bertahan Rp9.000 per kilogram dan cabai rawai bertahan Rp10 ribu perkilogram, sayur bayam dijual pedagang Rp1.500 dari sebelumnya Rp1.000 per ikat, ujarnya.

Kabid Peragangan Dinas perindustrian Perdagangan Kota Bengkulu Rahman mengakui, bahwa harga sembilan bahan pokok menjelang bulan puasa naik, akibat tinggi permintaan masyarakat.

"Kami tidak bisa menghentikan kenaikan bahan pokok itu meskipun stoknya cukup karena tergantung pedagang, walau demikian para pedagang tetap diimbau agar tidak semaunya menaikan harga bahan pokok tersebut," katanya.

Bila harga bahan pokok termasuk sayur tidak terkendali dan bahkan meresahkan masyarakat, maka pemerintah akan mengatasinya dengan menggelar operasi pasar, namun hal itu sebelumnya terjadi pedagang hendaknya lebih memahami dengan tidak menaikan harga terlalu tinggi, jelasnya.

Kenaikan harga itu juga dikeluhkan warga di Kabupaten Kaur karena kenaikan sayur mayur terlalu tinggi yaitu untuk jenis tomat saja dijual pedagang Rp6.500 per kilogram dari sebelumnya Rp3.500 per kilogram.

Seorang warga Kaur Ujang mengatakan, harga sayur mayur di Pasar Inpres Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan mengatakan, kenaikan harga sayur cukup tinggi itu terjadi pada jenis kentang, terong, wortel, kacang buncis terjadi kenaikan berkisar antara Rp500 hingga Rp2.500 per kilogram.

Untuk harga kacang buncis dari Rp5.000 naik menjadi Rp7.500 per kilogram, terong panjang dari Rp3.000 naik menjadi Rp4.500 per kilogram dan sawi jantung dari Rp4.000 naik menjadi Rp6.500 per kilogram.

Seorang peagang Eci mengakui, bahwa harga berbagai jenis sayur, beras, tepung terigu, bawang dan lainnya rata-rata naik karena harga beli pada tingkat pedagang besar juga sudah naik.

Harga daging sapi/kerbau dari Rp75 ribu naik menjadi Rp80 ribu, harga ikan relatif stabil karena wilayah ini adalah kawasan pantai, sedangkan pasokan dari nelayan cukup lancar.

Telur ayam ras di jual pedagang Rp1.500 dari sebelumnya rp1.200 per butir, telur ayam kampung dijual Rp3.000 dari sebelumnya Rp1.800 per butir dan telur bebek dijual Rp2.500 dari sebelumnya Rp1.500 per butir.

Kabag Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kaur Drs Edi Suwardi mengatakan, kondisi ini tak lepas dari tingginya permintaan masyarakat menjelang Ramadhan.

"Kami pun hanya bisa mengantisipasinya dengan persiapan operasi pasar bersama yang nantinya akan dilakuan pertengahan bulan puasa," lanjut Edi.

Kenaikan sejumlah sembako ini juga diakibatkan karena distributor memasok dari Lampung dan wilayah Sumsel serta tingginya biaya transportasi darat saat ini, jelasnya.

.

PERWAL PENDIDIKAN GRATIS NAN KONTROVERSIAL

ZIKAPUTRA (20) salah seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu, kesalluar biasa.

Bagaimana tidak, hanya karena Kartu Keluarga (KK) sang adik bukan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, ia terpaksa harus membayar biaya masuk siswa luar kota sebesar Rp3 juta bagi siswa SMU.

Merasa jengkel dengan peraturan walikota (Perwal) yang mengamanatkan siswa luar kota harus membayar, dan tidak memiliki uang sebesar itu, maka sang adik batal sekolah di salah satu SMU negeri di Kota Bengkulu.
Hingga saat ini Zikputra tidak tahu akan menyekolahkan adiknya kemana karena penerimaan siswa baru (PSB) untuk sekolah negeri di Kota Bengkul telah ditutup.

Ia kecewa dengan Perwal yang dia anggap telah menipu masyarakat, pada judul Perwal menyatakan pendidikan gratis tapi pelaksanaannya dipungut bayaran bagi siswa luar kota.

Menjelang ajaran tahun 2011 wali Kota Bengkulu, Ahmad Kanedi mengeluarkan peraturan wali kota, Perwal nomor 4 tahun 2011 yang berjudul pendidikan gratis.

Ada dua hal yang menjadi sorotan publik terhadap perwal ini, pertama bagi siswa yang berdomisili di luar Kota Bengkulu dan tidak memiliki (KK) setempat, wajib membayar uang pindah dengan besaran untuk SD Rp1 juta, SMP Rp2 juta, dan SMU Rp3 juta.

Sorotan kedua, perwal mengamanatkan juga bagi siswa luar kota bila hendak bersekolah di Kota Bengkulu maka, nilainya harus dikurangi 2,5.

Guru Besar Universitas Bengkulu, bidang pendidikan, Prof. Sudarwan Danim, mengkritik sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kota Bengkulu yang diskriminatif.

"Ada dua hal yang menurut saya diskriminatif dalam PSB Kota Bengkulu, dan ini seharusnya tidak terjadi di tengah dunia pendidikan, yang fokus pembangunannya Bengkulu Kota Pelajar," ungkap Sudarwan Danim.

Kedua hal tersebut pertama, adanya pungutan bagi siswa baru SD sebesar Rp1 juta, SMP Rp2 juta, dan SMA Rp3 Juta.

Sejumlah ketentuan yang mengatur bolehnya pungutan seperti terlihat pada Bab II Biaya Pendidikan di Sekolah pasal 2 bagian pertama biaya investasi.

Disebutkan, SMA/MA/SMK/MAK dapat memungut biaya investasi dari orang tua/wali murid yang mampu.

SD/MI, SMP/MTs yang melaksanakan program khusus (RSBI, cerdas istimewa dan anak berkebutuhan khusus) dapat memungut biaya investasi dari orang tua/wali murid/masyarakat yang mampu.
Kemudian pada bagian kedua biaya operasional, disebutkan SMA/SMK/MA/MAK dapat memungut/menerima biaya operasional dari orang tua/wali murid yang mampu.

Sekolah yang akan melakukan pungutan biaya operasional yang bersumber dari orang tua/wali murid, harus berdasarkan keputusan rapat warga sekolah terdiri dari orang tua/wali murid, dewan guru, komite sekolah.

Besaran biaya operasional yang dipungut kepada orang tua wali murid sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan walikota.

Menurut Sudarwan di Indonesia tidak berlaku pajak pendidikan, berbeda dengan beberapa negara lain yang menentukan pajak pendidikan.

"Perwal pendidikan gratis tetapi melegalkan pungutan, kan aneh," tambah pengajar Fakultas Keguruan di Universitas Bengkulu ini.

Hal kedua yang ia kritik mengenai adanya pemotongan nilai sebesar 2,5 bagi siswa luar Kota Bengkulu.

"Pemotongan 2,5 nilai itu tidak jelas dasar hukumnya, dan tindakan itu tidak benar, pertimbangan akademiknya apa?" tambahnya.

Sudarwan menolak alasan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu melalui Kepala bidang Perencanaan, Gianto, mengenai pembatasan nilai bagi siswa asal luar Kota Bengkulu untuk memberi kesempatan siswa dari dalam Kota Bengkulu untuk sekolah.

Sudarwan mengatakan bahwa globalisasi memberikan hak semua orang untuk sekolah dimana saja mereka mau tanpa harus mengurangi potensi yang dipunyai siswa.

Apalagi dengan klaim Bengkulu Kota Pelajar (BKP), artinya Bengkulu harus siap menerima siswa dari manapun termasuk dari luar negeri.

Sementara itu pakar Hukum Universitas Bengkulu Prof. Juanda dengan tegas menyebutkan Perwal No 4 tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis jelas telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesi (UU RI) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi.

Menurut Juanda, langkah yang dilakukan wali kota terkait pungutan itu, seharusnya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) bukan dengan dasar Perwal.

"Dibenarkan menggunakan Perwal, jika Perwal itu merupakan perpanjangan dari Perda. Kalau tidak, jelas melanggar Undang-Undang," tegas Juanda.

Penolakan dari beragam pihak semakin banyak saja bermunculan Anggota Komisi III DPRD Kota Nuharman menuturkan, pendidikan gratis adalah pendidikan yang bebas pungutan.

"Kalau masih ada pungutan, bukan gratis namanya, konsep yang diusung Pemda Kota saat ini bukan lagi pendidikan gratis. Karena tidak ada sekolah yang benar-benar gratis. Kalau yang disubsidi hanya siswa miskin, itu namanya pendidikan bersubsidi," ungkapnya.

Sementara untuk pendidikan dasar, lanjutnya, merupakan program nasional, wajib belajar 9 tahun.

Anggarannya sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Artinya selama ini tidak ada yang digratiskan oleh Pemda Kota, kecuali subsidi pendidikan bagi siswa tidak mampu di jenjang pendidikan menengah. Itu pun hingga saat ini belum kunjung dicairkan dananya.

Sekretaris PGRI Kota Bengkulu, Yunan Danim menilai, kebijakan walikota dalam Perwal No 04 Tahun 2011 banyak yang tak berpihak pada guru.

"Di Perwal baru juga isinya sangat tidak berpihak pada guru. Insentif mengajar dan transport, honor guru piket, wali kelas, pembina OSIS dan lain-lain dilarang. Walaupun itu dari dana komite," bebernya.

Selain itu beberapa pasal juga dinilai rancu. Seperti pada pasal 13 ayat 1, disebutkan LKS (Lembar Kegiatan Siswa) wajib dibuat guru.

Menurut Yunan, hal ini bertentangan dengan ayat 2 yang menyebutkan pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual LKS.
"Tidak mungkin guru membuat LKS untuk diberikan secara gratis. Dari mana uangnya," katanya
Banyak pihak yang meminta wali kota segera merevisi perwal ini, dan membuat sebuah Perda khusus tentang pendidikan gratis di Kota Bengkulu.

Kebutuhan terhadap pendidikan gratis di negeri ini sangat mendesak, engingat Menteri Pendidikan nasional M. Nuh menyatakan masih ada siswa putus sekolah di tingkat sekolah dasar sekitar 400 ribu-500 ribu dari 31 juta siswa SD.

Desakan ekonomi rakyat yang semakin berat dan mahalnya ongkos pendidikan merupakan persoalan serius yang menyelimuti Indonesia.

Kisah orang tua yang rela melakukan apa saja agar anaknya tetap bersekolah kerap kali menghiasi pemberitaan di beberapa media massa.

Polemik pendidikan gratis di Indonesia masih tetap terjadi, parahnya polemik pendidikan gratis ini terbawa pula ke dalam bahasa politik partai dan individu dalam memperoleh dukungan politik massa.

Pendidikan belum dipandang sebagai sebuah yang penting dari segala-galanya di republik ini, kesadaran bersama untuk mencerdaskan generasi adalah langkah bersama menuju pencerdasan bangsa.

.

MUNGKINKAH SEKOLAH MURAH DAN BERKUALITAS TERWUJUD?

MEMASUKI tahun ajaran baru, sejumlah orangtua di Provinsi Bengkulu dipusingkan dengan uang sekolah, seragam, biaya membeli buku yang cenderung tinggi serta sulitnya menemukan sekolah berkualitas biaya murah.

Maraknya berbagai pungutan liar saat penerimaan siswa baru di sejumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu menimbulkan berbagai keluhan dan kritikan dari berbagai lapisan masyarakat.

"Saya terpaksa mengeluarkan Rp10 juta agar anak pertama saya diterima di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bengkulu," kata Ito, seorang wali murid yang tinggal di Kota Bengkulu.
Selain menggunakan uang hasil tabungan beberapa tahun, ia juga terpaksa harus meminjam uang kepada tetangga untuk melunasi biaya pendaftaran masuk di salah satu SMA favorit di Kota Bengkulu itu.

"Terus terang saya sebenarnya merasa sangat berat dengan besarnya biaya tersebut, tapi saya tidak ada pilihan lain. Apalagi tahun ini saya juga harus mendaftarkan anak kedua saya masuk sekolah Taman Kanak Kanak," katanya.

Keluhan memasuki tahun ajaran baru 2011 juga dikatakan Agus, salah seorang wali murid dari Kabupaten Bengkulu Tengah karena akan menyekolahkan anaknya di Kota Bengkulu.

Ia mengeluhkan tingginya pungutan di setiap sekolah yaitu rata-rata Rp3 juta bagi murid pindah rayon.

"Kami menyekolahkan anak di Kota Bengkulu karena daerah itu satu-satunya kota pelajar dengan program pendidikan gratis, namun nyatanya memungut biaya sekolah cukup tinggi," ujarnya.

Ia mengaku, anaknya sudah diterima pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Padang Harapan Kota Bengkulu, namun akibat tingginya biaya masuk tersebut, ia tidak mampu.

Saat anaknya mengikuti seleksi masuk SMK Negeri belum ada tertera pada papan pengumuman di gedung sekolah itu bahwa murid pindah rayon masuk ke Kota Bengkulu diwajibkan membayar Rp3 juta.

Setelah lulus harus melunasi uang pindah rayon Rp3 juta dan uang masuk sebesar Rp2,5 juta, bila dua point pungutan belum dilunasi, maka peluang masuk disekolah itu sangat kecil.

Bila sampai batas waktu belum melunasi dua point pungutan itu, maka posisi anak tersebut akan digeser murid lain yang mampu membayar sebesar Rp5,5 juta, apalagi sekolah tersebut merupakan SMK terkenal.

Keluhan Ito dan Agus, hanya bagian contoh dari ribuan permasalahan wali murid di Provinsi Bengkulu dalam menyambut tahun ajaran baru tahun 2011 yang akan dimulai Senin 18 Juli.

Seorang guru STM Negeri tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, pungutan yang ditulis pada papan pengumuman itu sudah ada kekuatan hukum yaitu berdasarkan peraturan Wali kota Bengkulu No.4 tahun 2011 tentang pendidikan gratis.

"Kami hanya berpedoman pada Peraturan Wali kota (Perwal) tersebut karena hingga saat ini belum direvisi," ujarnya.


Kritik pungutan
Pakar pendidikan dari Universitas Bengkulu Sudarwan Danim mengkritik pungutan yang dilakukan pada sistem penerimaan siswa baru Kota Bengkulu yang diskriminatif.

"Ada beberapa hal yang menurut saya diskriminatif dalam PSB Kota Bengkulu ini seharusnya tidak terjadi dalam dunia pendidikan, " ujarnya.

Pertama adanya pungutan bagi siswa baru SD sebesar Rp1 juta, SMP Rp2 juta, dan SMA Rp3 Juta, padahal wali kota telah mengeluarkan Perwal No 04 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Bengkulu.

Sejumlah ketentuan yang mengatur boleh melakukan pungutan seperti terlihat pada Bab II biaya pendidikan di sekolah, pasal 2 bagian pertama biaya investasi yakni SMA/MA/SMK/MAK dapat memungut biaya investasi dari orang tua/wali murid yang mampu.

SD/MI, SMP/MTs yang melaksanakan program khusus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), cerdas istimewa dan anak berkebutuhan khusus dapat memungut biaya investasi dari orang tua/wali murid/masyarakat yang mampu.

Kemudian pada bagian kedua biaya operasional, disebutkan SMA/SMK/MA/MAK dapat memungut/menerima biaya operasional dari orang tua/wali murid yang mampu.

Sekolah yang akan melakukan pungutan biaya operasional yang bersumber dari orang tua/wali murid harus berdasarkan keputusan rapat warga sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, dewan guru, komite sekolah.

Hal kedua yang ia kritik mengenai adanya pemotongan nilai sebesar 2,5 bagi siswa luar Kota Bengkulu.

"Pemotongan 2,5 nilai itu tidak jelas dasar hukumnya dan tindakan itu tidak benar, pertimbangan akademiknya apa," tambahnya.

Pakar hukum tata negera Universitas Bengkulu,Juanda menyarankan, agar Perwal Bengkulu No.4 tahun 2011 tentang pendidikan gratis dicabut karena melanggar Undang Undang.

"Dalam Perwal Bengkulu itu ada poin pungutan uang yang jumlahnya cukup besar terhadap calon siswa, hal itu harus melalui pengetahunan wakil rakyat," kata Juanda.

Ia menilai, program pendidikan gratis itu tidak bisa diatur melalui Perwal, tapi harus melalui urun rembuk rakyat yaitu atas keptusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dikeluarkan melalu Peraturan Daerah (Perda).

"Kalau hal itu dibiarkan, maka seluruh kepala daerah di tanah air akan leluasa memungut uang rakyat termasuk masyarakat tidak mampu, dengan dalih Perwal, Peraturan Bupati (Perbup) dan peraturan gubernur (Pergub)," ujarnya.

Mengenai Perwal tentang pendidikan gratis itu harus dicabut karena melanggar undang-undang, didalamnya ada pungutan dana terhadap calon siswa, terutama dari luar Kota Bengkulu.

"Mestinya pendidikan gratis itu, semua biaya sekolah dibebaskan baik siswa lokal maupun datang dari luar kota, namanya juga daerah kota pendidikan semuanya bisa dipermudah bahkan digratiskan," ujarnya.

Menurut dia, Perwal itu bisa saja dikeluarkan tetapi sebagai perpanjangan Perda, berbagai hal menyangkut pungutan dengan masyarakat itu harus diketahui DPRD karena sebagai simbol dari rakyat dan bentuknya Perda, tujuannya agar tidak membebani rakyat.

Anggota DPRD Kota Bengkulu, Nuharman menyarankan Perwal mengenai pungutan siswa baru dari luar daerah itu sejumlah Rp1 juta hingga Rp3 juta harus direvisi sebab sudah menyalahi aturan yang ada.

"Perwal Nomor 4 tahun 2011 tentang pungutan penerimaan siswa baru luar daerah tersebut perlu dikaji apakah sudah mengacu pada undang-undang atau belum, kalau bertentangan harus direvisi" kata Nuharman.

Banyak keluhan masyarakat akan Bab X Perwal No.4 tahun 2011 pasal 19 yang mengatur biaya pendidikan siswa baru bukan warga Kota Bengkulu dan siswa pindahan dari sekolah luar Kota Bengkulu, dikenakan biaya pendidikan.

Biaya yang dikenakan yakni untuk SD/MI Negeri sebesar Rp1 juta, SMP/MTs negeri sebesar Rp2 juta dan SMA/MA/SMK negeri sebesar Rp3 juta
Ia mengatakan, dalam Undang-undang sudah dinyatakan warga negara berhak bersekolah dimana saja, apabila harus membayar itu sama saja dengan membatasi seseorang untuk bersekolah.
Menurut dia, alasan Wali kota dasar pembuatan Perwal No.4 tahun 2011 untuk mengganti Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alasan yang ngawur.

"Tidak ada orang mau masuk sekolah ada perhitungan DAU, itu ngawur namanya. Mana ada DAU itu untuk anak sekolah. DAU itu ada perhitungan tersendiri seperti pegawai, pembangunan, bukan membiayai anak sekolah semua," katanya.

Ia mencontohkan, bila ada anak yang ingin bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan sementara di daerahnya tidak ada sekolah tersebut, tentunya jika dia mau masuk ke daerah yang memiliki sekolah itu dan diharuskan membayar berarti melarang seseorang untuk sekolah.

Apalagi bila dikaitkan dengan Bengkulu Kota pelajar.

"DAU yang diberikan pemerintah tidak ada kaitannya sama sekali dengan hak seseorang bersekolah dimana saja. Kalau berkaitan dengan pembebasan biaya ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jadi jangan dikaitkan seperti itu. Selama ini setahu saya alasan pembuatan perwal itu untuk membatasi jumlah siswa luar daerah yang ingin masuk ke sekolah di Kota Bengkulu saja," katanya.

Disarankan,jika keinginan wali kota untuk membatasi siswa luar maka sebaiknya bukan dengan jalan melakukan pungutan biaya masuk tetapi hendaknya membuat kuota bagi siswa luar Kota Bengkulu tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi mengatakan, bila Perwal No.4 tahun 2011 tersebut menyalahi aturan dia bersedia merevisi.

"Jika ada kekeliruan saya bersedia merevisi tetapi ditinjau dahulu apakah peraturan tersebut menyalahi aturan atau tidak," katanya.

Menurut dia, dasar pembuatan Perwal tersebut karena adanya sistem keuangan Dana Alokasi Umum (DAU).

"DAU itu dihitung berdasarkan antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah. Apabila ada anak dari luar Kota Bengkulu ingin bersekolah ke daerah ini jangan memakai DAU dari sini sebab mereka sudah punya di daerah masing-masing. Jika tidak berkontribusi atau mengganti berarti telah mengambil hak anak yang berada di Kota Bengkulu," ujarnya.

Ia menambahkan, jika sekolah tidak melakukan pungutan terhadap anak dari luar daerah tersebut saat penerimaan siswa baru berarti memakai hak anak yang ada di Kota Bengkulu sehingga terjadi ketidakadilan.

Ia meminta kepada semua pihak untuk melihat secara komprehensif dasar pembuatan aturan tersebut.
Mahalnya biaya pendidikan menjadi suatu permasalahan bagi anak untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga tidak heran bila masih saja banyak anak putus sekolah di negeri ini
Data yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh,"hingga April 2011, dari 31 juta siswa Sekolah Dasar (SD) di Indonesia, terdapat sekitar 500.000 an siswa yang putus sekolah.

Data itu hanya dari tingkat SD, belum lagi anak yang putus sekolah pada tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat.

Padahal, pemerintah membuat program wajib belajar sembilan tahun. Di samping masih banyaknya anak yang putus sekolah karena permasalahan perekonomian, di negeri kita ini terdapat rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) yang memungut biaya yang sangat besar hingga puluhan juta rupiah.

Sehingga yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas hanyalah anak orang kaya.

Sedangkan anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan pendidikan berkualitas bahkan sejumlah anak terpaksa sama sekali tidak dapat merasakan pendidikan karena terkendala pada perekonomian.

Pendidikan yang baik, berkualitas dan murah menjadi salah satu dambaan masyarakat Indonesia.

Selain dapat mengurangi angka anak putus sekolah juga dapat meningkatkan kondisi pendidikan di negeri ini.

Karena dengan biaya sekolah yang murah, pendidikan dan pembelajaran dapat dirasakan anak secara merata, tanpa ada diskriminasi.

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Serta adanya anak usia sekolah yang yang tidak dapat mengakses pendidikan dasar adalalah pelanggaran konstitusi.

Semoga pendidikan di Provinsi Bengkulu lebih berkualitas dengan biaya pendidikan yang terjangkau, sehingga tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah dan kondisi pendidikan kita serta negara kita tercinta ini juga semakin maju.

Mungkinkah sekolah murah namun berkualitas bisa terwujud di Provinsi Bengkulu? Semoga.

.

SATPOL PP RAZIA WARUNG PADA BULAN PUASA

PETUGAS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu akan merazia warung "remang-remang" yang beroperasi di kawasan objek wisata Pantai Panjang selama bulan puasa nanti.

"Selama bulan puasa seluruh warung "remang-remang" di kawasan Pantai Panjang harus ditutup. Kami akan merazia mereka yang sengaja membuka tempat tersebut pada Ramadan nanti karena tidak menghormati umat muslim," kata Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Khairul Saleh, Minggu.
Ia mengatakan, menjelang bulan puasa ini pihaknya sudah mengimbau seluruh pemilik warung di Pantai Panjang agar menghentikan aktivitas mereka.

"Jika pada Ramadan tahun lalu diatur waktu boleh dibuka dan tutup pada malam hari, namun kali ini untuk menghormati bulan suci ini seluruh warung di Kota Bengkulu harus ditutup," ujarnya.

Bila masih ada pemilik warung yang membandel maka petugas Satpol PP tidak akan segan-segan merazia warung tersebut.

Selain merazia warung di kawasan Pantai Panjang tersebut pada siang hari juga akan melakukan razia ke sejumlah rumah makan dan minuman yang tetap dibuka pada saat bulan puasa.

"Bagi rumah makan dan minuman yang tetap buka selama bulan puasa akan kita tindak dan memberi pengertian kepada pemilik rumah makan tersebut," ujarnya.

Pemerintah Kota Bengkulu memerintahkan berbagai instansi terkait untuk mengatur serta menertibkan tempat dan kegiatan yang dapat mengganggu ibadah puasa.

Menjelang bulan puasa surat edaran akan disebarkan kepada semua tempat hiburan malam serta rumah makan atau restoran agar menaati aturan yang ada, katanya.

.

PEMKAB BENGKULU TENGAH BERIKAN BEASISWA KEDOKTERAN

PEMERINTAH Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, pada 2011 akan memberikan beasiswa kedokteran kepada dua orag mahasiswa terbaik asal daerah itu.

"Tahun ini kita akan memberikan beasiswa kedokteran kepada dua orang mahasiswa terbaik asal daerah ini. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini akan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu," kata Pejabat Bupati Bengkulu Tengah Nana Sudjana, Sabtu.
Ia mengatakan, dana beasiswa kedokteran tersebut berasal dari APBD Pemkab setempat, sedangkan besar dana beasiswa kedokteran sebesar Rp500 juta per orang.

"Jadi kalau dua orang diberikan beasiswa maka dana yang harus kita keluarkan sebesar Rp1 miliar," ujarnya.

Beasiswa kedokteran sebesar ini untuk kebutuhan sampai mahasiswa bersangkutan mendapatkan gelar dokter. Mereka setelah lulus harus mengabdikan diri di Bengkulu Tengah.

Pemberian beasiswa kedokteran ini untuk mengatasi kebutuhan tenaga kesehatan di Bengkulu Tengah pada masa mendatang. Sebab, sampai saat ini Bengkulu Tengah masih kekurangan tenaga dokter umum dan spesialis.

Untuk mengatasi ini selain memberikan beasiswa kedokteran sebanyak 2 orang setiap tahun juga mengusulkan permintaan tenaga dokter ke Kementerian Kesehatan.
"Syukurlah pada tahun 2011, Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat tambahan sekitar 12 orang dokter pegawai tidak tetap (PTT) dari Jakarta. Dengan demikian, secara bertahap kekurangan dokter di daerah ini dapat diatasi," ujarnya.
Dokter PTT yang ditempatkan di Bengkulu Tengah akan disebar ke sejumlah puskesmas yang ada di daerah itu sebab masih banyak puskesmas di beberapa kecamatan kekurangan dokter.

Dengan adanya penambahan dokter PTT di Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan pelayanan kesehatan di sejumlah kecamatan semakin baik dari sebelumnya.

Dengan begitu derajat kesehatan masyarakat Bengkulu Tengah ke depan semakin baik dari yang sudah dicapai selama ini.

"Penambahan dokter PTT di Bengkulu Tengah ini sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah ini," ujarnya.

.

UNIVERSITAS MUKO MUKO DITARGETKAN TERIMA MAHASISWA 2012

KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu, menargetkan keinginan semua pihak mendirikan universitas di daerah itu bisa terealisasi ini agar penerimaan mahasiswa baru bisa dilakukan pada 2012.

"Saat ini masih dilakukan penyusunan nama-nama tim untuk diajukan kepada Bupati Muko Muko Ichwan Yunus, untuk selanjutnya dikeluarkan surat keputusan, agar tim resmi dalam menjalankan tugas," kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Muko Muko Hermansyah di Muko Muko, Sabtu.
Sebelumnya, kata dia, sudah ada tim yang mengantongi surat keputusan kepala daerah bertugas untuk mendirikan universitas di daerah, namun kenyataannya belum juga bisa terealisasi.

Sehingga, kata mantan sekretaris tim sekaligus koordinator pembentukan universitas daerah ini, perlu dibentuk kembali tim dengan nama-nama yang baru yang memiliki kredibilitas dalam bidang pendidikan.

Komisi III yang membidangi pendidikan lanjutnya, sangat mengharapkan universitas bisa dibangun di daerah supaya jenjang pendidikan mulai dari anak usia dini sampai perguruan tinggi bisa dicapai.

Salah seorang pendirian universitas Muko Muko Bodi Rahmad Sentosa mengatakan, minat lulusan sekolah menengah atas melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi sangat besar buktinya, saat penerimaan mahasiswa kuliah kelas jauh mereka ramai mendaftar.

Tetapi, setelah kuliah kelas jauh tidak diperbolehkan lagi, banyak siswa yang tidak sanggup lagi melanjutkan pendidikan, karena biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan keluar daerah sangat besar.

Di samping itu, sambungnya, masih banyak pegawai negeri sipil yang masih golongan dua membutuhkan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi sebagai tahapan jenjang karier, namun tidak bisa dilakukan di luar daerah menyusul keterbatasan waktu untuk bekerja dan kuliah.

Berbagai pertimbangan tersebut, maka sudah selayak warga masyarakat di daerah ini diberikan kesempatan yang sama dengan daerah yang sudah memiliki perguruan tinggi untuk menjadikan warganya cerdas dan memiliki sumber daya manusia yang baik.

.

UMB AKAN MENERIMA 2.000 MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS Muhammadiyah Bengkulu pada tahun akademik 2011/2011 akan menerima sebanyak 2.000 mahasiswa baru dari sembilan fakultas yang ada dalam menampung minat lulusan SMU untuk melanjutkan pendidikannya.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) Onsardi Sabtu mengatakan, mahasiswa sebanyak ini akan diterima dalam dua gelombang.
Untuk gelombang pertama sudah diterima sebanyak 874 orang. Sedangkan sisanya akan diterima pada gelombang kedua.

Mahasiswa baru yang sudah diterima sebanyak 874 orang itu, terdiri dari Fakultas Ilmu Kependidikan sebanyak389 orang, Fakultas Agama Islam sebanyak 19 orang, Fakultas Pertanian sebanyak 21 orang, Fakultas Ekonomi sebanyak 81 orang, Fakultas Kesehatan sebanyak 114 orang, Fakultas Tehnik sebanyak 118 orang dan Fisipol sebanyak 4 orang.

"Calon mahasiswa baru yang sudah masuk ini hasil seleksi pada tahap pertama yang kita laksanakan 5-6 Juli 2011 lalu. Penerimaan gelombang pertama ini fakultas tehnik dan kesehatan banyak diminati mahasiswa," ujarnya. Sedangkan penerimaan gelombang kedua akan dilaksanakan pada Juli sampai Agustus. Biasanya setelah pengumuman hasil SMPTN banyak calon mahasiswa yang mendaftarkan ke UMB.

"Mereka yang tidak diterima masuk ke perguruan tinggi negeri biasanya melanjutkan kuliah di UMB. Karena itu, kita optimistis jumlah mahasiswa baru yang akan diterima pada tahap kedua akan meningkat dari gelombang pertama," ujarnya.
Onsardi mengatakan, pihak optimistis target penerimaan sebanyak 2.000 mahasiswa baru tahun akademik 2011/2012 dapat direalisasikan dengan baik. Keyakinan ini didasarkan jumlah mahasiswa yang diterima pada gelombang pertama mendekati 1.000 orang.

Padahal, pengumuman hasil SNMPTN belum diumumkan, tapi setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi negeri umumkan sebagian peserta yang tidak lulus akan melanjutkan kuliah di UMB Bengkulu.

"Atas dasar inilah kita optimistis target penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2011/2012 sebanyak 2.000 orang dapat direalisasikan dengan baik sesuai harapan," katanya.

.

135.000 ANJING DI BENGKULU BERPOTENSI TULARKAN RABIES

SEBANYAK 135.000 ekor anjing liar di Provinsi Bengkulu berpotensi menularkan penyakit rabies kepada manusia di daerah itu, kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bengkulu, Irianto Abdullah, Jumat.

Irianto mengatakan, anjing liar yang berpotensi menularkan rabies kepada manusia itu tersebar di sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.
"Anjing liar yang berpotensi penular rabies kebanyakan milik petani, sementara kesehatan hewan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan secara rutin kepada petugas kesehatan setempat," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu selain secara rutin melaksanakan program eliminasi anjing liar di kabupaten/kota di daerah ini juga memberikan bantuan vaksin gratis kepada masyarakat.

Pada tahun 2011, kata dia, Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bengkulu akan melakukan eliminasi anjing liar sebanyak 2.000 ekor. Sekitar 250 ekor di antaranya di KOta Bengkulu.

Sedangkan sisanya sebanyak 1.750 ekor adalah anjing liar yang ada di sembilan kabupaten, yakni Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Seluma, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kaur, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Mukomuko.

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci jumlah anjing liar yang akan dieliminasi pada 2011 di masing-masing kabupaten tersebut.

"Yang jelas, jumlah eliminasi di setiap kabupaten akan kita sesuai dengan populasi anjing liar di daerah setempat," ujarnya.

Selain melakukan eliminasi anjing lair dalam rangka menekan kasus rabies pihaknya juga pada 2011 akan membagikan vaksi rabies sebanyak 40.000 dosis kepada masyarakat pemilik anjing di 10 kabupaten di daerah itu.

"Kita targetkan dalam waktu dekat ini vaksin rabies sebanyak itu segera disalurkan kepada kabupaten/kota yang ada di daerah ini. Dengan demikian, vaksin tersebut dapat diberikan kepada masyarakat pemilik anjing di daerah bersangkutan," ujarnya.

.

RATUSAN SISWA SMP BAWA KURSI DARI RUMAH

RATUSAN siswa yang baru masuk Sekolah Menegah Pertama Negeri 13 Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, membawa kursi plastik dari rumah masing-masing untuk mengikuti proses belajar mengajar karena fasilitas di sekolah itu banyak yang rusak.

"Kursi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 daerah ini kondisinya banyak yang lapuk sehingga tidak layak digunakan, dari pertimbangan orang tua murid, maka kursi dibawa dari rumah siswa masing-masing," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Mukomuko Subroto di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan, wajar kursi berbahan kayu itu tidak layak lagi digunakan, karena sejak 2007 sampai sekarang belum ada kegiatan pengadaan maubeler untuk mengganti sarana dan prasarana itu dengan yang baru.

Keputusan siswa membawa kursi dari rumah yang terjadi dengan sekolah menengah pertama (SMP) nomor 13 Desa Lubuk Sanai itu kata dia, merupakan kesepakatan bersama seluruh orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya.

Karena sekolah lanjutnya, dengan keterbatasan sarana dana prasarana telah memberikan pilihan kepada seluruh orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya.

"Orang tua bisa saja punya pilihan tidak menyekolahkan anaknya di sekolah itu, tetapi karena mereka tetap berkeinginan, maka konsekuensinya menyiapkan kursi atau duduk dilantai," katanya.

Menurut dia, Diknas sudah mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk kegiatan penggandaan maubeler untuk meja dan kursi tetap dana itu ditunda, sehingga tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini.

"Kami sudah memperjuangkan secara bertahap peningkatan fasilitas yang kurang tetapi usulan ternyata ditunda," ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko Rusman Aswardi menilai pemerintah setempat belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab terhadap dunia pendidikan di daerah itu.

Buktinya, selama dua tahun anggaran 2010 sampai 2011 penerimaan siswa baru di SMP 13 siswa harus membawa kursi dari rumah.

Total siswa yang membawa kursi dari rumah mulai tahun 2010 sampai tahun sekarang tercatat sebanyak 330 siswa, dengan pembagian 150 tahun 2010 dan 180 tahun 2011.

Ia berharap ke depan pihak Diknas daerah ini menyampaikan seluruh persoalan kekurangan sarana dan prasarana kepada lembaga supaya bisa dicarikan solusinya, bila didiamkan saja, yang menjadi korban masyarakat.

"Seharusnya mereka bisa lebih buka-bukaan kepada lembaga legislatif, supaya tim anggaran pendapatan belanja daerah tidak asal coret kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan di daerah ini," katanya.

.

BATUBARA JADI UNGGULAN EKSPOR BENGKULU

DINAS Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mencatat komoditas batubara sejak Januari hingga Juni 2011 masih menjadi unggulan ekspor daerah itu.

"Sejak dahulu komoditas batubara masih jadi andalan ekspor daerah ini karena ketersediaan dan permintaannya cukup banyak," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Yanuar Agus, Kamis.
Ia menyebutkan, volume ekspor batubara sampai Juni pada tahun ini yakni Januari sebanyak 143.862 ton, Februari 100.385 ton, Maret 208.690 ton, April 156.950 ton, Mei 248.566 ton dan Juni 258.566 ton.

Adapun devisa dari ekspor batubara tersebut pada 2011 sampai Juni yakni Januari sebesar 9,217 juta dolar AS, Februari 6,727 juta dolar AS, Maret 14,713 juta dolar AS, April 10,398 juta dolar AS, Mei 15,262 juta dolar AS dan Juni 15,751 juta dolar AS.

"Dari Januari hingga Juni 2011 ekspor batubara melalui pelabuhan Pulau Baai Bengkulu telah menghasilkan devisa sekitar 72,071 juta dolar AS dengan volume sebanyak 1.117.021 ton," ujarnya.

Komoditas batubara tersebut diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, India dan Jepang.

Selain batubara,komoditas andalan lain dari Provinsi Bengkulu yakni karet dan cangkang sawit yang diekspor ke Amerika Serikat dan Thailand.

Selama Januri hingga Juni 2011, komoditas karet yang diekspor sebanyak 6.476 ton dengan rincian Januri 1.280 ton, Februari 1.164 ton, Maret 1.063 ton, April 1.864 ton, Mei 201 ton dan Juni 902 ton.

"Komoditas karet yang diekspor ini selama Januari hingga Mei menghasilkan devisa sebesar 29,081 juta dolar AS," katanya.

Kemudian komoditas cangkang sawit yang diekspor sampai Januari-Juni 2011 sebanyak 36.793 ton dengan rincian Januari 1.777 ton, Mei 17.826 ton dan Juni 17.190 ton. Sedangkan pada Februari, Maret dan April tidak ada permintaan dari negara tujuan.

Adapun devisa yang dihasilkan oleh komoditas ekspor cangkang sawit tersebut dari Januari hingga Juni mencapai 1,863 juta dolar AS.

"Pada Juni 2011 kami melakukan ekspor perdana komoditas pasir besi dari Kabupaten kaur Provinsi Bengkulu ke China dengan volume 23.301.583 ton dan menghasilkan devisa 1,133 juta dolar AS," ujarnya.

.

PKK BENGKULU SIAPKAN SANTUNAN BAGI PARA JANDA

TIM penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) dari sepuluh kabupaten/kota di Bengkulu menyiapkan dana untuk menyantuni para janda dan memberikan latihan keterampilan bagi mereka untuk meningkatkan penghasilan.

"Santunan ini berupa uang bulanan berkisar Rp200 ribu per orang, dan pembekalan keterampilan para janda tanpa dibatasi usia," ujar Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkulu Utara Yennita Imron Rosyadi pada peringatan hari PKK ke-39 di Bengkulu, Kamis.
Yennita mengaku belum memiliki data lengkap mengenai berapa banyak janda yang akan mendapat santunan tersebut, namun mengatakan bahwa santunan itu akan disalurkan mulai Agustus 2011.

Mengenai pembekalan keterampilan itu akan meliputi kursus kewirausahaan, menjahit, dan lain-lain.

Selama ini, katanya, kebanyakan janda kesulitan dalam bidang ekonomi karena tulang punggung keluarga atau suami tidak ada. Dengan pelatihan pelatihan dan kursus diharapkan mereka bisa memperbaiki ekonominya.

Dana santunan dan pelatihan para janda ini nantinya didapat melalui sumbangan para donatur dan anggota PKK kabupaten/kota.

.

WARGA MUKOMUKO RESAHKAN TEROR GUNAKAN BATU

WARGA dua desa di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dibuat resah aksi teror oleh oknum tidak dikenal yang merusak fasilitas umum dan kendaraan roda empat mengunakan batu besar.

"Aksi teror itu terjadi mulai Selasa (12/7) malam dengan merusak kaca kantor desa, taman kanak-kanan Al-Hidayah, dan dan Sekolah Dasar Negeri tiga," kata Kepala Desa Ranah Karya Damhuri Dahlil di kediamannya, Kamis.
Teror mengunakan batu kembali terjadi pada Rabu (13/7) malam saat warga sedang tertidur pulas, dan oknum yang tak dikenal itu melempari kaca dua mobil di Desa Ranah karya dan dua mobil di Desa Lubuk Pinang.

"Empat mobil yang dilempari pada pada Rabu malam itu meliputi mobil Honda Jazz milik Irus, Innova milik Ronal, Xerion milik Aman Jaya, dan Kijang Kapsul milik Kapolsek Lubuk Pinang," ungkapnya.

Akibat peristiwa itu pemilik mobil mengalami kerugian karena harus mengganti kaca kendaraannya yang pecah, termasuk kaca kantor desa, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar negeri.

"Untuk sementara itu fasilitas umum pemerintah itu, ditutup mengunakan kaca supaya tidak ada orang yang bebas keluar masuk pada malam hari," ujarnya.
Sebagai pimpinan desa, Damhuri telah membuat laporan secara tertulis yang disampaikan kepada Markas Kepolisian Sektor Kecamatan Lubuk Pinang, agar diberikan pengamanan bagi warga setempat.

Selain laporan tertulis kepada pihak kepolisian, pemerintah desa mulai pada Kamis malam 14/7 akan menggerakkan warga setempat untuk melakukan ronda malam yang sebelumnya tidak pernah diberlakukan.

"Demi terciptanya keamanan dan ketertiban, ronda malam harus dimulai dari sekarang, agar oknum yang melakukan teror tidak mengulangi perbuatannya, selain memberika kesadaran bagi warga untuk saling menjaga," ucapnya.

Bahkan dalam waktu dekat ini, lanjutnya, warga masyarakat setempat dikumpulkan untuk mengadakan sembahyang hajat secara besar-besaran untuk meminta perlindungan kepada tuhan yang maha kuasa serta menjadikan oknum tak dikenal itu mengakui perbuatannya.

"Perbuatan oknum tak dikenal itu tidak bisa dibiarkan, karena sudah membuat resah dan seakan melakukan sabotase untuk mengacaukan keamanan dan ketertiban khususnya di desa kami dan desa Lubuk Pinang," katanya menguraikan.

.

RATUSAN KUBURAN HANYUT TERBAWA ARUS SUNGAI MANJUTO

SEKITAR ratusan kuburan warga masyarakat di Desa Lubuk Sanai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu hanyut terbawa arus Sungai Manjuto akibat abrasi pantai yang terjadi sejak 1999 sampai sekarang.

"Sekitar ratusan dari ribuan kuburan di pemakaman desa itu hilang karena berada dekat hulu sungai manjuto," kata Kepala Desa Lubuk Sanai Yusdi saat ditemui di kediamannya, Kamis.
Pemerintah desa kata dia, tidak mengetahui secara persis identitas pemilik ratusan kuburan yang hilang itu karena sampai sekarang belum ada upaya dari keluarga pemilik kuburan maupun warga masyarakat setempat yang mencari tahu.

Warga lanjutnya, tidak begitu mempedulikan keberadaan kuburan yang hanyut terbawa sungai manjuto itu, buktinya sampai sekarang belum ada yang merasa kehilangan, padahal kuburan di tempat pemakaman umum (TPU) desa itu mayoritas warga asli.

"Bisa jadi ratusan kuburan yang hanyut itu usianya sudah sangat tua sehingga warga tidak begitu mempedulikan," urainya.

Warga setempat yang memancing di sungai manjuto kata dia, sering sekali menemukan tulang belulang manusia yang diduga berasal dari TPU desa setempat.

Namun, lanjutnya, tulang belulang manusia itu dibuang kembali ke sungai manjuto oleh warga yang sedang memancing ikan.

Selain ratusan kuburan di TPU desa tersebut yang hanyut, puluhan bangunan rumah warga masyarakat setempat juga terancam longsor ke sungai yang membentang sepanjang 200 meter lebih karena jarak dengan sungai hanya sekitar 25 meter.

"Kami perkirakan sekitar 43 bangunan rumah warga yang dekat dengan sungai. Bila pembangunan pengaman sungai yang sedang dilaksanakan pada tahun ini gagal, kemungkinan bukan saja kuburan tetapi rumah bisa masuk sungai," urainya.

Pemerintah desa kata dia, mulai mengajukan permohonan untuk dibangun pengaman sungai pada tahun 2003, selanjuntnya pada 2009 pembangunan pengaman pantai dilaksanakan dengan menelan dana sebesar Rp4 Miliar.

Namun pembangunan saat itu gagal dan dihentikan sehingga tebing sebagai pembatas dengan desa, terkikis oleh sungai, selanjutnya pada tahun ini pembangunan dilakukan lagi dan biaya yang dihabiskan sebesar Rp4,6 Miliar.

"Kami berharap pembangunan di sepanjang tebing yang terkikis abrasi sungai pada tahun ini bisa diselesaikan, supaya tidak ada lagi ancaman terhadap kuburan dan bangunan rumah warga," urainya.

.

2.135 SISWA BENGKULU TERIMA SUBSIDI PENDIDIKAN GRATIS

SEBANYAK 2.135 orang siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menerima subsidi pendidikan gratis.

"Pemerintah mengalokasikan dana untuk membebaskan biaya pendidikan siswa tingkat SMK/SMK yang kurang mampu ini agar dapat membantu kelancaran pendidikan mereka ," ujar Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Gianto, Kamis.
Ia menyebutkan, dari 2.135 siswa tersebut masing-masing sebanyak 1.059 orang adalah siswa SMA dan 1.076 orang siswa SMK Kota Bengkulu.

Jumlah sebanyak itu merupakan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) dan Dinas Sosial Kota Bengkulu.

"Setelah ada data base dari BPMKB dan Dinsos tersebut, siswa yang berhak menerima subsidi pendidikan berdasarkan hasil seleksi pihak sekolah," ujarnya.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu cukup kesulitan mencari siswa yang benar-benar berhak menerima subsidi pendidikan tersebut karena data yang diterima sekolah berasal dari BPMKB.

Bila siswa yang berhak menerima subsidi pendidikan merupakan anak yang terdaftar dan belajar di sekolah negeri dan swasta maka sekolah berhak menerima bantuan tersebut.
Para penerima bantuan tersebut berdasarkan Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 4 tahun 2011 menerima dana sebesar Rp100.000 perbulan bagi siswa SMA dan Rp125.000 per bulan bagi siswa SMK yang digunakan untuk biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) rutin bulanan dan lainnya.

"Siswa SMK banyak melakukan praktik sehingga dana yang diberikan pun lebih besar dari siswa SMA," ujarnya.

Subsidi tersebut untuk mempercepat pencapaian sasaran program Pemerintah Kota Bengkulu dalam penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu.

.

KEMENAG BENGKULU TAMBAHKAN SYARAT NIKAH BISA SHALAT

KANTOR Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berencana menambahkan syarat akad nikah bagi setiap calon pengantin muslim harus bisa shalat dan membaca Al-Quran.

"Kami berencana menambah syarat akad nikah bagi calon pengantin yakni harus bisa shalat dan membaca Al-Quran dengan tujuan agar setiap pasangan yang telah menikah bisa membentuk keluarga sakinah," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bengkulu, Taufiqurrahman, Kamis.
Ia mengatakan, salah satu upaya membentuk keluarga sakinah adalah dengan menanamkan nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga kepada suami/istri dan anak-anak mereka.

"Apabila pasangan tidak bisa membaca AlQuran dan shalat bagaimana bisa mengajarkan kepada anak-anak mereka dan menanamkan nilai Islam, akibatnya keluarga sakinah pun sulit tercapai," ujarnya.

Untuk mendukung gerakan keluarga sakinah maka ia akan segera mengusulkan agar persyaratan akad nikah bisa membaca Al Quran dan shalat dijadikan peraturan daerah Provinsi Bengkulu.

"Gerakan keluarga sakinah merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, sosial budaya dan akhlak mulia bangsa. Oleh karena itu dukungan secara lintas sektoral dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan," ujarnya.

Pentingnya membangun keluarga sakinah karena merupakan basis sosial terkecil yang sangat menentukan untuk membangun bangsa.

Ia menyebutkan, dewasa ini posisi suami tidak selalu dominan dalam rumah tangga. Jika sedikit saja tidak ada kecocokan, pihak istri bisa lebih cepat mengajukan perceraian atau istilah cerai gugat.

"Salah satu upaya mengembalikan keutuhan rumah tangga adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga," ujarnya.

Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mencanangkan gerakan nasional maghrib mengaji yang berfungsi sebagai perekat keluarga.

"Jika akhir-akhir ini masyarakat disuguhi berbagai tayangan yang merusak anak-anak maka tradisi lama yang patut ditumbuhkan kembali adalah mengaji selepas shalat maghrib. Melalui gerakan ini keluarga dapat meningkatkan kedekatan emosional sekaligus ibadah kepada Allah," ujarnya.

.

73 PERSEN LULUSAN SMUN 5 MASUK PTN

SEBANYAK 73 persen siswa lulusan SMU Negeri 5 Kota Bengkulu diterima di 23 perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia.

"Jumlah ini belum final karena masih ada beberapa lagi perguruan tinggi negeri yang belum mengumumkan hasil ujian, termasuk perguruan tinggi di luar negeri," kata Kepala Sekolah SMU Negeri 5 Kota Bengkulu Yuliantori, Selasa.
PTN tersebut di antaranya, UI, Universitas Bengkulu, ITB, UGM, dan beberapa universitas terkemuka lainnya.

Menurut dia, jumlah lulusan SMU N 5 yang diterima di perguruan tinggi negeri tersebut pada 2010 mencapai 91 persen.

Ia juga mngatakan tiga tahun terakhir jumlah lulusan SMU N 5 yang diterima di PTN selalu berada di atas 89 persen.

Seperti tahun 2010, dari 91 persen siswa yang diterima di PTN, sisanya diterima bekerja di beberapa perusahaan sawasta, atau tidak melanjutkan kuliah.

Nilai kelulusan pada tiga tahun terakhir terus bertambah, tahun 2009 nilai kelulusan mencapai 8,10, tahun 2010 angka kelulusan naik 8,70, tahun 2011 angka kelulusan bertambah lagi menjadi 8,87.

SMU N 5 Kota Bengkulu merupakan sekolah yang mendapatkan program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) sejak tahunj 2009.

Untuk program RSBI pada 2011 SMU N 5 menerima bantuan dari Kementrian Pendidikan Nasional untuk program RSBI sebesar Rp200 juta.

Pada 2011 siswa RSBI dikenakan biaya masuk sebesar Rp3 juta dan uang sekolah Rp250 ribu perbulan.

Ia optimistis pada tiga tahun mendatang SMU N 5 mampu menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

.

DPRD PERTANYAKAN PENDIRIAN RADIO SIAGA BENCANA

KOMISI I DPRD Provinsi Bengkulu mempertanyakan pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio siaga bencana yang didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

"Badan hukum pendirian radio itu yang masih tanda tanya, apakah badan usaha, unit pelaksana teknis daerah atau bentuk lain yang harus diperjelas dengan payung hukum," kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Sis Rahman di Bengkulu, Rabu.
Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD untuk mendanai operasional radio tersebut sangat sulit sehingga perlu dipertimbangkan lagi.

Selain itu menurutnya diseminasi atau penyebaran informasi siaga bencana sebaiknya melalui satu pintu yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

"Apalagi anggaran khusus untuk mendirikan radio ini tidak ada dalam APBD 2011, yang ada adalah dana mitigasi bencana," tambahnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bengkulu Bambang Hermanto mengatakan pendirian radio siaga bencana tersebut dipayungi Peraturan Gubernur (Pergub).

Radio siaga bencana tersebut akan menjadi media resmi pemerintah dalam penyebarluasan informasi tentang bencana khususnya gempa bumi dan tsunami yang berpotensi tinggi terjadi di Bengkulu.

"Kami sudah menyurvei sejumlah perangkat atau media untuk desiminasi informasi siaga bencana dan ternyata pendirian radio yang paling efektif dan efisien," katanya.

Terkait pendanaan, ia mengatakan hingga saat ini masih mengandalkan APBD yang diplot selama lima tahun anggaran.

Menurutnya, untuk melegalkan penggunaan dana APBD tersebut, pihaknya juga tengah menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal radio siaga tersebut.

Bambang mengatakan keberadaan radio tersebut akan menjangkau masyarakat di 1.400 desa di provinsi ini.

"Perlu diketahui 80 persen penduduk kita ada di desa dan mereka biasa membawa radio kecil ke kebun dan itu sasaran dan target membentuk radio ini," tambahnya.

Budaya membaca yang masih rendah kata dia juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pembentukan radio siaga bencana tersebut sehingga budaya tutur atau mendengar yang masih dominan di masyarakat bisa dijangkau.

Untuk tahap awal kata dia pemerintah daerah sudah menyediakan anggaran sebesar Rp1,9 miliar dari APBD 2011 untuk membangun studio, menara pemancar dan perekrutan sejumlah tenaga penyiar.

"Direncanakan pada November atau Desember sudah bisa siaran dan kami harapkan masyarakat menyambut baik kehadiran radio siaga bencana ini," tambahnya.

Terkait program siaran telah disiapkan sebanyak 46 program yang disiarkan selama 17 jam per hari.

Program utama adalah interaktif tentang pendidikan dan berita terkait kesiapsiagaan dengan porsi 48 persen.

.

DPRD DESAK DINKES SIAPKAN VAKSIN ANTI RABIES

KOMISI III DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendesak Dinas Kesehatan setempat untuk menyiapkan stok vaksin anti rabies agar warga yang digigit anjing bisa ditangani.

"Kasus digigit anjing pengidap rabies merupakan kasus insidentil yang perlu penanangan cepat. Jadi mekanismenya harus ada stok permanen di dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat," kata anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko Hermansyah, Rabu.
Hal ini disampaikan oleh Hermasyah meganggapi tidak tersedianya stok vaksin rabies (VAR) di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ketika sejumlah warga yang digigit anjing tidak mendapatkan vaksin.

Ia menilai, kasus kehabisan VAR ini menunjukkan belum ada persiapan dari pemerintah setempat melalui Dinkes dalam memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat.

"Jangan-jangan penyakit jenis lain yang mematikan juga tidak ada obatnya di puskesmas dan dinkes," katanya.

Sebagai instansi yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kata dia, Dinkes harus punya tanggung jawab dalam membuat perencanaan yang matang, terkait sejumlah jenis penyakit yang berbahaya yang perlu mendapat prioritas pengobatan.

Seharushya saat obat-obatan dan vaksin itu dibutuhkan oleh warga masyarakat, dinkes dan puskesmas sudah ada stok dan tidak perlu lagi harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah ini.

Komisi yang membidangi instansi pemerintah bidang kesehatan itu sangat menyesali dan kinerja yang sudah dilakukan selama ini tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh semua pihak.

"Ini peringatan DPRD kepada Diknes dan Puskesmas agar persoalan rabies tidak dipandang sebelah mata dan dikesampingkan," ujarnya memberikan penegasan.

Kegagalan Dinkes dalam menjalankan tugas selama ini, juga merupakan kegagalan pemeritah setempat dalam mengatur dan memberikan evaluasi terhadap kinerja bawahan, akibatnya berimbas kepada warga sebagai konsumen.

DPRD lanjut dia, akan menyampaikan ini secara lanGsung kepada Kepala daerah supaya memberikan tindakan dan bila perlu pihak pertimbangan pangkat dan jabatan menganti pejabat tersebut agar kinerja ke depan menjadi lebih baik.

Selain itu pihak dewan akan mengagendakan inspeksi mendadak setiap pusmesmas untuk mengawasi persiapan obat-obatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Rencana turun akan kami bahas dulu di tingkat komisi,
sedangkan jadwalnya tidak bisa disebutkan, karena bukan inspeksi mendadak lagi namanya kalau diketahui oleh mereka," urainya.

.