RATUSAN SISWA SMP BAWA KURSI DARI RUMAH

RATUSAN siswa yang baru masuk Sekolah Menegah Pertama Negeri 13 Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, membawa kursi plastik dari rumah masing-masing untuk mengikuti proses belajar mengajar karena fasilitas di sekolah itu banyak yang rusak.

"Kursi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 daerah ini kondisinya banyak yang lapuk sehingga tidak layak digunakan, dari pertimbangan orang tua murid, maka kursi dibawa dari rumah siswa masing-masing," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Mukomuko Subroto di Mukomuko, Jumat.
Ia mengatakan, wajar kursi berbahan kayu itu tidak layak lagi digunakan, karena sejak 2007 sampai sekarang belum ada kegiatan pengadaan maubeler untuk mengganti sarana dan prasarana itu dengan yang baru.

Keputusan siswa membawa kursi dari rumah yang terjadi dengan sekolah menengah pertama (SMP) nomor 13 Desa Lubuk Sanai itu kata dia, merupakan kesepakatan bersama seluruh orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya.

Karena sekolah lanjutnya, dengan keterbatasan sarana dana prasarana telah memberikan pilihan kepada seluruh orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya.

"Orang tua bisa saja punya pilihan tidak menyekolahkan anaknya di sekolah itu, tetapi karena mereka tetap berkeinginan, maka konsekuensinya menyiapkan kursi atau duduk dilantai," katanya.

Menurut dia, Diknas sudah mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk kegiatan penggandaan maubeler untuk meja dan kursi tetap dana itu ditunda, sehingga tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini.

"Kami sudah memperjuangkan secara bertahap peningkatan fasilitas yang kurang tetapi usulan ternyata ditunda," ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko Rusman Aswardi menilai pemerintah setempat belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab terhadap dunia pendidikan di daerah itu.

Buktinya, selama dua tahun anggaran 2010 sampai 2011 penerimaan siswa baru di SMP 13 siswa harus membawa kursi dari rumah.

Total siswa yang membawa kursi dari rumah mulai tahun 2010 sampai tahun sekarang tercatat sebanyak 330 siswa, dengan pembagian 150 tahun 2010 dan 180 tahun 2011.

Ia berharap ke depan pihak Diknas daerah ini menyampaikan seluruh persoalan kekurangan sarana dan prasarana kepada lembaga supaya bisa dicarikan solusinya, bila didiamkan saja, yang menjadi korban masyarakat.

"Seharusnya mereka bisa lebih buka-bukaan kepada lembaga legislatif, supaya tim anggaran pendapatan belanja daerah tidak asal coret kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan pendidikan di daerah ini," katanya.