BENGKULU TARGETKAN PENGURANGAN WARGA MISKIN DELAPAN PERSEN

PEMERINTAH Provinsi Bengkulu menargetkan pengurangan warga miskin sebanyak delapan dari 18,3 persen pada 2014.

"Setidaknya pada 2014 persentase warga miskin Bengkulu sama dengan target nasional yakni 10 persen," kata Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah di Bengkulu, Selasa.

Hal itu dikatakannya dalam sambutan membuka Pertemuan Sosialisasi Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu.
Target pengurangan kemiskinan pada 2011 kata dia sebesar 4,3 persen hingga tercapai 8 persen pada 2014.

"Tahun ini angka kemiskinan ditargetkan menjadi 14 persen dari 1,7 juta jiwa jumlah warga, artinya turun 4,3 persen, dan pada 2014 angka kemiskinan diharapkan berkisar 10 persen," katanya.

Ia mengharapkan pendataan 40 persen warga miskin oleh BPS mulai 15 Juli hingga 14 Agustus digunakan pemerintah khususnya kementerian terkait dalam merancang program-program penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu Kepala BPS Provinsi Bengkulu Joko Susanto mengatakan pendataan tersebut menurunkan 1.500 petugas yang memverifikasi data rumah tangga sasaran (RTS) yang dimiliki BPS.

"Jadi BPS sudah memiliki data rumah tangga sasaran yang 40 persen itu tinggal lagi memverifikasi dan melakukan sweeping terhadap rumah tangga miskin," jelasnya.

Ia mengatakan BPS hanya menyediakan data penduduk kelas menengah ke bawah secara nasional dan data tersebut akan digunakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu Arifin Kadar pemerintah daerah kabupaten dan kota tengah menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan.

"Kami juga membuat dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang disusun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dipimpin wakil gubernur di tingkat provinsi dan wakil bupati/wakil wali kota di kabupaten dan kota," katanya.

Strategi penanggulangan kemiskinan daerah ini akan menjadi alat untuk percepatan penanggulangan bencana di daerah baik perkotaan maupun perdesaan.

Selanjutnya strategi penanggulangan kemiskinan daerah itu akan tergambar dari program seluruh satuan kerja perangkat daerah yang tercermin dalam penyusunan APBD kabupaten dan kota.