google918a0c52108bf1a3.html Lanang Pening: 20 titik konflik agraria ancam Bengkulu

1 Okt 2012

20 titik konflik agraria ancam Bengkulu

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bengkulu menyebutkan sebanyak 20 titik konflik agraria mengancam Bengkulu akibat ketimpangan penguasaan lahan antara pemilik modal dengan masyarakat.

Manajer Kampanye Walhi Bengkulu Benny Ardiansyah mengatakan konflik agraria antara pemilik modal berbentuk perusahaan perkebunan besar dan aktivitas pertambangan baik batu bara dan biji besi.

"Kami memetakan ada 20 titik potensi konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan pemilik modal yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan," katanya di Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan hal itu saat menjadi panelis dalam acara pemutaran film serial dokumenter "Resolusi Konflik Agraria" yang diproduksi Gekko Studio, salah satu lembaga bentukan Telapak.

Potensi konflik kata dia terjadi di lima kabupaten yakni Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Mukomuko, Seluma dan Kabupaten Kaur.

Menurutnya, kelalaian pemerintah dalam mengelola agraria juga terbukti dari banyak lahan yang sudah memiliki izin hak guna usaha tetapi ditelantarkan.

Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Barlian yang juga menjadi panelis mengatakan meski sudah berganti rezim, tetapi belum ada niat baik pemerintah menuntaskan konflik-konflik agraria.

"Padahal reforma agraria adalah salah satu agenda reformasi, tapi ternyata sudah lebih 10 tahun belum ada penuntasan konflik agraria, yang ada justru bertambah," katanya.

Ia mencontohkan untuk wilayah Kabupaten Mukomuko yang merupakan kabupaten pemekaran dari Bengkulu Utara pada 2003, seluas 40 persen kawasan kabupaten itu dikuasai pemilik modal.

Serial dokumenter "Resolusi Konflik Agraria" karya Een Irawan Putra dari Telapak, berisi pendapat sejumlah pakar tentang konflik agraria.

Menurut Ketua Dewan Kehutanan Nasional sekaligus Pengajar di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Prof Hariadi Kartodihardjo belum ada kemauan politik yang kuat dari pejabat negara untuk menyelesaikan konflik agraria.

"Ada kecenderungan pejabat negara dalam 10 tahun terakhir ini menghindar dari penyelesaian konflik agraria," katanya . (sumber : Antara Bengkulu)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

COPYRIGHT MUSRIADI (LANANG PENING)